Breaking News

Advokat Punya Peran Strategis dalam Penegakan Hukum, Dekan FHSIP Unram Tekankan Profesionalitas



MATARAM — Advokat memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keberlangsungan sistem penegakan hukum dan mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Karena itu, profesionalitas dan integritas menjadi prinsip yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan profesi advokat.

Hal tersebut disampaikan Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHSIP) Universitas Mataram (Unram), Dr. Lalu Wira Pria Suhartana, S.H., M.H., saat memberikan arahan dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan II Kongres Advokat Indonesia (KAI/ADVOKAI) NTB di Unram, Kamis (5/11/2026).

Menurutnya, advokat merupakan salah satu dari empat unsur penegak hukum bersama hakim, jaksa, dan kepolisian. Keempat unsur tersebut memiliki kedudukan dan peran masing-masing dalam mendukung terwujudnya keadilan.

Namun, ia mengingatkan bahwa kedudukan strategis tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk mematuhi hukum. Advokat tidak boleh justru terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya diperjuangkan.

Ia mengibaratkan kondisi ketika penegak hukum melakukan pelanggaran sebagai fenomena "jeruk minum jeruk". Dalam arahannya, ia juga menyinggung polemik dugaan penyadapan terhadap Presiden yang saat itu menjadi perhatian publik dan menyeret nama tiga jenderal kepolisian.

"Advokat harus menjadi bagian dari upaya menegakkan hukum. Jangan sampai orang yang seharusnya membela hukum justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri," tegasnya.

Pesan tersebut disampaikan kepada 23 peserta PKPA Angkatan II yang mengikuti pendidikan selama tiga hari. Para peserta diharapkan memahami bahwa menjadi advokat bukan hanya tentang kemampuan beracara dan menguasai peraturan perundang-undangan, tetapi juga tentang menjaga kehormatan profesi.

Presidium DPD KAI NTB, Adv. Dr. H. L. Wirabakti, S.H., M.H., turut menekankan bahwa integritas harus menjadi landasan utama seorang advokat. Menurutnya, kemampuan hukum yang mumpuni perlu disertai kepatuhan terhadap aturan organisasi dan kode etik profesi.

Senada dengan itu, Presidium DPP KAI, Adv. Dr. KP. H. Heru S. Notonegoro, S.H., M.H., CIL., CRA., mendorong penguatan pengawasan melalui persiapan pembentukan Majelis Etik di tingkat daerah.

Melalui pembekalan tersebut, ADVOKAI NTB berharap dapat mempersiapkan calon advokat yang mampu menjalankan peran strategisnya secara profesional sekaligus menjaga kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum.

Edutech Nusantara Digital

Mitra teknologi terpercaya untuk digitalisasi Pesantren, Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi di Indonesia.

Kunjungi Website

Type and hit Enter to search

Close