Breaking News

Pengabdian Masyarakat: Edukasi Hukum Pertanahan di Desa Kalijaga Tengah: Mengupas Kedudukan Pipil Pasca PP No. 18 Tahun 2021 hingga Solusi Sengketa Waris

 

LOMBOK TIMUR — Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mataram (Unram) memberikan edukasi hukum pertanahan kepada masyarakat Desa Kalijaga Tengah, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Jumat (24/7/2026). Kegiatan ini membahas kedudukan dokumen tanah adat seperti pipil, girik, dan Petok D setelah berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021, tata cara pendaftaran tanah, hingga penyelesaian sengketa tanah dan warisan.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Desa Kalijaga Tengah tersebut dipimpin M. Hotibul Islam, S.H., M.Hum., bersama anggota tim pengabdian dan mahasiswa yang terlibat dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum atas kepemilikan tanah, terutama bagi warga yang masih menggunakan dokumen alas hak lama sebagai dasar penguasaan tanah.

Tim pengabdian menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 96 PP Nomor 18 Tahun 2021, alat bukti tertulis tanah bekas milik adat wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama lima tahun sejak peraturan tersebut berlaku. Setelah jangka waktu tersebut berakhir pada 2 Februari 2026, dokumen tersebut tidak lagi berlaku sebagai alat pembuktian hak atas tanah dan hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam proses pendaftaran tanah.

Berdasarkan analisis situasi yang disampaikan tim pengabdian, sekitar 70–80 persen lahan pertanian dan pekarangan warga Desa Kalijaga Tengah masih menggunakan alas hak lama. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, sengketa batas tanah, serta kendala dalam pemanfaatan tanah untuk kepentingan ekonomi.

Untuk menjawab persoalan tersebut, tim memberikan penyuluhan mengenai konversi hak atas tanah, prosedur pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), serta pemanfaatan aplikasi resmi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yakni Sentuh Tanahku.

Warga Konsultasikan Persoalan Tanah dan Ganti Kerugian

Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Sejumlah warga menyampaikan persoalan yang mereka hadapi, mulai dari penggunaan tanah untuk pembangunan jalan umum, sengketa pembuktian antara pemerintah dan masyarakat, hingga sertipikat tanah warisan yang diterbitkan atas nama salah satu ahli waris.

Menanggapi pertanyaan Kepala Desa Kalijaga Tengah mengenai hak ganti kerugian atas tanah warga yang digunakan untuk pembangunan jalan umum, tim penyuluh menjelaskan bahwa pemilik atau pihak yang berhak pada prinsipnya dapat memperoleh ganti kerugian yang layak dan adil apabila penggunaan tanah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan tanah yang berlaku.

Penentuan nilai ganti kerugian tidak dilakukan secara sepihak, tetapi berdasarkan penilaian oleh penilai yang berwenang dan menjadi dasar dalam proses musyawarah. Pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan pengadaan tanah, termasuk tahapan pendataan, identifikasi pihak yang berhak, penilaian objek tanah, dan musyawarah mengenai bentuk serta besaran ganti kerugian.

Apabila kesepakatan tidak tercapai, pihak yang berhak dapat menempuh mekanisme keberatan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dalam menjawab pertanyaan Ustadz Musatir, S.Pd., mengenai sengketa ketika pemerintah dan warga sama-sama mengajukan dokumen sebagai bukti kepemilikan tanah, tim menekankan pentingnya pemeriksaan bukti secara menyeluruh.

Penilaian terhadap bukti pertanahan perlu mempertimbangkan keaslian dokumen, kewenangan pejabat yang menerbitkannya, waktu penerbitan, riwayat penguasaan tanah, kesesuaian batas dan lokasi di lapangan, serta kemungkinan adanya tumpang tindih hak.

Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dapat memiliki kekuatan pembuktian sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi tidak selalu menutup kemungkinan untuk diuji apabila ditemukan dugaan cacat hukum atau sengketa mengenai objek tanah.

Tim juga menjelaskan bahwa keterangan saksi yang hanya mendengar suatu peristiwa dari orang lain perlu dinilai secara hati-hati karena kekuatan pembuktiannya berbeda dari keterangan saksi yang mengalami atau melihat sendiri peristiwa tersebut.

Sertipikat Tanah Warisan Tidak Menghapus Hak Ahli Waris Lain

Persoalan lain yang menjadi perhatian peserta adalah sengketa tanah warisan. Hafizin, S.Pd., menyampaikan pertanyaan mengenai sertipikat tanah warisan yang tercatat atas nama salah satu ahli waris tanpa melibatkan ahli waris lainnya.

Menanggapi persoalan tersebut, tim penyuluh menjelaskan bahwa pencantuman nama salah satu ahli waris dalam sertipikat tidak serta-merta menghapus hak ahli waris lain atas harta peninggalan yang belum dibagi secara sah.

Penyelesaian awal dapat ditempuh melalui musyawarah keluarga dengan memperjelas status tanah, daftar ahli waris, bagian masing-masing pihak, serta riwayat penerbitan sertipikat. Kesepakatan yang dicapai sebaiknya dituangkan secara tertulis sesuai dengan ketentuan hukum.

Namun, apabila penyelesaian secara kekeluargaan tidak berhasil, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan yang berwenang sesuai dengan agama para pihak, jenis sengketa, dan kompetensi absolut pengadilan.

Untuk perkara kewarisan bagi umat Islam, penyelesaian pada umumnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Sementara itu, perkara kewarisan bagi non-Muslim pada umumnya diajukan ke Pengadilan Negeri.

Apabila telah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap, putusan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengajukan penyesuaian data pertanahan atau menempuh prosedur hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Meski demikian, perubahan atau pembatalan sertipikat tetap harus mengikuti mekanisme administrasi pertanahan dan putusan pengadilan yang relevan.

Dorong Kesadaran Hukum dan Kepastian Hak atas Tanah

Melalui kegiatan ini, tim pengabdian Unram berharap masyarakat Desa Kalijaga Tengah semakin memahami pentingnya tertib administrasi pertanahan, terutama dalam menghadapi perubahan ketentuan mengenai dokumen tanah bekas milik adat dan perkembangan layanan pertanahan berbasis digital.

Masyarakat juga didorong untuk menelusuri riwayat tanah, memastikan batas bidang tanah, menyimpan dokumen pendukung, serta segera berkonsultasi dengan pemerintah desa atau Kantor Pertanahan apabila menghadapi persoalan terkait hak atas tanah.

Selain memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, kegiatan ini turut melibatkan mahasiswa dalam program MBKM melalui rekognisi kegiatan ke dalam satuan kredit semester (SKS), sesuai dengan ketentuan program yang berlaku.

Keterlibatan mahasiswa diharapkan dapat memperkuat pembelajaran berbasis pengalaman sekaligus meningkatkan kepedulian terhadap persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.

Melalui edukasi dan pendampingan tersebut, Unram mendorong agar kepastian hukum pertanahan tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga menjadi bagian penting dari perlindungan aset masyarakat, pencegahan sengketa, dan penguatan ekonomi desa secara berkelanjutan.



Edutech Nusantara Digital

Mitra teknologi terpercaya untuk digitalisasi Pesantren, Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi di Indonesia.

Kunjungi Website

Type and hit Enter to search

Close