MATARAM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kongres Advokat Indonesia (KAI) NTB menyelenggarakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) Angkatan II Tahun 2026 di Fakultas Hukum Unram.
Dalam kegiatan yang diikuti puluhan calon anggota advokat tersebut, dibekali materi bertajuk "Hukum Acara Pidana dan Penyelesaian Perkara Pidana". Materi ini memberikan pemahaman mendalam mengenai proses penegakan hukum pidana, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan hingga pelaksanaan putusan pengadilan.
Dalam kegiatan ini juga dijelaskan pentingnya memahami hak-hak tersangka, terdakwa, korban, serta peran strategis advokat dalam memberikan pendampingan dan pembelaan hukum. Tidak hanya membahas aspek normatif hukum acara pidana, peserta juga dibekali kemampuan melakukan analisis perkara dan menganalisis putusan pengadilan dengan menggunakan Model Argumentasi Toulmin (Toulmin Argumentation Model).
Model argumentasi Toulmin merupakan metode penyusunan dan pengujian argumentasi hukum sebagaimana dijelaskan dan contoh analisis (simulasi) kasus pidana sebagaimana dijelaskan dibawah ini:
A. PENDAHULUAN
Argumentasi merupakan bagian penting dalam proses berpikir ilmiah, khususnya dalam bidang ilmu hukum. Setiap pendapat, penafsiran, maupun kesimpulan hukum pada dasarnya harus dibangun melalui penalaran yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Argumentasi hukum tidak cukup hanya menyampaikan suatu pernyataan atau pendapat, tetapi harus disertai fakta yang relevan, alasan yang menghubungkan fakta dengan kesimpulan, serta dasar hukum yang memberikan legitimasi terhadap argumentasi tersebut.
Dalam praktik penegakan hukum pidana, sering ditemukan suatu peristiwa yang secara faktual menunjukkan adanya pemberian uang, tetapi pemberian tersebut belum tentu secara otomatis memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Keberadaan transaksi keuangan harus dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui tujuan pemberian, kedudukan pihak yang menerima, hubungan pemberian dengan jabatan, kewenangan atau kewajiban penerima, serta maksud dan akibat hukum yang ditimbulkan dari pemberian tersebut.
Persoalan demikian dapat dilihat dalam perkara dugaan pemberian uang oleh Z, seorang anggota DPRD, kepada tiga anggota DPRD lainnya, yaitu A, B, dan C. Pemberian uang tersebut masing-masing sebesar Rp100.000.000 sehingga jumlah keseluruhannya mencapai Rp.300 Juta. Pemberian tersebut dikaitkan dengan Program Direktif Gubernur yang dikenal sebagai Program "Desa Wisata", dengan alokasi anggaran sebesar Rp.76 miliar.
Peristiwa tersebut menimbulkan persoalan hukum yang perlu dianalisis secara mendalam. Persoalan utamanya bukan hanya apakah benar telah terjadi penyerahan uang, melainkan apakah penyerahan uang tersebut mempunyai hubungan dengan jabatan, kewenangan, atau kewajiban para penerima sebagai anggota DPRD.
Selain itu, perlu dianalisis apakah pemberian uang tersebut dimaksudkan untuk memengaruhi sikap atau tindakan anggota DPRD dalam kaitannya dengan pelaksanaan Program Direktif Gubernur "Desa Wisata", serta apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Untuk menguji persoalan tersebut, pendekatan yang dapat digunakan adalah Model Argumentasi Toulmin (Toulmin Argumentation Model). Model ini diperkenalkan oleh Stephen E. Toulmin melalui karyanya The Uses of Argument yang diterbitkan pada tahun 1958.
Model Toulmin memberikan kerangka analisis untuk memahami bagaimana suatu argumentasi dibentuk, bagaimana hubungan antara fakta dan kesimpulan dijelaskan, serta bagaimana suatu pendapat dapat diuji melalui argumentasi tandingan.
Dalam konteks perkara ini, Model Toulmin digunakan untuk menganalisis pertimbangan hukum mengenai dugaan pemberian uang oleh Z kepada A, B, dan C, serta menilai bagaimana Majelis Hakim membedakan antara terbuktinya pemberian uang dan terbuktinya unsur tindak pidana korupsi.
Dengan demikian, analisis ini diarahkan untuk memahami konstruksi argumentasi hukum yang mendasari kesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.
B. PENGERTIAN MODEL ARGUMENTASI TOULMIN
Model Argumentasi Toulmin merupakan kerangka analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi, menyusun, dan menguji struktur suatu argumentasi. Model ini menjelaskan bahwa sebuah argumentasi tidak hanya terdiri atas pernyataan atau kesimpulan, tetapi juga memiliki unsur-unsur yang saling berkaitan.
Toulmin mengembangkan pendekatan argumentasi yang memperhatikan bagaimana suatu pendapat dibenarkan dalam konteks tertentu. Artinya, suatu kesimpulan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan pernyataannya, tetapi harus dilihat dari fakta yang mendasarinya, alasan yang menghubungkannya, serta dukungan yang memperkuat alasan tersebut.
Dalam analisis ini digunakan lima unsur utama Model Toulmin sebagaimana ditampilkan dalam infografik, yaitu:
· Fact (Fakta), yaitu fakta atau data yang menjadi dasar argumentasi.
· Conclusion (Kesimpulan), yaitu pernyataan atau hasil akhir yang hendak ditegaskan.
·Warrant (Jembatan Argumentasi), yaitu alasan yang menghubungkan fakta dengan
kesimpulan.
·Backing (Dasar Pendukung), yaitu dasar hukum atau landasan yang memperkuat
argumentasi.
·Rebuttal (Sanggahan atau Argumentasi Tandingan), yaitu argumentasi yang digunakan
untuk menguji, membantah, atau mempertahankan suatu kesimpulan.
Kelima unsur tersebut digunakan untuk menganalisis perkara dugaan pemberian uang oleh Z kepada tiga anggota DPRD lainnya dalam kaitannya dengan Program Direktif Gubernur "Desa Wisata".
C. UNSUR-UNSUR MODEL ARGUMENTASI TOULMIN DAN PENERAPANNYA DALAM PERKARA
1. Fact (Fakta)
Fact merupakan fakta atau data yang menjadi dasar dalam membangun suatu argumentasi. Dalam penelitian hukum pidana, fakta mempunyai kedudukan penting karena setiap kesimpulan hukum harus didasarkan pada peristiwa yang dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah.
Berdasarkan uraian perkara dalam gambar, fakta yang menjadi dasar analisis adalah sebagai berikut:
Ø Z merupakan anggota DPRD.
Ø Terdapat Program Direktif Gubernur yang dikenal dengan nama "Desa Wisata", dengan anggaran sebesar Rp76 miliar.
Ø Z diduga memberikan uang kepada tiga anggota DPRD, yaitu A, B, dan C.
Ø Jumlah uang yang diduga diberikan kepada masing-masing anggota DPRD adalah A sebesar Rp100.000.000, B sebesar Rp100.000.000, dan C sebesar Rp100.000.000.
Ø Total uang yang diduga diberikan oleh Z kepada ketiga anggota DPRD tersebut adalah Rp300.000.000.
Ø Pemberian uang tersebut dikaitkan dengan Program Direktif Gubernur "Desa Wisata" dan diduga mempunyai tujuan untuk memengaruhi sikap anggota DPRD terhadap program tersebut.
Fakta-fakta tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah pemberian uang mempunyai hubungan dengan jabatan, kewenangan, atau kewajiban penerima.
Namun, perlu dibedakan antara fakta adanya pemberian uang dan pembuktian adanya tindak pidana korupsi. Adanya pemberian uang tidak secara otomatis membuktikan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi.
Dalam perkara ini, persoalan yang paling penting adalah apakah pemberian uang sebesar 300 Juta tersebut benar-benar berkaitan dengan kewajiban jabatan para penerima sebagai anggota DPRD.
Oleh karena itu, fakta pemberian uang harus dianalisis bersama dengan tujuan pemberian, kedudukan penerima, serta hubungan antara pemberian tersebut dan fungsi kelembagaan DPRD.
2. Conclusion (Kesimpulan)
Conclusion merupakan pernyataan akhir yang dihasilkan berdasarkan hubungan antara fakta, alasan argumentasi, dan dasar hukum yang digunakan.
Dalam perkara ini, kesimpulan sebagaimana digambarkan dalam infografik adalah bahwa Majelis Hakim menyatakan Terdakwa Z tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, subsidair, maupun lebih subsidair.
Majelis Hakim pada dasarnya membedakan antara terbuktinya pemberian uang dengan terbuktinya seluruh unsur tindak pidana korupsi.
Meskipun terdapat dugaan pemberian uang sebesar 300 Juta kepada tiga anggota DPRD, yaitu A, B, dan C, pemberian tersebut tidak terbukti mempunyai hubungan dengan kewajiban jabatan penerima sebagaimana dipersyaratkan dalam konstruksi tindak pidana yang didakwakan.
Pertimbangan tersebut juga berkaitan dengan kedudukan dan fungsi DPRD. Anggota DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan, tetapi bukan pelaksana teknis program direktif gubernur.
Dengan demikian, berdasarkan gambaran pertimbangan hukum majelis hakim, kesimpulan yang diambil adalah bahwa unsur tindak pidana korupsi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa Z dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan.
3. Warrant (Jembatan Argumentasi)
Warrant merupakan alasan yang menghubungkan fakta dengan kesimpulan. Unsur ini menjelaskan mengapa suatu fakta dapat digunakan untuk mendukung kesimpulan hukum tertentu.
Dalam perkara Z, warrant dapat dirumuskan sebagai berikut:
"Pemberian uang baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila terbukti mempunyai hubungan dengan jabatan, kewenangan, atau kewajiban penerima."
Argumentasi tersebut menjadi dasar untuk menghubungkan fakta pemberian uang sebesar 300 Juta kepada A, B, dan C dengan kemungkinan terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi.
Dengan demikian, tidak cukup hanya membuktikan bahwa telah terjadi penyerahan uang. Harus dibuktikan pula bahwa pemberian tersebut mempunyai hubungan dengan kedudukan atau kewajiban jabatan penerima.
Dalam konteks perkara ini, A, B, dan C merupakan anggota DPRD yang mempunyai fungsi kelembagaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, DPRD mempunyai tiga fungsi utama, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
Ketiga fungsi tersebut memberikan ruang bagi DPRD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah, termasuk program yang dijalankan oleh pemerintah daerah.
Namun demikian, fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD harus dibedakan dari pelaksanaan teknis program pemerintah daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah.
Dalam perkara ini, pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah pemberian uang oleh Z kepada A, B, dan C dimaksudkan untuk memengaruhi pelaksanaan fungsi dan kewenangan mereka sebagai anggota DPRD.
Apabila pemberian uang tersebut tidak terbukti mempunyai hubungan dengan kewajiban jabatan penerima, maka unsur tindak pidana korupsi yang mensyaratkan hubungan tersebut tidak dapat dinyatakan terpenuhi.
Dengan demikian, Warrant menjadi dasar penalaran yang menjelaskan mengapa pemberian uang tidak otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi tanpa adanya pembuktian mengenai hubungan dengan jabatan, kewenangan, atau kewajiban penerima.
4. Backing (Dasar Pendukung)
Backing merupakan dasar hukum atau landasan yang memperkuat warrant. Dalam analisis hukum, backing digunakan untuk memberikan legitimasi terhadap alasan yang menghubungkan fakta dengan kesimpulan.
Berdasarkan infografik, dasar hukum yang digunakan dalam analisis perkara ini meliputi:
a. Pasal 605 ayat (1) huruf a KUHP
Ketentuan ini menjadi salah satu dasar hukum yang perlu dianalisis dalam kaitannya dengan dugaan pemberian atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara untuk memengaruhi tindakan dalam jabatan.
b. Pasal 605 ayat (1) huruf b KUHP
Ketentuan ini juga menjadi dasar pengujian terhadap pemberian atau janji yang berhubungan dengan tindakan atau tidak dilakukannya tindakan dalam jabatan.
c. Pasal 606 ayat (1) KUHP
Ketentuan ini menjadi dasar hukum lain yang dicantumkan dalam konstruksi perkara sebagaimana digambarkan dalam infografik.
d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-undang ini menjadi landasan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk pengaturan mengenai pemberian hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatan penyelenggara negara.
e. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Ketentuan ini berkaitan dengan fungsi DPRD, yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran, dan pengawasan. Dalam perkara ini, ketentuan tersebut penting untuk menjelaskan ruang lingkup tugas dan fungsi anggota DPRD serta membedakannya dari kewenangan pelaksanaan teknis program pemerintah daerah.
f. Pasal 317 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Ketentuan ini dicantumkan sebagai dasar pendukung untuk menganalisis fungsi pengawasan DPRD Provinsi sebagaimana digambarkan dalam infografik.
g. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
Ketentuan ini berkaitan dengan prinsip kemandirian peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
Dengan demikian, dasar hukum tersebut digunakan untuk memperkuat analisis mengenai unsur tindak pidana, kedudukan dan fungsi DPRD, serta prinsip independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
5. Rebuttal (Sanggahan atau Argumentasi Tandingan)
Rebuttal merupakan unsur yang digunakan untuk mengidentifikasi argumentasi tandingan terhadap suatu klaim. Dalam perkara pidana, rebuttal penting karena memungkinkan suatu kesimpulan diuji melalui pendapat para pihak dan pertimbangan hakim.
Berdasarkan infografik, terdapat tiga perspektif argumentasi yang perlu diperhatikan.
a. Pendapat Jaksa Penuntut Umum
Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pemberian uang sebesar 300 Juta kepada tiga anggota DPRD berkaitan dengan Program Direktif Gubernur "Desa Wisata" yang memiliki anggaran Rp76 miliar. Pemberian uang tersebut diduga dimaksudkan untuk memengaruhi sikap anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan kewenangannya terhadap program pemerintah daerah. Menurut Penuntut Umum, pemberian uang tersebut memenuhi unsur tindak pidana korupsi karena terdapat dugaan tujuan untuk memengaruhi tindakan para penerima dalam kaitannya dengan jabatan mereka. Argumentasi Penuntut Umum pada dasarnya menitikberatkan pada adanya hubungan antara pemberian uang dan upaya memengaruhi pelaksanaan tugas anggota DPRD.
b. Pendapat Penasihat Hukum
Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur tindak pidana korupsi tidak terbukti, termasuk hubungan antara pemberian uang dengan jabatan penerima. Menurut argumentasi Penasihat Hukum, tidak terdapat pembuktian yang cukup untuk menunjukkan bahwa pemberian uang sebesar 300 Juta mempunyai hubungan dengan kewajiban jabatan A, B, dan C. Penasihat Hukum menekankan bahwa pemberian uang tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai suap apabila tidak terbukti adanya hubungan dengan jabatan, kewenangan, atau kewajiban penerima. Dengan demikian, argumentasi Penasihat Hukum berfokus pada tidak terpenuhinya unsur tindak pidana yang didakwakan.
c. Pertimbangan Majelis Hakim
Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa memang terdapat pemberian uang, tetapi tidak terbukti adanya hubungan antara pemberian tersebut dengan kewajiban jabatan penerima. Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa anggota DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan program direktif gubernur secara teknis. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara fungsi pengawasan dan anggaran DPRD dengan kewenangan eksekutif dalam melaksanakan program pemerintah daerah. Oleh karena itu, keberadaan pemberian uang saja tidak cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana korupsi apabila hubungan yang disyaratkan oleh unsur delik tidak terbukti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Z tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan. Dengan demikian, argumentasi Majelis Hakim menjadi dasar bagi kesimpulan bahwa Terdakwa Z dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan.
D. PENERAPAN MODEL TOULMIN DALAM ANALISIS PERKARA
Penerapan Model Toulmin dalam perkara ini dapat dilakukan dengan menghubungkan kelima unsur argumentasi secara sistematis.
Pertama, Fact (Fakta). Z diduga memberikan uang kepada tiga anggota DPRD, yaitu A, B, dan C, masing-masing sebesar `100 Juta dengan total 300 Juta Pemberian tersebut dikaitkan dengan Program Direktif Gubernur "Desa Wisata" yang memiliki anggaran Rp76 miliar.
Kedua, Warrant (Jembatan Argumentasi). Pemberian uang baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila terbukti mempunyai hubungan dengan jabatan, kewenangan, atau kewajiban penerima.
Ketiga, Backing (Dasar Pendukung). Analisis didukung oleh ketentuan KUHP, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang MD3, dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Keempat, Conclusion (Kesimpulan). Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Z tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sehingga dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan.
Kelima, Rebuttal (Sanggahan). Jaksa Penuntut Umum berpendapat pemberian uang dimaksudkan untuk memengaruhi sikap anggota DPRD. Penasihat Hukum membantah terpenuhinya unsur tindak pidana, sedangkan Majelis Hakim menilai tidak terbukti adanya hubungan pemberian uang dengan kewajiban jabatan penerima.
Melalui penerapan tersebut, dapat diketahui bahwa inti argumentasi perkara terletak pada hubungan antara pemberian uang dengan kewajiban jabatan penerima.
E. ANALISIS KRITIS TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM
Berdasarkan kelima unsur Model Toulmin, terdapat beberapa aspek yang dapat dianalisis secara kritis.
1. Kekuatan Putusan
Kekuatan argumentasi putusan terletak pada pembedaan antara terbuktinya pemberian uang dan terbuktinya seluruh unsur tindak pidana.
Dalam hukum pidana, adanya pemberian uang tidak secara otomatis membuktikan adanya tindak pidana suap. Harus terdapat pembuktian mengenai unsur-unsur yang dipersyaratkan oleh ketentuan pidana yang diterapkan.
Dengan demikian, penilaian hakim terhadap hubungan pemberian uang dengan jabatan penerima merupakan aspek penting dalam pemeriksaan perkara.
2. Ruang Kritik terhadap Pertimbangan Hakim
Ruang kritik yang dapat dikaji adalah apakah fungsi pengawasan dan anggaran DPRD telah dianalisis secara tepat dalam menilai hubungan antara pemberian uang dengan jabatan penerima.
Meskipun anggota DPRD tidak mempunyai kewenangan melaksanakan program direktif gubernur secara teknis, anggota DPRD tetap memiliki fungsi pengawasan dan anggaran terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Oleh karena itu, perlu diperiksa apakah pemberian uang dimaksudkan untuk memengaruhi pelaksanaan fungsi tersebut.
Dengan demikian, analisis tidak cukup hanya menyatakan bahwa DPRD bukan pelaksana teknis program gubernur, tetapi juga perlu menguji kemungkinan adanya hubungan pemberian uang dengan fungsi kelembagaan DPRD.
3. Pertanyaan Kunci dalam Perkara
Persoalan mendasar yang perlu dijawab adalah apakah pemberian uang kepada A, B, dan C dimaksudkan untuk memengaruhi sikap mereka terhadap Program Direktif Gubernur "Desa Wisata".
Apabila pemberian tersebut bertujuan memengaruhi fungsi pengawasan atau anggaran DPRD dengan cara yang memenuhi unsur tindak pidana suap, maka terdapat persoalan hukum yang harus dipertanggungjawabkan.
Sebaliknya, apabila hubungan antara pemberian uang dengan kewajiban jabatan tidak dapat dibuktikan, maka unsur tindak pidana yang mensyaratkan hubungan tersebut tidak dapat dinyatakan terpenuhi.
Dengan demikian, persoalan utama terletak pada pembuktian hubungan antara pemberian uang, maksud pemberian, dan kewajiban jabatan penerima.
F. RINGKASAN ANALISIS BERDASARKAN MODEL TOULMIN
Berdasarkan penerapan lima unsur Model Toulmin dalam perkara ini, ringkasan argumentasinya adalah sebagai berikut:
Fact (Fakta): Z diduga memberikan uang 300 juta kepada A, B, dan C, masing-masing 100 juta, terkait Program Desa Wisata dengan anggaran Rp76 miliar.
Warrant (Jembatan Argumentasi): Pemberian uang harus terbukti mempunyai hubungan dengan jabatan, kewenangan, atau kewajiban penerima.
Backing (Dasar Pendukung): KUHP, UU Tipikor, UU Pemerintahan Daerah, UU MD3, dan UU Kekuasaan Kehakiman.
Conclusion (Kesimpulan): Z dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan bebas dari seluruh dakwaan.
Rebuttal (Sanggahan): Penuntut Umum menilai pemberian uang dimaksudkan memengaruhi anggota DPRD; Penasihat Hukum menyatakan unsur tidak terbukti; Majelis Hakim menilai tidak terbukti hubungan dengan kewajiban jabatan.
G. KESIMPULAN
Berdasarkan analisis menggunakan Model Argumentasi Toulmin, perkara dugaan pemberian uang oleh Z kepada tiga anggota DPRD lainnya, yaitu A, B, dan C, dengan total 300 Juta dalam kaitannya dengan Program Direktif Gubernur "Desa Wisata" yang memiliki anggaran Rp76 miliar, memperlihatkan pentingnya pembuktian hubungan antara pemberian uang dan jabatan penerima dalam perkara tindak pidana korupsi.
Dari unsur Fact, terdapat dugaan pemberian uang kepada tiga anggota DPRD dengan jumlah masing-masing 100 Juta
Dari unsur Warrant, pemberian uang baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila terbukti mempunyai hubungan dengan jabatan, kewenangan, atau kewajiban penerima.
Dari unsur Backing, terdapat dasar hukum berupa ketentuan KUHP, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pemerintahan Daerah, UU MD3, dan UU Kekuasaan Kehakiman yang digunakan untuk menguji unsur tindak pidana serta kedudukan dan fungsi DPRD.
Dari unsur Conclusion, berdasarkan gambaran putusan dalam infografik, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Z tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, subsidair, maupun lebih subsidair.
Sementara itu, dari unsur Rebuttal, terdapat perbedaan argumentasi antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum. Penuntut Umum berpendapat bahwa pemberian uang dimaksudkan untuk memengaruhi sikap anggota DPRD terhadap Program Desa Wisata. Sebaliknya, Penasihat Hukum berpendapat bahwa tidak terbukti hubungan antara pemberian uang dengan kewajiban jabatan penerima. Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan bahwa meskipun terdapat pemberian uang, hubungan dengan kewajiban jabatan tidak terbukti.
Dengan demikian, inti persoalan hukum dalam perkara ini bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya pemberian uang, melainkan mengenai apakah pemberian tersebut mempunyai hubungan dengan jabatan, kewenangan, atau kewajiban penerima yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi.
Model Toulmin membantu memperlihatkan bahwa kekuatan argumentasi hukum tidak hanya ditentukan oleh fakta yang diajukan, tetapi juga oleh ketepatan alasan penghubung, dasar hukum pendukung, kesimpulan, serta kemampuan menguji argumentasi tandingan.
Oleh karena itu, analisis perkara ini menegaskan pentingnya membedakan antara terbuktinya suatu peristiwa pemberian uang dengan terbuktinya seluruh unsur tindak pidana korupsi. Pembedaan tersebut merupakan bagian penting dalam menjamin penerapan hukum pidana yang objektif, proporsional, dan sesuai dengan asas praduga tidak bersalah.*
