Breaking News

Pengabdian Masyarakat: Dosen FH Unram Dorong Kemitraan UMKM dan SPPG Berbasis Kontrak Hukum dalam Program MBG di Lombok Timur

 

LOMBOK TIMUR — Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram) mendorong penguatan kemitraan antara pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui model kerja sama kontraktual dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).


Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat bertajuk “Model Kerjasama Kontraktual antara UMKM dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Kalijaga Tengah, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur-NTB”, yang dilaksanakan pada Jumat, 24 Juli 2026.


Kegiatan tersebut diketuai Dr. Wahyuddin, S.H., M.H., dengan anggota tim Yudhi Setiawan, S.H., M.Hum., dan Lalu Achmad Fathoni, S.H., M.H.


Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya kepastian hukum dalam menjalin kemitraan dengan SPPG, khususnya terkait hak dan kewajiban para pihak, standar kualitas bahan pangan, mekanisme pembayaran, pembagian tanggung jawab, serta penyelesaian sengketa apabila terjadi pelanggaran perjanjian.


Ketua tim pengabdian, Dr. Wahyuddin, mengatakan keterlibatan UMKM dalam ekosistem MBG memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Namun, peluang tersebut perlu didukung dengan pola kemitraan yang jelas dan memiliki landasan hukum yang kuat.


“Masih banyak pelaku UMKM kita yang belum sepenuhnya memahami detail hukum perjanjian, mulai dari hak dan kewajiban, pembagian tanggung jawab, standar pemenuhan pangan, mekanisme pembayaran yang jelas, hingga cara penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi,” ujar Wahyuddin.


Menurutnya, hubungan bisnis antara UMKM dan SPPG tidak seharusnya hanya bergantung pada kebiasaan atau kesepakatan lisan. Kesepakatan tertulis diperlukan agar setiap pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dan konsekuensi apabila terjadi pelanggaran.


Dua SPPG Layani Penerima Manfaat di Kalijaga Tengah


Berdasarkan data lapangan tim pengabdian, terdapat dua SPPG yang menyalurkan program MBG kepada penerima manfaat di wilayah Kalijaga Tengah.


SPPG pertama adalah Dapur Ridho yang berlokasi di Kalijaga Selatan. SPPG ini menyalurkan MBG kepada sejumlah satuan pendidikan, yakni TK Darul Ulum, TK Islam Al Barokah, SDI Al Barokah, SDN 1 Kalijaga Tengah, SMP IT Tahfiz Darussomad, dan SMK IT Tahfiz Darussomad.


SPPG kedua adalah SPPG Lombok Timur Kalijaga Tengah, yang menyalurkan MBG kepada MA Darussolihin NW Kalijaga serta Posyandu Dahlia, Posyandu Melati, dan Posyandu Mawar Putih.


Keberadaan kedua SPPG tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG melibatkan rantai pasok yang cukup luas. Rantai tersebut mencakup penyediaan bahan pangan, produksi, pengolahan, distribusi, hingga penyaluran makanan kepada peserta didik dan masyarakat.


Dalam rantai pasok tersebut, UMKM memiliki peluang untuk berperan sebagai pemasok bahan pangan maupun penyedia produk dan jasa pendukung lainnya.


Meski demikian, tim pengabdian menilai peluang ekonomi tersebut perlu diimbangi dengan tata kelola kemitraan yang tertib. Ketidakjelasan mengenai spesifikasi bahan pangan, jumlah dan jadwal pengiriman, harga, pemeriksaan kualitas, serta waktu pembayaran berpotensi menimbulkan perselisihan antara para pihak.


Oleh karena itu, tim Unram mendorong penyusunan model kontrak yang sederhana, transparan, proporsional, dan mudah dipahami oleh pelaku UMKM.


Pelatihan Penyusunan Kontrak dan Keamanan Pangan


Untuk mencapai tujuan tersebut, tim pengabdian menerapkan pendekatan yang mencakup sosialisasi, pelatihan teknis, dan pendampingan hukum.


Pada tahap awal, kegiatan dilakukan melalui sosialisasi hukum kontraktual serta koordinasi dengan Pemerintah Desa Kalijaga Tengah dan pihak SPPG. Pelaku UMKM diberikan pemahaman mengenai prinsip dasar perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta pentingnya menuangkan kesepakatan dalam dokumen tertulis.


Kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan penyusunan perjanjian kerja sama. Materi yang diberikan meliputi penentuan objek perjanjian, standar kualitas pangan, volume dan jadwal pengiriman, harga, mekanisme pembayaran, pembagian tanggung jawab, keadaan kahar (force majeure), wanprestasi, dan penyelesaian sengketa.


Selain aspek hukum, program ini juga mencakup pembahasan mengenai keamanan pangan dan manajemen produksi. Aspek tersebut dinilai penting karena kemitraan antara UMKM dan SPPG berkaitan langsung dengan kualitas bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.


Dengan demikian, kontrak tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk membangun kepercayaan, mengurangi potensi konflik, dan melindungi kepentingan para pihak.


Kontrak Menjadi Jembatan Kepentingan UMKM dan SPPG


Wahyuddin menjelaskan, model kerja sama kontraktual diperlukan untuk menjembatani kepentingan UMKM, SPPG, dan masyarakat sebagai penerima manfaat program MBG.


UMKM membutuhkan akses pasar dan kepastian pembayaran. Di sisi lain, SPPG memerlukan pemasok yang mampu memenuhi standar kualitas serta menjamin kesinambungan pasokan. Sementara itu, masyarakat membutuhkan jaminan bahwa makanan yang disediakan memenuhi standar keamanan dan kebutuhan gizi.


“Yang ingin kita bangun bukan sekadar kontrak, tetapi model hubungan kemitraan yang memberikan kepastian bagi kedua belah pihak. UMKM memperoleh kepastian mengenai hak dan pembayarannya, sementara SPPG memperoleh kepastian mengenai kualitas, jumlah, waktu, dan tanggung jawab penyedia,” jelas Wahyuddin.


Ia menambahkan, kontrak yang disusun secara proporsional juga dapat membantu mencegah ketimpangan posisi tawar antara pelaku UMKM dan mitra usahanya.


“Kontrak yang baik bukan kontrak yang paling banyak klausulnya, tetapi kontrak yang mampu menjelaskan siapa melakukan apa, siapa bertanggung jawab atas apa, kapan kewajiban harus dipenuhi, dan apa konsekuensinya apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi,” tambahnya.


Melalui pemahaman tersebut, pelaku UMKM diharapkan tidak hanya mampu menjalankan kegiatan usaha, tetapi juga memahami cara melindungi kepentingan hukumnya dalam hubungan kemitraan.


Dorong Kemitraan Berkelanjutan


Program pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Unram ini tidak berhenti pada sosialisasi. Tim juga memberikan pendampingan hukum secara langsung agar pelaku UMKM dapat menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam hubungan bisnis dengan SPPG.


Pada tahap akhir, dilakukan evaluasi pelaksanaan program sekaligus diarahkan pada pengembangan kelembagaan dan pola kemitraan yang berkelanjutan.


Model kerja sama kontraktual tersebut diharapkan dapat menjadi contoh bagi pengembangan kemitraan UMKM dan SPPG di wilayah lain.


Melalui pendekatan ini, pelaksanaan MBG di Desa Kalijaga Tengah diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan pangan bergizi, tetapi juga memperkuat perekonomian lokal melalui rantai pasok yang lebih tertata, transparan, dan memiliki kepastian hukum.


Sebab, di balik setiap paket makanan bergizi yang diterima peserta didik dan masyarakat, terdapat rangkaian aktivitas ekonomi yang melibatkan petani, pedagang, pelaku UMKM, pengolah pangan, SPPG, tenaga distribusi, hingga lembaga penerima manfaat.


Dengan kemitraan yang jelas dan kontrak yang berkeadilan, Program Makan Bergizi Gratis berpotensi menjadi salah satu penggerak ekonomi desa sekaligus membuka peluang usaha yang lebih berkelanjutan bagi masyarakat.

 


Edutech Nusantara Digital

Mitra teknologi terpercaya untuk digitalisasi Pesantren, Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi di Indonesia.

Kunjungi Website

Type and hit Enter to search

Close