Breaking News

Notaris di Antara Kepastian Hukum dan Kriminalisasi

 

Menakar Batas Pertanggungjawaban Pidana atas Keterangan Palsu Penghadap dalam Akta Autentik


#02 Seri Diskusi Hukum Pidana dan Hukum Kenotariatan

Dr. Lalu Syaipudin Gayep SH.,MH
(Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram) 



Akta autentik menempati kedudukan fundamental dalam sistem hukum pembuktian Indonesia. Keberadaannya bukan hanya berfungsi sebagai alat bukti tertulis, melainkan juga sebagai instrumen yang memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan, perjanjian, dan peristiwa hukum. Karena itu, negara memberikan kewenangan kepada notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta autentik sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Kedudukan notaris mengandung dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan. Pertama, dimensi jabatan publik, karena notaris menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kedua, dimensi profesional, karena pelaksanaan kewenangan tersebut menuntut keahlian, kehati-hatian, independensi, dan tanggung jawab etik.

Namun, kedudukan strategis tersebut sekaligus menempatkan notaris dalam posisi yang rentan ketika akta yang dibuatnya kemudian dipersoalkan. Kerentanan itu semakin nyata ketika salah satu penghadap ternyata menyampaikan keterangan palsu, menggunakan dokumen yang tidak benar, menyembunyikan fakta hukum, atau melakukan perbuatan melawan hukum yang baru diketahui setelah akta ditandatangani.

Dalam situasi demikian, muncul persoalan yang tidak sederhana: apakah notaris dapat dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena keterangan palsu penghadap tercantum dalam akta yang dibuatnya? Pertanyaan tersebut tidak cukup dijawab dengan menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Pernyataan demikian terlalu umum dan berpotensi menimbulkan kesimpulan yang keliru. Tanggung jawab notaris atas keautentikan akta tidak identik dengan kewajiban menjamin seluruh kebenaran materiil dari setiap pernyataan penghadap.

Menurut penulis, persoalan ini harus ditempatkan dalam kerangka pertanggungjawaban pidana individual. Yang harus diuji bukan semata-mata apakah terdapat keterangan palsu dalam akta, melainkan apakah notaris melakukan perbuatan yang dilarang, mengetahui sifat kepalsuan tersebut, mempunyai kesengajaan yang relevan dengan rumusan delik, dan secara sadar memberikan kontribusi terhadap terjadinya tindak pidana. Tanpa pengujian tersebut, hukum pidana berisiko bergeser dari instrumen pertanggungjawaban atas kesalahan individual menjadi instrumen pembebanan tanggung jawab berdasarkan jabatan dan akibat.

Jabatan Notaris Tidak Menjadikan Notaris Penjamin Mutlak Kebenaran Seluruh Isi Akta

Pasal 1 angka 1 UUJN mendefinisikan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Sementara itu, Pasal 15 ayat (1) memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Rumusan tersebut memperlihatkan bahwa fungsi utama notaris adalah memberikan bentuk autentik terhadap perbuatan dan kehendak hukum para pihak sesuai kewenangannya. Notaris bukan lembaga investigasi yang mempunyai kewenangan umum untuk menyelidiki seluruh fakta yang melatarbelakangi setiap transaksi.

Akan tetapi, bukan berarti notaris hanya berfungsi sebagai penyalin pernyataan penghadap. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN mewajibkan notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Kewajiban tersebut mengandung standar kehati-hatian profesional.

Kewajiban bertindak saksama mengharuskan notaris memperhatikan keadaan yang secara objektif patut menimbulkan keraguan. Namun, kewajiban tersebut tidak dapat ditafsirkan sebagai kewajiban untuk mengetahui seluruh fakta tersembunyi yang hanya diketahui oleh para pihak.

Sebagai contoh, dalam transaksi jual beli tanah, notaris harus memperhatikan dokumen yang diwajibkan, kewenangan bertindak, identitas para pihak, serta persyaratan hukum transaksi. Namun, apabila penghadap secara tersembunyi memalsukan fakta mengenai asal-usul penguasaan objek atau memberikan keterangan yang secara wajar tidak dapat diketahui kepalsuannya oleh notaris, tidak tepat apabila notaris secara otomatis dianggap ikut bertanggung jawab secara pidana.

Sebaliknya, apabila terdapat ketidaksesuaian yang nyata dan notaris secara sadar mengabaikannya untuk memfasilitasi transaksi yang diketahuinya melawan hukum, alasan bahwa keterangan tersebut berasal dari penghadap tidak lagi memadai untuk membebaskan notaris.

Kebenaran Formal dan Materiil: Pembedaan yang Harus Diletakkan Secara Proporsional

Kebenaran formal berkaitan dengan fakta-fakta yang berada dalam lingkup kewenangan dan pengetahuan langsung notaris. Di antaranya adalah identitas penghadap, kehadiran para pihak, pembacaan akta, kehadiran saksi, penandatanganan, tata cara pembuatan akta, serta penyimpanan minuta. Terhadap fakta-fakta tersebut, notaris mempunyai tanggung jawab langsung karena merupakan bagian dari pelaksanaan jabatan yang dilakukan atau disaksikannya sendiri.

Notaris tidak dapat menyatakan bahwa suatu pihak hadir di hadapannya apabila pihak tersebut sebenarnya tidak pernah hadir. Notaris juga tidak dapat menyatakan telah membacakan akta apabila pembacaan tidak pernah dilakukan. Jika fakta-fakta tersebut secara sadar dinyatakan tidak benar, terdapat persoalan serius mengenai integritas pelaksanaan jabatan dan kemungkinan pertanggungjawaban pidana.

Kebenaran materiil berkaitan dengan fakta substantif yang disampaikan oleh penghadap, misalnya status kepemilikan, sumber dana, pembayaran, riwayat penguasaan objek, hubungan hukum para pihak, dan keadaan lain yang menjadi dasar transaksi. Pada prinsipnya, kebenaran materiil tersebut berasal dari pernyataan para pihak.

Namun, pembedaan ini tidak boleh dijadikan dalih untuk menghilangkan kewajiban kehati-hatian notaris. Apabila terdapat indikasi yang nyata bahwa dokumen atau pernyataan penghadap tidak benar, notaris tidak dapat berlindung di balik pernyataan bahwa seluruh isi akta merupakan tanggung jawab penghadap.

Batas tanggung jawab harus dibangun melalui tiga pertanyaan: apakah fakta yang dipersoalkan merupakan fakta yang secara langsung diketahui atau dilakukan notaris; apabila fakta tersebut berasal dari penghadap, apakah terdapat kewajiban hukum atau keadaan objektif yang mengharuskan notaris melakukan pemeriksaan lebih lanjut; dan apakah notaris mengetahui kepalsuan tersebut serta secara sadar tetap membantu memasukkannya ke dalam akta atau memfasilitasi penggunaannya?

Pasal 66 UUJN: Perlindungan Prosedural yang Tidak Boleh Berubah Menjadi Kekebalan

Pasal 66 UUJN merupakan ketentuan penting dalam memberikan perlindungan terhadap pelaksanaan jabatan notaris. Berdasarkan perubahan melalui UU Nomor 2 Tahun 2014, untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan MKN berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris, serta memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol tersebut.

Pasal 66 ayat (2) mengharuskan pengambilan fotokopi minuta atau surat-surat tersebut dibuatkan berita acara penyerahan. Pasal 66 ayat (3) mewajibkan MKN memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya permintaan. Apabila tidak ada jawaban dalam jangka waktu tersebut, berdasarkan ayat (4), MKN dianggap menerima permintaan persetujuan.

Pasal 66 bukan ketentuan yang memberikan imunitas pidana kepada notaris. Norma tersebut mengatur mekanisme prosedural untuk tindakan tertentu terhadap dokumen jabatan dan pemanggilan notaris dalam ruang lingkup yang ditentukan undang-undang. Persetujuan MKN tidak membuktikan kesalahan notaris; penolakan MKN juga tidak dapat dimaknai sebagai putusan bahwa notaris tidak bersalah.

MKN bukan lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menentukan terbukti atau tidaknya tindak pidana. Kewenangannya berkaitan dengan mekanisme perlindungan jabatan sebagaimana ditentukan UUJN. Pasal 66 harus ditafsirkan secara proporsional: perlindungan jabatan menjaga independensi profesi, bukan membangun ruang impunitas; kepentingan penegakan hukum juga harus menghormati prosedur undang-undang.

Pasal 394 KUHP: Tidak Setiap Keterangan Palsu Otomatis Menjadikan Notaris Pelaku

Pasal 394 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur setiap orang yang meminta untuk dimasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik mengenai suatu hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan oleh akta tersebut, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, apabila penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.

Rumusan tersebut harus dibaca berdasarkan unsur-unsurnya, bukan semata-mata berdasarkan akibat bahwa suatu akta memuat keterangan palsu. Setidaknya harus diuji adanya perbuatan meminta dimasukkannya keterangan palsu; keterangan tersebut berkaitan dengan hal yang kebenarannya seharusnya dinyatakan dalam akta; maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan keterangan seolah-olah benar; serta kemungkinan timbulnya kerugian akibat penggunaan tersebut.

Kata 'meminta' mempunyai arti penting. Pasal 394 tidak dapat diperluas begitu saja menjadi setiap orang yang terlibat secara formal dalam pembuatan akta. Harus dibuktikan siapa yang meminta keterangan tersebut dimasukkan dan bagaimana bentuk perbuatannya.

Notaris tidak secara mutlak berada di luar jangkauan norma tersebut. Apabila notaris sendiri terbukti meminta atau menginisiasi dimasukkannya keterangan palsu dengan maksud sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, pertanggungjawaban pidana dapat dipertimbangkan. Sebaliknya, apabila notaris hanya menuangkan keterangan penghadap tanpa mengetahui kepalsuannya dan tanpa melakukan perbuatan meminta dimasukkannya keterangan palsu, unsur Pasal 394 tidak dapat dianggap terpenuhi hanya karena notaris membuat akta tersebut.

Pasal 391 dan Pasal 392 KUHP juga dapat relevan dalam keadaan tertentu. Pasal 391 mengatur pemalsuan surat, sedangkan Pasal 392 mengatur pemalsuan terhadap jenis surat tertentu, termasuk akta autentik. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan dengan Pasal 394. Penentuan pasal harus didasarkan pada bentuk perbuatan konkret.

Kesengajaan dan Kealpaan

Pasal 36 KUHP Nasional menentukan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Ayat (2) menegaskan bahwa tindak pidana pada dasarnya merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana karena kealpaan hanya dapat dipidana apabila secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Mengetahui adanya suatu pernyataan tidak sama dengan mengetahui bahwa pernyataan tersebut palsu. Mengetahui adanya ketidaksesuaian juga belum tentu berarti notaris menghendaki terjadinya tindak pidana atau menerima akibat yang dilarang.

Kesengajaan harus diuji berdasarkan hubungan batin pelaku dengan perbuatannya. Dalam konteks notaris, pertanyaan yang harus dijawab adalah apakah notaris mengetahui kepalsuan, apakah ia menghendaki atau menerima dimasukkannya keterangan palsu, dan apakah ia mempunyai maksud atau kesadaran untuk membantu penggunaan akta sebagai dokumen yang seolah-olah benar.

Pembuktian kesengajaan dapat dilakukan melalui rangkaian keadaan objektif, misalnya komunikasi mengenai kepalsuan dokumen, pengetahuan bahwa penghadap tidak mempunyai kewenangan atas objek transaksi, keterlibatan dalam penyusunan dokumen palsu, perubahan minuta secara melawan hukum, atau koordinasi untuk menggunakan akta bagi tujuan tertentu. Namun, setiap indikator harus dinilai secara kontekstual dan tidak berdiri sendiri.

Frasa 'notaris seharusnya mengetahui' tidak dapat secara otomatis menggantikan pembuktian kesengajaan. Frasa tersebut lebih dekat dengan penilaian mengenai standar kehati-hatian dan kealpaan. Apabila delik yang diterapkan mensyaratkan kesengajaan, penuntut umum tetap harus membuktikan unsur kesengajaan tersebut.

Pasal 37 KUHP harus ditempatkan secara tepat. Ketentuan ini membuka kemungkinan pertanggungjawaban tanpa memperhatikan kesalahan atau pertanggungjawaban atas tindak pidana orang lain apabila secara tegas ditentukan oleh undang-undang. Ketentuan tersebut bukan dasar umum untuk memidana notaris atas perbuatan penghadap.

Penyertaan dan Pembantuan

Pasal 20 KUHP mengatur keadaan ketika seseorang dipidana sebagai pelaku tindak pidana, termasuk melakukan sendiri, melakukan dengan perantaraan alat atau menyuruh orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, turut serta melakukan, atau menggerakkan orang lain dengan cara yang ditentukan undang-undang.

Pasal 21 mengatur pembantuan tindak pidana apabila seseorang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan tindak pidana, atau memberikan bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan. Pasal 21 ayat (3) menentukan bahwa pidana untuk pembantuan paling banyak dua pertiga dari maksimum ancaman pidana pokok untuk tindak pidana yang bersangkutan.

Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai peserta apabila terdapat kerja sama yang disadari dan kontribusi nyata dalam pelaksanaan tindak pidana. Notaris juga dapat dipertimbangkan sebagai pembantu apabila dengan sengaja menyediakan sarana atau bantuan yang mempermudah tindak pidana.

Namun, penyertaan tidak dapat dibangun hanya berdasarkan fakta bahwa notaris menandatangani akta atau menjalankan kewenangan jabatannya. Tanda tangan merupakan bagian dari fungsi formal notaris, bukan dengan sendirinya bukti adanya kesepakatan atau kerja sama pidana. Harus dibuktikan pengetahuan, kehendak membantu, dan kontribusi yang relevan.

Sumber Keterangan Menentukan Ruang Lingkup Tanggung Jawab

Dalam akta pihak atau partij acte, keterangan dan kehendak yang dituangkan pada dasarnya berasal dari para penghadap. Notaris memberikan bentuk autentik terhadap pernyataan tersebut sesuai prosedur dan kewenangannya. Oleh karena itu, apabila penghadap menyampaikan keterangan materiil yang palsu, sumber keterangan tersebut harus menjadi titik awal analisis pertanggungjawaban.

Namun, notaris tetap bertanggung jawab terhadap proses formal pembuatan akta dan tidak dapat secara sadar membantu memasukkan keterangan palsu. Sebaliknya, dalam akta pejabat atau relaas acte, notaris menuangkan peristiwa atau tindakan yang dilihat, didengar, disaksikan, atau dilakukan sendiri. Karena sumber fakta lebih langsung berada dalam pengetahuan notaris, tanggung jawabnya terhadap kebenaran fakta yang dinyatakan menjadi lebih besar.

Apabila notaris menyatakan suatu rapat telah disaksikannya padahal tidak pernah hadir, atau menyatakan suatu peristiwa terjadi di hadapannya padahal tidak pernah terjadi, persoalannya tidak dapat disederhanakan sebagai keterangan palsu penghadap. Notaris justru dapat menjadi sumber pernyataan yang tidak benar.

Pelanggaran terhadap kewajiban jabatan dapat menimbulkan konsekuensi administratif atau etik. Kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dapat membuka ruang pertanggungjawaban perdata. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana menuntut pembuktian unsur tindak pidana dan kesalahan individual.

Ketiga rezim tersebut mempunyai dasar, tujuan, dan standar pembuktian yang berbeda. Satu peristiwa mungkin menimbulkan lebih dari satu jenis pertanggungjawaban, tetapi terpenuhinya satu jenis pertanggungjawaban tidak otomatis membuktikan jenis pertanggungjawaban lainnya.

Ketidakcermatan dalam memeriksa dokumen dapat menimbulkan persoalan etik atau administratif. Namun, untuk menjadikannya tindak pidana, harus ditemukan rumusan delik yang sesuai dan dibuktikan seluruh unsurnya, termasuk unsur kesalahan yang disyaratkan. Sebaliknya, apabila notaris dengan sengaja membuat pernyataan formal yang tidak benar atau bekerja sama memasukkan keterangan palsu, persoalan tersebut dapat melampaui ranah etik dan administratif serta memasuki ranah pidana.

Tantangan Hukum Setelah Berlakunya KUHP dan KUHAP Nasional

Analisis pertanggungjawaban pidana notaris pada 2026 tidak dapat lagi hanya menggunakan kerangka KUHP lama dan KUHAP berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981. UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan harus dibaca bersama UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Hukum acara pidana telah diperbarui melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Prosedur penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, serta perlindungan hak pihak yang terlibat harus merujuk pada ketentuan KUHAP yang baru.

Perubahan tersebut menuntut perhatian terhadap waktu terjadinya perbuatan. Perkara yang perbuatannya terjadi sebelum 2 Januari 2026 tidak boleh dianalisis secara otomatis menggunakan ketentuan baru tanpa memperhatikan asas legalitas, ketentuan peralihan, dan prinsip penerapan ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa apabila relevan.

Terdapat dua ekstrem yang harus dihindari. Ekstrem pertama adalah kriminalisasi yang berlebihan, yaitu ketika notaris langsung dianggap bertanggung jawab secara pidana hanya karena akta yang dibuatnya memuat keterangan palsu. Pendekatan demikian mengabaikan sumber keterangan, ruang lingkup kewajiban notaris, unsur kesengajaan, dan bentuk keterlibatan.

Ekstrem kedua adalah perlindungan profesi yang berlebihan, yaitu ketika notaris dianggap tidak mungkin bertanggung jawab karena keterangan dalam akta berasal dari penghadap. Pendekatan tersebut keliru karena notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila secara sadar meminta dimasukkannya keterangan palsu, turut serta, atau dengan sengaja membantu tindak pidana.

Pengujian yang proporsional setidaknya mencakup lima tahap: mengidentifikasi keterangan yang diduga palsu dan sumbernya; mengidentifikasi perbuatan konkret notaris; menguji pengetahuan dan kesengajaan sesuai rumusan delik; menentukan bentuk keterlibatan; serta menguji kesalahan individual dan alasan pembenar atau pemaaf yang relevan.

Melindungi Jabatan, Bukan Melindungi Penyalahgunaan Jabatan

Persoalan keterangan palsu dalam akta autentik pada hakikatnya menguji kedewasaan sistem hukum dalam membedakan antara kewenangan, kewajiban, kesalahan profesional, dan kejahatan.

Notaris tidak boleh diposisikan sebagai penjamin mutlak seluruh kebenaran materiil yang disampaikan penghadap. Kewajiban notaris adalah menjalankan kewenangan berdasarkan undang-undang, bertindak jujur dan saksama, memastikan terpenuhinya persyaratan formal, serta merespons keadaan yang secara objektif patut menimbulkan keraguan.

Namun, notaris juga tidak dapat menjadikan fungsi formalnya sebagai alasan untuk menghindari pertanggungjawaban ketika terbukti mengetahui kepalsuan dan secara sadar membantu terjadinya tindak pidana. Pasal 66 UUJN merupakan perlindungan prosedural, bukan kekebalan substantif. Pasal 394 KUHP harus diterapkan berdasarkan unsur perbuatan meminta dimasukkannya keterangan palsu. Pasal 20 dan Pasal 21 harus digunakan dengan membedakan bentuk pelaku dan pembantuan. Pasal 36 dan Pasal 37 menegaskan pentingnya kesalahan individual dan larangan memperluas pertanggungjawaban tanpa dasar undang-undang.

Pada akhirnya, perlindungan notaris tidak boleh dibangun dengan mengorbankan kepentingan masyarakat, sebagaimana penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan asas kesalahan. Notaris harus dilindungi ketika menjalankan jabatan secara sah, tetapi harus dimintai pertanggungjawaban ketika terbukti secara sadar menyalahgunakan kewenangannya. Penghadap harus bertanggung jawab atas keterangan palsu yang disampaikannya, sedangkan notaris hanya dapat dipidana apabila kesalahan dan keterlibatannya sendiri terbukti menurut hukum.


DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib. Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama, 2008.

Adjie, Habib. Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Bandung: Refika Aditama, 2011.

Adjie, Habib. Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama, 2017.

Hamzah, Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Kie, Tan Thong. Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2007.

Lumban Tobing, G.H.S. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga, 1999.

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Salim HS. Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

B. Jurnal Ilmiah

Amalia, Rizky, Musakkir, dan Syamsuddin Muchtar. “Pertanggungjawaban Notaris terhadap Isi Akta Autentik yang Tidak Sesuai dengan Fakta.” Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 24, No. 1, 2021, hlm. 188–206. https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.77.

Damayanti, Dinda Khodijah. “Tanggung Jawab Pidana terhadap Notaris yang Telah Memalsukan Keterangan dalam Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr).” Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, Vol. 4, No. 4. https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i4.2112.

Noor, Hendry Julian. “Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 2, No. 1, 2016. https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7278.

Zahra, Ravelina, Agung Iriantoro, dan Luh Rina Apriani. “Pertanggungjawaban Pidana Notaris atas Pemalsuan Akta Otentik Berdasarkan Keterangan Palsu atau Manipulatif (Studi Putusan No. 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt).” Jurnal Media Hukum, Vol. 14, No. 1, 2026, hlm. 200–215. https://doi.org/10.59414/jmh.v14i1.1349.

Amilia, Siska. “Tanggung Jawab Perdata dan Pidana Notaris dalam Kasus Pemalsuan Akta.” Lex Mandiri: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 1, 2026. https://doi.org/10.65369/e5vefa43.

Akbar, Rachmat, Edytiawarman, dan Vidyadhara Prawiratama Nugraha. “Kriminalisasi Jabatan Notaris: Telaah terhadap Kesalahan dalam Pembuatan Akta Otentik.” Jurnal Hukum dan Pembangunan Indonesia, Vol. 3, No. 1. https://doi.org/10.67468/jhpi.v3i1.49.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), khususnya Pasal 1868 dan Pasal 1870.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

D. Putusan Pengadilan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 49/PUU-X/2012.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 22/PUU-XVII/2019.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 16/PUU-XVIII/2020.

Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Putusan Nomor 898/Pid.B/2022/PN.Jkt.Brt.











Edutech Nusantara Digital

Mitra teknologi terpercaya untuk digitalisasi Pesantren, Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi di Indonesia.

Kunjungi Website

Type and hit Enter to search

Close