.png)
Catatan diskusi Peringatan KUDATULI di kantor DPD PDI Perjuangan NTB (Mataram 27 Juli 2026)
Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli) sering kali dikenang sebagai salah satu titik paling kelam dalam sejarah politik Indonesia era Orde Baru. Di atas kertas, penyerbuan Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia (DPP PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, tampak seperti kemenangan telak rezim dalam membungkam oposisi. Namun, jika dibaca melintasi gelombang sejarah, Kudatuli sejatinya adalah momen ketika rezim Orde Baru di bawah Soeharto mulai menggali liang kuburnya sendiri. Intervensi brutal kekuasaan terhadap konflik internal partai justru menjadi bumerang yang meruntuhkan legitimasi moral kekuasaan secara permanen.
Akar dari tragedi Kudatuli tidak bisa dilepaskan dari ketakutan akut rezim terhadap figur Megawati Soekarnoputri. Pasca-Kongres Luar Biasa (KLB) PDI di Surabaya tahun 1993, popularitas Megawati meroket tajam dan menjelma menjadi simbol baru perlawanan kultural di tengah masyarakat. Munculnya wacana yang mengusungnya sebagai calon presiden di masa depan menjadi ancaman nyata bagi hegemoni dan kekuasaan absolut Soeharto yang telah berakar selama hampir tiga dekade.
Panik akan ancaman elektoral dan simbolik tersebut, rezim Orde Baru menggunakan tangan-tangan kekuatannya untuk merekayasa pendongkelan Megawati melalui Muktamar Medan 1996 yang memenangkan Soerjadi. Ketika kubu Megawati tetap bertahan, negara memilih jalan kekerasan dengan mengerahkan massa pendukung tandingan yang dibekingi aparat. Intervensi telanjang ini membuktikan bahwa Orde Baru tidak lagi berdiri di atas hukum, melainkan di atas paksaan senjata dan ketakutan.
Megawati Martir Perjuangan Reformasi
Dalam kuasa otoritarian tersebut, Megawati Soekarnoputri tampil sebagai martir perlawanan. Sikap diamnya yang tegar, ketabahannya menghadapi teror negara, serta penolakannya untuk tunduk pada legitimasi palsu rezim membuat PDI (yang kemudian bertransformasi menjadi PDI Perjuangan) menjelma menjadi rumah besar bagi aspirasi rakyat yang tertindas.
Tragedi Kudatuli mengukuhkan posisi Megawati bukan hanya sebagai politisi biasa, tapi sebagai lambang moral ketidakadilan Orde Baru. Darah para kader yang menjadi korban di kantor DPP PDI dan penderitaan pendukungnya di seluruh pelosok negeri adalah bahan bakar utama yang menjaga nyala api perlawanan tetap hidup di tengah teror militerisme.
Alih-alih melumpuhkan oposisi, tragedi Kudatuli justru melahirkan efek kejut (shock therapy) yang membangunkan kesadaran kolektif bangsa. Darah yang tumpah, korban hilang, serta penindasan sewenang-wenang di Sabtu pagi itu menyadarkan berbagai elemen masyarakat bahwa rezim ini tidak bisa lagi diubah melalui jalur kompromi prosedural yang semu.
Kudatuli menjadi katalisator radikalisasi gerakan rakyat. Solidaritas lintas sektoral yang masif langsung terbentuk seketika. Mahasiswa, kaum buruh, aktivis hak asasi manusia, dan elemen civil society bah -membahu merajut perlawanan. Tragedi ini meruntuhkan tembok ketakutan yang selama 32 tahun dibangun oleh militerisme Orde Baru. Dari rahim penderitaan Kudatuli, energi perlawanan membuncah, yang kemudian menemukan momentum puncaknya pada gerakan reformasi Mei 1998 yang berhasil melengserkan Soeharto.
Ironisnya, puncak dari pengorbanan politik Megawati dan gelombang rakyat yang menumbangkan Orde Baru justru dibajak di tikungan terakhir sejarah. Ketika pintu gerbang demokrasi terbuka lebar melalui Pemilu 1999, di mana PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang mayoritas, Megawati justru dijegal secara politik oleh kekuatan oportunis yang lahir dari rahim kompromi elite.
Kelompok yang dikenal sebagai "Poros Tengah" koalisi partai-partai Islam yang dimotori oleh Amien Rais dan para elit politik saat itu bersekongkol untuk menjegal langkah Megawati menuju kursi presiden. Dengan memanfaatkan polarisasi identitas dan kompromi transaksional di Sidang Umum MPR 1999, mereka mengorbitkan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai presiden, sementara Megawati harus puas di posisi wakil presiden.
Para "penumpang gelap reformasi" ini memanfaatkan keringat dan darah rakyat serta pengorbanan Megawati sebagai martir, hanya untuk merampas hasil akhirnya demi syahwat kekuasaan kelompok mereka sendiri.
Yang Tumbang Hanya Soeharto: Metamorfosis Kroni Orde Baru
Sejarah pahit reformasi kian terbukti karena yang benar-benar jatuh pada tahun 1998 hanyalah raga dan singgasana Soeharto seorang, bukan sistem dan watak kekuasaan Orde Baru.
Hingga hari ini, para kroni, dan arsitek kekuasaan Orde Baru tidak pernah benar-benar ikut terkubur. Mereka melakukan metamorfosis, ganti baju menjadi "kaum reformis". Mereka menyusup masuk ke dalam struktur partai-partai politik pasca-reformasi, menduduki posisi strategis bahkan mereka adalah pemilik partai politik, dan berteriak paling lantang paling depan mengatasnamakan demokrasi dibalik tingkah pongahnya mengesploitasi bangsa ini.
Oligarki lama sisa-sisa Orde Baru ini dengan lihai mengebiri cita-cita reformasi dari dalam melalui penguasaan modal, cengkeraman di sektor bisnis sumber daya alam, dan kendali atas kebijakan ekonomi-politik nasional. Darah dan keringat rakyat yang tumpah dalam tragedi Kudatuli serta reformasi 1998 pada akhirnya dibajak untuk merawat kekuasaan kelompok mereka sendiri dalam wujud oligarki baru yang bercokol hingga hari ini.
Peristiwa Kudatuli adalah monumen pengingat bahwa tirani yang dibangun di atas ketakutan dan penindasan sedang merajut kebinasaannya sendiri. Soeharto, dengan segala instrumen kekuasaannya, mengira tengah mengamankan singgasana dengan menghabisi Megawati dan PDI. Padahal, pada hari itu, di atas reruntuhan kantor Jalan Diponegoro, ia sedang menancapkan sekop pertama untuk menggali kuburnya sendiri. Namun, tragedi ini meninggalkan warisan ironi yang abadi, perjuangan rakyat dikhianati oleh para penumpang gelap, dan rezim otoriter (kroni Orba) bertransformasi menjadi oligarki terselubung yang mengangkangi Indonesia hingga hari ini.***
