Breaking News

Problematika Filosofis Deferred Prosecution Agreement (DPA) Terhadap Korporasi

 

Dr. Lalu Syaipudin Gayep SH.,MH
(Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum UNRAM)

Pengaturan Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau Perjanjian Penundaan Penuntutan dalam Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkenalkan mekanisme penyelesaian perkara pidana korporasi melalui kesepakatan antara penuntut umum dan korporasi. Mekanisme ini dibangun berdasarkan tujuan kepatuhan hukum, pemulihan kerugian akibat tindak pidana, dan efisiensi peradilan pidana. Meskipun memiliki rasionalitas kebijakan, DPA menimbulkan persoalan filosofis dan konstitusional yang lebih mendasar daripada sekadar potensi penyalahgunaan diskresi. Penelitian ini berangkat dari proposisi bahwa DPA mengandung ketegangan struktural antara karakter publik kewenangan penuntutan dan rasionalitas negosiasi yang memungkinkan akibat hukum suatu tindak pidana dipengaruhi oleh pemenuhan kewajiban yang disepakati dengan korporasi.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, dan perbandingan hukum. Utilitarianisme Bentham dianalisis secara kritis melalui teori kewajiban Kant, keadilan Rawls, moralitas internal hukum Fuller, dan integritas hukum Dworkin. Analisis konstitusional dilakukan berdasarkan prinsip negara hukum, pembadanan konstutusional dan KUHAP, persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, perlindungan korban, dan independensi kekuasaan kehakiman dalam UUD 1945.

Hasil penelitian mengidentifikasi empat persoalan utama. Pertama, utilitarian displacement, yaitu pergeseran orientasi pertanggungjawaban pidana menuju kalkulasi manfaat dan efisiensi. Kedua, constitutional disconnection, yakni kesenjangan antara luasnya diskresi penuntutan dan standar konstitusional yang membatasi penggunaannya. Ketiga, commodification of public prosecution, yaitu risiko menjadikan akibat penggunaan kewenangan penuntutan sebagai objek negosiasi antara negara dan korporasi. Keempat, accountability deficit, yaitu kemungkinan terhentinya proses penentuan pertanggungjawaban tanpa pemeriksaan substantif terhadap kesalahan korporasi.

Analisis terhadap ketentuan Pasal 328 KUHAP khususnya ayat (8), ayat (12) huruf d, ayat (13), dan ayat (15) menunjukkan persoalan mengenai kemampuan finansial korporasi, kewenangan membentuk kewajiban korektif, penghentian penuntutan tanpa putusan mengenai pokok perkara, serta ketidakseimbangan kewenangan ketika kesepakatan dinyatakan gagal. Artikel menyimpulkan bahwa legitimasi DPA tidak cukup didasarkan pada efisiensi dan pemulihan kerugian. Mekanisme ini harus diuji berdasarkan batas konstitusional kewenangan negara, kesetaraan perlakuan, perlindungan korban, dan akuntabilitas pertanggungjawaban pidana.

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memperkenalkan Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai mekanisme baru dalam penyelesaian perkara pidana korporasi. Pasal 328 mengatur kemungkinan penundaan penuntutan melalui kesepakatan antara penuntut umum dan korporasi dengan tujuan kepatuhan hukum, pemulihan kerugian akibat tindak pidana, dan efisiensi peradilan pidana.

Secara konseptual, DPA merupakan mekanisme ketika penuntut umum menyepakati penundaan penuntutan terhadap korporasi dengan persyaratan tertentu. Korporasi dapat diwajibkan membayar ganti rugi atau restitusi, memperbaiki tata kelola, melaksanakan program kepatuhan, memberikan laporan dan bekerja sama dengan penegak hukum, serta melaksanakan tindakan korektif lainnya. Apabila seluruh kewajiban dipenuhi, perkara dapat dihentikan tanpa penuntutan lebih lanjut berdasarkan penetapan pengadilan.

Konstruksi tersebut mengandung perubahan yang tidak sederhana. Dalam model peradilan pidana konvensional, proses penuntutan membawa dugaan tindak pidana ke hadapan pengadilan untuk diperiksa dan diputus berdasarkan hukum acara serta hukum pidana materiil. Dalam DPA, terdapat jalur alternatif yang memungkinkan konsekuensi proses pidana ditentukan melalui kesepakatan sebelum adanya putusan mengenai pokok perkara.

Perubahan ini tidak hanya menyangkut efisiensi prosedur. Ia menyentuh pertanyaan mengenai sumber legitimasi negara dalam menentukan apakah suatu dugaan tindak pidana akan diproses melalui pemeriksaan pengadilan atau diselesaikan melalui kesepakatan. Dengan kata lain, DPA mengubah hubungan antara pertanggungjawaban pidana, kewenangan penuntutan, dan fungsi pengadilan.

Kompleksitas kejahatan korporasi memang memberikan alasan kebijakan untuk mengembangkan instrumen penegakan hukum yang berbeda dari penanganan tindak pidana konvensional. Struktur organisasi korporasi dapat menyebarkan pengambilan keputusan, menyamarkan keterlibatan individu, dan mempersulit atribusi kesalahan. Penuntutan terhadap korporasi juga dapat menimbulkan dampak ekonomi terhadap pekerja, konsumen, kreditur, dan pihak lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana. Namun, konsekuensi tersebut tidak dengan sendirinya membenarkan pengurangan pertanggungjawaban pidana.

Persoalan mendasar DPA justru terletak pada alasan yang digunakan untuk membenarkan penundaan penuntutan. Apabila efisiensi, pemulihan kerugian, dan perbaikan kepatuhan ditempatkan sebagai pertimbangan dominan, maka penegakan hukum berpotensi bergeser dari orientasi pertanggungjawaban berdasarkan hukum pidana menuju kalkulasi manfaat yang dihasilkan oleh suatu kesepakatan.

Pergeseran tersebut perlu diuji secara kritis. Efisiensi merupakan tujuan kebijakan yang sah, tetapi tidak identik dengan keadilan. Pemulihan kerugian merupakan bagian dari perlindungan korban, tetapi tidak selalu menghapus sifat melawan hukum dan kesalahan pelaku. Reformasi tata kelola dapat mengurangi risiko tindak pidana di masa mendatang, tetapi tidak otomatis menyelesaikan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah terjadi.

Artikel ini tidak mengasumsikan bahwa pembentuk UU Nomor 20 Tahun 2025 secara eksplisit mencoba mengadopsi filsafat Utilitarian Jeremy Bentham. Penulis tidak menggunakan data atau dokumen legislasi terkait Utilitarian Bentham untuk menjustifikasi pembentukan penormaan DPA dalam KUHAP ini. Utilitarianisme dalam artikel ini hanya digunakan sebagai kerangka kritik untuk mengidentifikasi rasionalitas normatif yang tercermin dalam tujuan efisiensi, pemulihan, dan kepatuhan yang mendasari DPA dalam pembahasan selanjutnya.

Paradoks kewenangan publik dan negosiasi privat

Penuntut umum menjalankan kewenangan negara, bukan untuk kepentingan privatnya sendiri. Oleh karena itu, kewenangan penuntutan tidak dapat diperlakukan sebagai objek kebebasan kontraktual biasa. DPA memang memiliki karakter kesepakatan, tetapi objeknya berkaitan langsung dengan kelanjutan proses pidana dan penggunaan kekuasaan negara.

Dalam hubungan perdata, para pihak pada prinsipnya memiliki kebebasan untuk menyusun kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum. Dalam DPA, posisi para pihak berbeda. Penuntut umum memiliki kewenangan atribusi dari negara untuk melanjutkan penuntutan, sedangkan korporasi berada dalam posisi menghadapi risiko proses pidana. Persetujuan korporasi terhadap persyaratan DPA berlangsung dalam konteks ketimpangan kekuasaan tersebut.

Karena itu, persetujuan formal tidak cukup untuk menjadikan DPA sebagai kontrak privat. Penuntut umum tidak dapat memperlakukan kewenangan penuntutan sebagai sumber daya yang dapat dipertukarkan dengan pembayaran, pemulihan, atau komitmen tata kelola korporasi tanpa batas hukum yang jelas.

Jennifer Arlen menunjukkan bahwa penggunaan DPA dan Non-Prosecution Agreement untuk membebankan kewajiban reformasi kepada korporasi dapat menimbulkan persoalan rule of law apabila penuntut umum memiliki ruang luas untuk menentukan kewajiban tanpa batas kewenangan dan pengawasan eksternal yang memadai. Pandangan Jennifer Arlen, seorang profesor hukum terkemuka dari New York University (NYU) School of Law, menjadi salah satu basis kritik akademis utama yang sangat relevan dalam genealogi pembahasan DPA di DPR RI sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Arlen secara konsisten menyoroti bahwa ketika penuntut umum diberikan wewenang untuk merumuskan syarat-syarat reformasi korporasi dalam DPA secara sepihak, Jaksa transisi dari penegak hukum menjadi regulator korporasi semu (quasi-regulator). Tanpa batasan wewenang (boundary of power) dan pengawasan eksternal (external oversight) yang ketat, praktik ini berpotensi kuat mencederai prinsip rule of law.

Peter Reilly juga mengkritik penggunaan DPA yang tidak disertai pengawasan yudisial bermakna karena berpotensi menundukkan kepentingan publik pada diskresi penuntutan dan menimbulkan persoalan pemisahan kekuasaan. Kritik Peter Reilly (Profesor Hukum dari Texas A&M University School of Law) dalam artikel terkenalnya, "Corporate Deferred Prosecution as Discretionary Injustice", membedah secara radikal salah satu cacat bawaan terbesar model DPA di Amerika Serikat.

Reilly berpendapat bahwa tanpa adanya pengawasan yudisial yang bermakna (meaningful judicial review), DPA bertransformasi menjadi ruang "ketidakadilan diskresioner". Ketika jaksa memiliki wewenang absolut untuk menuntut, menunda penuntutan, sekaligus menetapkan sanksi dalam ruang negosiasi tertutup, kepentingan publik rawan dikorbankan demi efisiensi pragmatis. Lebih jauh lagi, Reilly menegaskan bahwa kondisi ini menciptakan persoalan pemisahan kekuasaan (separation of powers), di mana lembaga eksekutif (kejaksaan) telah mencaplok fungsi adjudikasi yang secara konstitusional merupakan milik yudikatif (pengadilan).

Kritik tersebut relevan bagi Indonesia karena Pasal 328 tidak hanya mengatur penundaan penuntutan, tetapi juga memberikan ruang bagi penuntut umum untuk menentukan tindakan korektif lain yang dianggap perlu. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai batas kewenangan penuntut umum dalam membentuk kewajiban korporasi melalui kesepakatan.

Permasalahan normatif dalam Pasal 328 KUHAP

Analisis terhadap teks resmi Pasal 328 menunjukkan beberapa persoalan yang tidak dapat dianggap sekadar masalah teknis. Pertama, Pasal 328 ayat (8) huruf d mewajibkan hakim mempertimbangkan kemampuan tersangka atau terdakwa dalam memenuhi syarat yang ditetapkan. Pertimbangan kemampuan ini dapat dipahami sebagai upaya memastikan bahwa kewajiban dapat dilaksanakan. Namun, norma tersebut juga menimbulkan risiko bahwa kapasitas ekonomi korporasi memengaruhi penilaian kelayakan DPA. Apabila kemampuan membayar menjadi faktor dominan, akses terhadap penundaan penuntutan berpotensi lebih mudah bagi korporasi yang memiliki sumber daya besar.

Kedua, Pasal 328 ayat (12) huruf d memungkinkan adanya tindakan korektif lainnya yang dianggap perlu oleh penuntut umum. Rumusan ini membuka pertanyaan mengenai batas kewenangan penuntut umum dalam menentukan kewajiban yang dapat memengaruhi tata kelola dan kegiatan korporasi. Tanpa parameter substantif yang jelas, kesepakatan dapat berkembang menjadi instrumen regulasi korporasi yang dijalankan melalui diskresi penuntutan.

Ketiga, Pasal 328 ayat (13) memungkinkan perkara dihentikan tanpa penuntutan lebih lanjut setelah seluruh kewajiban dipenuhi. Konsekuensinya, proses pidana dapat berakhir tanpa adanya pemeriksaan dan putusan mengenai pokok perkara. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai bentuk pertanggungjawaban yang sebenarnya diwujudkan, apakah pemenuhan kewajiban hasil negosiasi dapat dipandang setara dengan pertanggungjawaban yang ditentukan melalui proses peradilan?

Keempat, Pasal 328 ayat (15) memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk melanjutkan penuntutan apabila korporasi gagal memenuhi kesepakatan tanpa memerlukan persetujuan tambahan. Norma tersebut menimbulkan persoalan keseimbangan prosedural apabila penuntut umum juga menjadi pihak yang menilai pelaksanaan kesepakatan. Diperlukan kejelasan mengenai standar pelanggaran, materialitas kegagalan, kesempatan korporasi menyampaikan pembelaan, dan mekanisme pengujian atas penilaian tersebut.

Kelima, terdapat persoalan terminologi antara definisi DPA dalam Pasal 1 angka 17 dan ketentuan Pasal 328. Definisi DPA merujuk pada penundaan penuntutan terhadap terdakwa, sementara Pasal 328 ayat (3) memungkinkan permohonan diajukan oleh tersangka atau terdakwa sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Persoalan ini menjadi penting karena Pasal 1 angka 29 mendefinisikan terdakwa sebagai tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Dengan demikian, penggunaan istilah tersebut dalam mekanisme yang dapat diajukan sebelum pelimpahan perkara memerlukan harmonisasi agar status hukum subjek dan akibat proseduralnya tidak menimbulkan ketidakpastian.

Keenam, Pasal 328 belum secara eksplisit merumuskan standar khusus mengenai kecukupan bukti untuk memasuki negosiasi DPA, meskipun status tersangka sendiri menurut Pasal 1 angka 28 mensyaratkan minimal dua alat bukti. Perlu dibedakan antara ambang penetapan tersangka dan standar kecukupan bukti yang harus menjadi dasar untuk menilai kelayakan penyelesaian melalui DPA. Keduanya tidak selalu identik.

Artikel ini mengembangkan empat konstruksi kritik; Pertama, utilitarian displacement, yaitu pergeseran orientasi pertanggungjawaban pidana menuju kalkulasi manfaat dan efisiensi. Kedua, constitutional disconnection, yaitu kesenjangan antara luasnya kewenangan penuntutan dan standar konstitusional yang membatasi penggunaannya. Ketiga, commodification of public prosecution, yaitu risiko bahwa akibat pelaksanaan kewenangan penuntutan menjadi objek negosiasi antara negara dan korporasi.Keempat, accountability deficit, yaitu risiko bahwa perkara berakhir melalui pemenuhan kewajiban yang disepakati tanpa pemeriksaan substantif mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban korporasi.

Kontribusi penelitian ini bukan sekadar mengusulkan penyempurnaan teknis DPA, melainkan menguji apakah konsep DPA dapat memperoleh legitimasi dalam sistem hukum pidana yang tunduk pada prinsip negara hukum konstitusional.

Penelitian ini akan menjawab tiga pertanyaan; pertama apakah rasionalitas utilitarian yang tercermin dalam tujuan DPA dapat dibenarkan sebagai dasar untuk menunda penuntutan dan mengubah jalur pertanggungjawaban pidana korporasi?  Kedua bagaimana konstruksi Pasal 328 KUHAP menimbulkan persoalan doktrinal dan konstitusional terkait diskresi penuntutan, persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum, perlindungan korban, dan independensi kekuasaan kehakiman? dan ketiga apakah persoalan legitimasi DPA dapat diselesaikan melalui penyempurnaan prosedural, ataukah diperlukan evaluasi yang lebih mendasar terhadap konsep DPA dalam sistem hukum pidana Indonesia?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan karakter filosofis, kritis, dan preskriptif. Fokus penelitian bukan mengukur efektivitas empiris DPA, melainkan menguji legitimasi konseptual, konsistensi norma, dan kesesuaiannya dengan prinsip konstitusi.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Analisis juga memperhatikan ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum sektoral sepanjang relevan dengan hubungan antara pertanggungjawaban materiil dan mekanisme penuntutan.

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji diskresi penuntutan, pertanggungjawaban pidana korporasi, keadilan restoratif, negosiasi hukum publik, dan rule of law. Pendekatan filosofis dilakukan dengan menguji rasionalitas utilitarian Bentham melalui pemikiran Kant, Rawls, Fuller, dan Dworkin. Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk menelaah pengaturan DPA di Inggris berdasarkan Schedule 17 Crime and Courts Act 2013 dan pedoman penuntutan organisasi bisnis Departemen Kehakiman Amerika Serikat.

Penelitian ini tidak menyatakan bahwa penyalahgunaan DPA telah terjadi dalam praktik Indonesia. Risiko regulatory capture, konflik kepentingan, perlakuan selektif, dan perlindungan terhadap individu yang bertanggung jawab ditempatkan sebagai risiko normatif dan kelembagaan yang memerlukan pengujian empiris tersendiri.

PEMBAHASAN

KRITIK FILOSOFIS: UTILITARIANISME DAN REDUKSI KEADILAN MENJADI MANFAAT

Utilitarianisme merupakan pendekatan etika normatif yang menilai tindakan berdasarkan konsekuensi atau manfaat yang dihasilkannya. Dalam pemikiran Jeremy Bentham, kebijakan hukum harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan penderitaan. Prinsip ini memiliki pengaruh terhadap kebijakan pemidanaan, terutama gagasan bahwa hukuman harus memiliki tujuan sosial yang dapat dibenarkan. DPA dapat dibaca melalui rasionalitas tersebut. Mekanisme ini menawarkan kemungkinan memperoleh pemulihan kerugian, meningkatkan kepatuhan korporasi, dan mengurangi penggunaan sumber daya peradilan. Jika kesepakatan dapat menghasilkan manfaat sosial lebih besar dibandingkan penuntutan biasa, penundaan penuntutan dapat dipandang sebagai pilihan yang rasional.

Akan tetapi, terdapat perbedaan antara menggunakan utilitarianisme untuk menentukan bentuk sanksi dan menjadikannya dasar untuk menentukan apakah penuntutan akan diteruskan. Dalam kebijakan pemidanaan, manfaat dapat dipertimbangkan setelah pertanggungjawaban ditentukan. Dalam DPA, kalkulasi manfaat dapat memengaruhi keputusan untuk tidak membawa perkara ke pemeriksaan biasa. Perbedaan tersebut mendasar karena keputusan penuntutan tidak hanya menentukan efisiensi prosedur, tetapi juga menentukan apakah dugaan tindak pidana akan memperoleh penilaian yudisial mengenai pokok perkara.

Utilitarianisme tidak harus dipahami sebagai teori yang membenarkan segala tindakan yang menghasilkan manfaat terbesar. Kritik terhadap DPA juga tidak boleh menyederhanakan Bentham seolah-olah ia membenarkan pembelian kebebasan melalui pembayaran. Kritik yang lebih tepat adalah bahwa kalkulasi manfaat tidak selalu mampu mengukur seluruh dimensi keadilan dan tidak dengan sendirinya menyediakan batas terhadap penggunaan kekuasaan negara.

Pernyataan bahwa "kalkulasi manfaat tidak selalu mampu mengukur seluruh dimensi keadilan" menyerang asumsi dasar utilitarianisme tindakan (act-utilitarianism) yang mereduksi keadilan menjadi sekadar angka kuantitatif (analisis biaya-manfaat atau cost-benefit analysis) adalah pertama; Reduksionisme Nilai (The Incommensurability of Values), Keadilan memiliki dimensi intrinsik yang tidak dapat ditukar atau diukur dengan satuan moneter atau efisiensi publik. Konsep-konsep seperti martabat manusia (human dignity), kebenaran materiil (substantive truth), dan pemulihan moral atas kesalahan korporasi bersifat incommensurable tidak memiliki nilai tukar finansial. 

Kedua; Kritik Immanuel Kant (Deontologi), dari sudut pandang Kantian, keadilan adalah sebuah kewajiban kategoris (categorical imperative). Menilai kejahatan korporasi hanya dari seberapa besar denda yang masuk ke kas negara atau seberapa efisien proses peradilan berjalan (seperti dalam mekanisme DPA) berarti memperlakukan keadilan bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri (end in itself), melainkan sebagai alat (mere means) untuk mencapai stabilitas ekonomi. Ketika hukum melompati pembuktian kesalahan substantif demi efisiensi, hukum kehilangan dimensi keadilan retributif dan ekspresifnya yaitu fungsi hukum untuk secara tegas menyatakan secara moral bahwa suatu tindakan adalah "salah".

Pandangan tersebut diatas ingin mendudukkan kembali pemikiran Jeremy Bentham secara adil. Bentham tidak pernah mengajarkan "jual beli hukum". Namun, kelemahan inheren dari sistem yang terlalu condong pada kalkulasi kemanfaatan (seperti DPA yang pragmatis) adalah buta terhadap batas-batas etis dan struktural.

Keadilan tidak sekadar memastikan "negara untung dan korporasi tetap berjalan" (utilitarian). Keadilan juga menuntut adanya pemenuhan prosedur yang jujur (due process), pengakuan atas kesalahan, perlindungan hak konstitusional, dan kepastian bahwa kekuasaan jaksa atau negara tidak menjadi absolut di balik ruang negosiasi tertutup.

DPA menempatkan pemulihan kerugian sebagai salah satu tujuan utamanya. Namun, tidak semua kerugian akibat tindak pidana korporasi dapat dinilai secara moneter. Dalam perkara pencemaran lingkungan, misalnya, pembayaran kompensasi tidak otomatis mengembalikan ekosistem, memulihkan kesehatan masyarakat, atau menghapus dampak jangka panjang. Dalam perkara korupsi, pengembalian kerugian negara tidak otomatis memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Dalam perkara perlindungan konsumen, pembayaran kepada sebagian konsumen tidak selalu menghapus kerugian sistemik yang dialami kelompok konsumen yang lebih luas. Kondisi ini menimbulkan persoalan pengukuran. Kepentingan yang mudah dihitung secara finansial berpotensi memperoleh bobot lebih besar daripada kerugian yang bersifat kolektif, ekologis, sosial, atau institusional.

Dengan demikian, kalkulasi manfaat dalam DPA menghadapi risiko measurement bias. Apabila nilai kesepakatan diukur terutama melalui jumlah pembayaran dan penghematan biaya penuntutan, dimensi keadilan yang tidak dapat dikuantifikasi dapat tersisih. Persoalannya bukan bahwa pemulihan finansial tidak penting. Persoalannya adalah bahwa pemulihan finansial tidak dapat dijadikan indikator tunggal keberhasilan pertanggungjawaban pidana.

Kritik Kantian: kewajiban hukum tidak dapat dipertukarkan dengan manfaat

Dalam pendekatan deontologis Immanuel Kant, kewajiban moral tidak ditentukan semata-mata oleh akibat yang menguntungkan. Prinsip moral harus dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan tidak menjadikan manusia hanya sebagai sarana untuk tujuan pihak lain.

Penerapan pemikiran Kant dalam menguraikan DPA harus dilakukan secara hati-hati karena korporasi sebagai badan hukum bukan manusia dalam pengertian subjek moral Kantian. Namun, prinsip bahwa manusia tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat relevan untuk menguji bagaimana negara memperlakukan korban dan masyarakat.

Jika kepentingan korban direduksi menjadi pembayaran yang dapat dinegosiasikan, terdapat risiko bahwa korban hanya diperlakukan sebagai variabel dalam kalkulasi efisiensi. Padahal, korban memiliki kepentingan terhadap pengakuan kerugian, akses informasi, pemulihan, dan pertanggungjawaban.

Dari perspektif deontologis, tidak semua aspek penegakan hukum dapat dinegosiasikan. Jadwal pembayaran dan bentuk pemulihan dapat dirundingkan sepanjang memiliki dasar hukum. Namun, prinsip legalitas, perlindungan hak korban, dan kewajiban negara untuk bertindak berdasarkan hukum tidak dapat diperlakukan sebagai komoditas.

Kritik Rawlsian: ketimpangan kemampuan bernegosiasi

Teori keadilan John Rawls mengharuskan institusi sosial dinilai berdasarkan prinsip keadilan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang berada dalam posisi berbeda. Institusi tidak cukup dinilai berdasarkan kesamaan formal prosedur, tetapi juga harus memperhatikan distribusi kesempatan dan beban.

Dalam DPA, korporasi besar umumnya memiliki kapasitas lebih besar untuk menyediakan penasihat hukum, melakukan investigasi internal, menyusun program kepatuhan, dan memenuhi kewajiban finansial. Korporasi yang lebih kecil mungkin tidak memiliki sumber daya serupa. Korban juga belum tentu memiliki kapasitas untuk memengaruhi negosiasi.

Berikut adalah penyusunan argumentasi filosofis tersebut ke dalam bentuk paragraf naratif yang utuh, akademis, dan mengalir, sehingga siap digunakan dalam sub-bab analisis karya ilmiah Anda:

Kalkulasi manfaat yang inheren dalam mekanisme DPA gagal menangkap esensi keadilan yang sejati karena ia menutup mata terhadap realitas bahwa keadaan sosial manusia tidaklah setara, melainkan timpang dan terfragmentasi sejak awal. Di hadapan hukum, relasi antara korporasi, penuntut umum, dan korban mencerminkan ketidakseimbangan struktural yang ekstrem. Merujuk pada pemikiran John Rawls mengenai lotre alam (natural lottery), manusia terlahir dengan membawa paket keberuntungan atau kemalangan awal yang acak dan tidak merata, yang secara moral tidak dapat diklaim sebagai bentuk kepatutan intrinsik.

Dalam anatomi kejahatan bisnis, korporasi berdiri sebagai pemenang lotre alam yang menguasai modal finansial, relasi politik, dan akses terhadap pembelaan hukum terbaik, sementara penuntut umum memegang monopoli atas otoritas pemaksa negara. Sebaliknya, korban yang sering kali merupakan masyarakat adat, buruh, atau konsumen kelas bawah berada di titik nadir keterbatasan akibat kalah dalam lotre alam tersebut, menjadikan mereka entitas yang rapuh tanpa daya tawar ekonomi maupun politik.

Ketika kesepakatan DPA dirumuskan dalam ruang negosiasi, para aktor superior ini secara sadar menanggalkan apa yang disebut Rawls sebagai posisi asasi (original position) dan selubung ketidaktahuan (veil of ignorance). Jika aturan penegakan hukum dirancang dari balik selubung ketidaktahuan di mana tidak ada satu pun pihak yang mengetahui apakah di dunia nyata ia akan menjadi seorang CEO kaya atau masyarakat miskin yang terpapar limbah beracun, manusia secara rasional tidak akan pernah menyetujui mekanisme transaksional yang meminggirkan hak korban demi efisiensi birokrasi.

Namun, dalam implementasi DPA, korporasi dan penuntut umum justru dapat memanfaatkan posisi superior mereka untuk mengomodifikasi penderitaan korban menjadi sekedar angka-angka denda finansial yang dihitung secara sepihak. Akibatnya, keadilan bagi korban mengalami reduksi yang opresif; dimensi keadilan ekspresif yang menuntut pengakuan moral publik (public recognition) atas pelanggaran martabat mereka sengaja dikorbankan. Aliansi pragmatis antara efisiensi anggaran negara dan perlindungan kelangsungan bisnis korporasi pada akhirnya menegaskan bahwa tanpa adanya pengawasan yudisial yang radikal dan inklusif, DPA bukan lagi instrumen pemulihan, melainkan perpanjangan tangan dari kekuasaan struktural yang melegitimasi penindasan pihak yang lemah.

Pasal 328 ayat (8) huruf d secara eksplisit mengharuskan hakim mempertimbangkan kemampuan tersangka atau terdakwa memenuhi syarat yang ditetapkan. Pertimbangan tersebut dapat membantu memastikan bahwa kewajiban dapat dilaksanakan. Namun, apabila kemampuan finansial menjadi ukuran dominan kelayakan DPA, terdapat risiko terbentuknya perlakuan berbeda berdasarkan kekayaan. Hal tersebut dapat disebut sebagai wealth-based prosecutorial differentiation, yaitu diferensiasi perlakuan dalam penuntutan yang secara faktual dipengaruhi oleh kapasitas ekonomi pelaku.

Masalahnya bukan bahwa korporasi dengan kemampuan finansial lebih besar harus dilarang mengikuti DPA. Masalahnya adalah bahwa kekayaan tidak boleh menjadi tiket untuk memperoleh akibat hukum yang lebih menguntungkan. Penilaian harus bertumpu pada tingkat keseriusan tindak pidana, kesalahan organisasi, kepentingan korban, dan alasan hukum yang objektif.

Dalam diskursus filsafat hukum kontemporer, Ronald Dworkin mengajukan pemisahan konseptual yang tegas antara argumentasi berbasis kebijakan (arguments of policy) dan argumentasi berbasis prinsip (arguments of principle). Pertimbangan mengenai efisiensi peradilan, optimalisasi manfaat ekonomi, akselerasi kas negara, hingga reduksi penumpukan perkara secara pragmatis sepenuhnya merupakan ranah kebijakan. Sebaliknya, asas persamaan di hadapan hukum (equality before the law), kepastian hukum, pembuktian kesalahan substantif, dan perlindungan hak-hak korban adalah prinsip-prinsip fundamental hukum yang secara konstitusional membatasi ruang gerak otoritas negara.

Di sinilah DPA kerap terjebak dalam kecacatan aksiologis. Dworkin secara konsisten menegaskan bahwa hak-hak berbasis prinsip berfungsi sebagai "kartu trump" (rights as trumps) yang secara otomatis mengalahkan kalkulasi kebijakan komunitarian maupun utilitas makro. Oleh karena itu, efisiensi pragmatis di dalam ruang negosiasi DPA tidak pernah memiliki legitimasi moral untuk menyingkirkan atau menangguhkan prinsip pertanggungjawaban pidana yang menjadi hak asasi korban dan publik.

Apabila diuji melalui doktrin hukum sebagai integritas (law as integrity), setiap diskresi penuntutan yang diambil oleh negara wajib merefleksikan konsistensi moral terhadap keseluruhan sistem hukum yang berlaku. Penuntut umum tidak dapat sekadar berlindung di balik argumentasi semu bahwa kesepakatan DPA menghasilkan kemanfaatan net yang lebih besar bagi stabilitas ekonomi atau keberlangsungan korporasi.

Integritas hukum menuntut negara untuk mampu mempertanggungjawabkan secara rasional mengapa penundaan penuntutan tersebut tetap selaras dengan prinsip moral penegakan hukum, bahwa kejahatan harus dinyatakan salah, kesalahan harus dibuktikan, dan keadilan bagi yang lemah tidak boleh dinegosiasikan. Menolak prinsip ini berarti mereduksi hukum acara pidana dari tatanan moral yang berintegritas menjadi instrumen manajemen risiko bisnis yang oportunistik. Dengan demikian, efisiensi tidak akan pernah bisa berdiri sendiri sebagai alasan tunggal yang sah untuk menangguhkan proses peradilan. Kebijakan yang efisien wajib tunduk dan berlutut di hadapan prinsip hukum yang membatasi kesewenang-wenangan kekuasaan negara.

KRITIK DOKTRINAL TERHADAP STRUKTUR PASAL 328 KUHAP

DPA memiliki bentuk kesepakatan, tetapi tidak memiliki karakter yang sama dengan kontrak perdata biasa. Penuntut umum menggunakan kewenangan publik, objek kesepakatan berhubungan dengan proses pidana, dan akibatnya memengaruhi kepentingan korban serta masyarakat.

Asas pacta sunt servanda tidak dapat diterapkan secara langsung untuk membenarkan seluruh isi kesepakatan. Setiap kewajiban tetap harus memiliki dasar hukum, relevan dengan tindak pidana, dan tidak melampaui kompetensi penuntut umum. Persetujuan korporasi tidak dapat mengubah kewenangan publik menjadi kewenangan kontraktual tanpa batas. DPA harus dipahami sebagai mekanisme hukum publik khusus yang tunduk pada prinsip legalitas dan akuntabilitas.

Pasal 328 ayat (12) huruf d menentukan bahwa syarat DPA dapat berupa tindakan korektif lainnya yang dianggap perlu oleh penuntut umum. Rumusan tersebut merupakan salah satu titik paling problematis dalam konstruksi DPA. Tindakan korektif dapat menyentuh tata kelola, struktur organisasi, sistem pengawasan, pengendalian internal, dan kebijakan kepatuhan korporasi.

Pertanyaan hukumnya adalah sampai sejauh mana penuntut umum dapat menentukan kewajiban tersebut tanpa mengambil alih fungsi regulator atau membentuk kewajiban baru yang tidak ditentukan undang-undang?

Apabila tindakan korektif tidak memiliki batas yang jelas, DPA berpotensi menghasilkan prosecutorial lawmaking, yakni keadaan ketika penuntut umum tidak hanya menerapkan norma, tetapi melalui kesepakatan membentuk kewajiban khusus bagi korporasi. Kewajiban untuk memperbaiki sistem kepatuhan dapat relevan terhadap tindak pidana. Namun, kewajiban tersebut harus memenuhi syarat: Memiliki dasar hukum dan hubungan langsung dengan risiko tindak pidana; Tidak melampaui kewenangan penuntut umum; Dirumuskan secara jelas dan dapat dilaksanakan; Tidak menciptakan sanksi baru tanpa dasar hukum, dan Dapat diperiksa dan diawasi oleh pengadilan.

Arlen menunjukkan bahwa penggunaan DPA untuk membebankan mandat reformasi korporasi tanpa pembatasan kewenangan dan pengawasan eksternal yang memadai dapat bertentangan dengan prinsip rule of law. Kritik tersebut relevan untuk menguji Pasal 328 ayat (12) huruf d. Pasal 328 ayat (13) memungkinkan perkara dihentikan tanpa penuntutan lebih lanjut apabila seluruh kewajiban DPA dipenuhi selama jangka waktu yang ditentukan.

Ketentuan ini menimbulkan persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar efisiensi. Dalam proses peradilan biasa, pengadilan memeriksa apakah tindak pidana terbukti dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam DPA, pemenuhan kewajiban dapat mengakhiri perkara tanpa putusan mengenai pokok perkara.

Dengan demikian, terdapat perbedaan antara dua bentuk hasil hukum; pertama, Pertanggungjawaban melalui putusan setelah pemeriksaan mengenai unsur tindak pidana dan kesalahan dan kedua, Penyelesaian melalui pemenuhan kewajiban yang disepakati dan penetapan penghentian perkara. Keduanya tidak dapat begitu saja dianggap setara. Penetapan penghentian DPA tidak identik dengan putusan pemidanaan, putusan bebas, atau putusan lepas. Hal tersebut tidak berarti DPA tidak memiliki konsekuensi hukum. Namun, bentuk akuntabilitasnya berbeda dan perlu dijelaskan secara normatif. Persoalan ini dapat disebut sebagai accountability deficit. Korporasi dapat memenuhi kewajiban finansial dan korektif, tetapi tidak selalu terdapat pemeriksaan yudisial mengenai kesalahan dan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang menjadi dasar kesepakatan.

Kritik ini semakin penting ketika tindak pidana menimbulkan dampak luas terhadap masyarakat atau kepentingan publik. Pemulihan individual tidak selalu menghapus kerugian kolektif, dan pemenuhan kewajiban tidak selalu memberikan pengakuan publik terhadap pelanggaran hukum. Pasal 328 ayat (15) memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk melanjutkan penuntutan apabila tersangka atau terdakwa gagal memenuhi kewajiban dalam kesepakatan, tanpa memerlukan persetujuan tambahan.

Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan apabila penuntut umum juga menjadi pihak dalam kesepakatan dan berperan menilai pelaksanaan kewajiban. Perlu ada standar untuk menentukan apakah kegagalan bersifat material, apakah terjadi karena kesengajaan atau kelalaian, dan apakah terdapat alasan yang dapat dibenarkan. Tanpa mekanisme keberatan yang memadai, penuntut umum berpotensi berada dalam posisi sebagai pihak yang merundingkan persyaratan sekaligus menentukan apakah pihak lain telah melanggarnya.

Kondisi ini menimbulkan persoalan procedural fairness. Korporasi harus memperoleh kesempatan menyampaikan keberatan dan meminta pengujian independen atas penilaian kegagalan sebelum konsekuensi penuntutan diterapkan, terutama apabila terdapat sengketa faktual atau interpretasi terhadap kewajiban. Hal tersebut tidak berarti penuntut umum harus kehilangan kewenangan melanjutkan perkara. Persoalannya adalah bagaimana kewenangan tersebut dijalankan tanpa meniadakan hak prosedural dan pengawasan pengadilan.

Pasal 1 angka 17 mendefinisikan DPA sebagai mekanisme bagi penuntut umum untuk menunda penuntutan terhadap terdakwa yang pelakunya korporasi. Sementara itu, Pasal 328 ayat (3) memungkinkan permohonan diajukan oleh tersangka, terdakwa, atau advokat sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. Pasal 1 angka 29 mendefinisikan terdakwa sebagai tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Dengan demikian, terdapat persoalan harmonisasi antara definisi DPA, status subjek yang dapat mengajukan permohonan, dan tahap prosedural pengajuan.

Persoalan ini bukan masalah redaksional semata. Status tersangka dan terdakwa membawa konsekuensi prosedural yang berbeda. Ketidakjelasan mengenai kapan korporasi memperoleh status yang relevan untuk mengajukan DPA dapat menimbulkan ketidakpastian mengenai hak, kewajiban, dan akibat hukum kesepakatan.

Dalam perspektif Fuller, kejelasan dan konsistensi norma merupakan bagian dari moralitas internal hukum. Norma yang tidak konsisten berpotensi mengurangi kemampuan subjek hukum untuk memahami dan memperkirakan akibat tindakan hukum yang diambil.

Pasal 1 angka 28 KUHAP menentukan bahwa penetapan tersangka didasarkan pada minimal dua alat bukti. Namun, ketentuan tersebut tidak dengan sendirinya menjawab standar kecukupan bukti khusus untuk memasuki DPA. DPA memerlukan penilaian lebih jauh mengenai hubungan antara fakta, atribusi perbuatan kepada korporasi, dan alasan untuk memilih penyelesaian melalui kesepakatan. Status tersangka bukan pengganti pemeriksaan terhadap kualitas bukti yang menjadi dasar kesepakatan.

Selain itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai informasi yang disampaikan korporasi selama negosiasi. Jika DPA gagal, perlu ditentukan apakah pernyataan, dokumen, atau hasil investigasi internal dapat digunakan dalam proses penuntutan berikutnya dan dalam batas apa. Tanpa kejelasan, proses negosiasi dapat menimbulkan ketidakpastian terhadap perlindungan informasi, hak pembelaan, dan integritas pembuktian.

Penyelesaian terhadap korporasi tidak boleh menghapus pertanggungjawaban individu yang melakukan, memerintahkan, membantu, atau memperoleh manfaat dari tindak pidana. Pasal 326 KUHAP mengatur pertanggungjawaban terhadap korporasi dan penanggung jawab korporasi, termasuk pengurus yang memiliki jabatan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan pemilik manfaat. Pasal 331 ayat (3) juga menegaskan bahwa penjatuhan pidana atau tindakan terhadap korporasi tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang terbukti terlibat. Konstruksi tersebut harus dibaca secara konsisten dengan DPA. Penghentian penuntutan terhadap korporasi tidak boleh ditafsirkan sebagai penghapusan tanggung jawab individu.

Pedoman Departemen Kehakiman Amerika Serikat memberikan pembanding yang relevan. Pedoman tersebut mengharuskan penuntut mempertimbangkan kecukupan penuntutan terhadap individu yang bertanggung jawab ketika menentukan bentuk penyelesaian korporasi. Dengan demikian, DPA harus diuji berdasarkan apakah penyelesaian korporasi justru membantu mengungkap pertanggungjawaban individu atau malah menjadi mekanisme yang secara faktual melindungi pihak yang memiliki kendali atas korporasi.

KRITIK KONSTITUSIONAL TERHADAP DPA

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Prinsip tersebut mengharuskan setiap kewenangan negara memiliki dasar hukum, batas yang jelas, tujuan yang sah, dan mekanisme pertanggungjawaban.

Dalam DPA, persoalan utama terletak pada diskresi penuntut umum untuk menerima atau menolak permohonan berdasarkan pertimbangan keadilan, korban, dan kepatuhan korporasi. Pertimbangan tersebut memiliki legitimasi normatif, tetapi memerlukan parameter operasional yang dapat diperiksa.

Tanpa standar yang cukup, dua perkara yang secara substantif sebanding dapat memperoleh perlakuan berbeda. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena penilaian subjektif, kapasitas negosiasi, atau pertimbangan manfaat yang tidak transparan. Negara hukum tidak melarang diskresi. Akan tetapi, diskresi harus merupakan kewenangan terikat yang digunakan untuk mencapai tujuan undang-undang dan tidak boleh berubah menjadi kewenangan bebas.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Penerapan ketentuan tersebut terhadap korporasi harus memperhatikan karakter hak yang dapat dimiliki badan hukum. Korporasi tidak memiliki seluruh hak asasi manusia secara identik dengan manusia, tetapi kepastian hukum dan perlakuan prosedural yang adil dapat relevan sesuai sifat haknya.

Masalah DPA muncul ketika kemampuan finansial korporasi berpotensi memengaruhi akses terhadap penyelesaian perkara. Jika korporasi yang lebih kaya lebih mampu memenuhi kewajiban dan memperoleh penundaan penuntutan, sedangkan korporasi dengan kapasitas ekonomi lebih kecil tidak dapat melakukannya, maka perlu diuji apakah perbedaan perlakuan tersebut memiliki dasar objektif yang berkaitan dengan tujuan penegakan hukum.

Kemampuan membayar tidak boleh menjadi ukuran dominan untuk menentukan apakah suatu korporasi layak memperoleh DPA. Ukuran yang lebih relevan adalah tingkat keseriusan tindak pidana, kesalahan organisasi, kerja sama, dampak terhadap korban, dan kepentingan publik.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 328 telah mengatur pemeriksaan pengadilan sebelum kesepakatan disahkan, serta memberikan kewenangan kepada hakim untuk meminta informasi tambahan dan memantau pelaksanaan DPA. Namun, keberadaan pengawasan formal tidak otomatis menjamin pengawasan substantif. Hakim harus memiliki ruang untuk menguji: Kecukupan dasar faktual dan atribusi tindak pidana kepada korporasi.Legalitas setiap kewajiban dalam kesepakatan.Alasan penuntut umum memilih DPA daripada penuntutan biasa.Proporsionalitas kewajiban terhadap keseriusan tindak pidana dan keuntungan ilegal.Dampak terhadap korban, masyarakat, dan kepentingan publik dan Hubungan penyelesaian korporasi dengan pertanggungjawaban individu.Jika hakim hanya memeriksa formalitas dokumen dan persetujuan para pihak, pengawasan yudisial berisiko berubah menjadi pengesahan administratif atas negosiasi eksekutif.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut relevan dalam perkara korporasi yang berdampak terhadap lingkungan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat. Kerugian akibat tindak pidana korporasi tidak selalu dapat dipulihkan melalui pembayaran. Kerusakan ekologis, hilangnya sumber penghidupan, dan dampak kesehatan jangka panjang membutuhkan bentuk pemulihan yang lebih luas. Oleh karena itu, keputusan DPA harus mempertimbangkan korban dan masyarakat bukan hanya sebagai variabel dalam negosiasi, tetapi sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum yang harus dilindungi.

Pasal 28I ayat (2) juga relevan dalam menilai apakah penerapan DPA menghasilkan perlakuan diskriminatif yang tidak memiliki dasar objektif. Keberadaan DPA dalam undang-undang tidak membuatnya berada di luar jangkauan konstitusi. Sebaliknya, setiap ketentuan Pasal 328 tetap tunduk pada UUD 1945. Karena itu, kritik terhadap DPA harus membedakan validitas formal dan legitimasi substantif. Secara formal, DPA memperoleh dasar hukum melalui undang-undang. Namun, secara substantif, penerapannya dapat dipersoalkan apabila diskresi tidak dibatasi secara memadai, perlindungan korban tidak efektif, atau pengawasan pengadilan tidak menyentuh substansi kesepakatan.

PERBANDINGAN HUKUM INGGRIS DAN AMERIKA SERIKAT

Kontrol Yudisial dan Batasan Legitimasi Prosedural: Analisis Komparatif Inggris-Indonesia

Model pengawasan dua tahap yang diadopsi oleh Inggris melalui Schedule 17 Crime and Courts Act 2013 menetapkan standar tertinggi bagi perwujudan intervensi yudisial yang aktif dan preventif. Dengan mewajibkan persetujuan pengadilan sejak tahap awal yakni setelah negosiasi dimulai tetapi sebelum syarat-syarat akhir disepakati sistem hukum Inggris secara efektif memitigasi risiko terjadinya penyalahgunaan diskresi penuntutan dalam ruang gelap.

Hakim dalam model ini bertindak sebagai penjaga gerak penegakan hukum (gatekeeper) yang menilai kelayakan orientasi negosiasi sejak dini, memastikan bahwa rancangan syarat yang diajukan benar-benar adil, wajar, proporsional, dan selaras dengan kepentingan keadilan publik sebelum kesepakatan tersebut mengikat para pihak. Kontrol yudisial berlapis ini kemudian disempurnakan pada tahap akhir melalui pembacaan putusan persetujuan dalam sidang yang terbuka untuk umum (open court). Karakteristik pra-dan-pasca kesepakatan ini membentengi institusi peradilan dari sekadar menjadi stempel pembuat keputusan (rubber stamp) atas kesepakatan sepihak antara jaksa dan korporasi.

Perbedaan mendasar terjadi ketika model progresif Inggris ini disandingkan dengan konstruksi hukum acara pidana Indonesia dalam Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam kerangka hukum Indonesia, kontrol yudisial baru diaktifkan secara formal setelah proses negosiasi selesai dan dokumen DPA ditandatangani oleh Penuntut Umum dan korporasi, dengan kewajiban penyampaian hasil kesepakatan paling lama tujuh hari setelah penandatanganan.

Perbedaan garis waktu (timeline) pengawasan ini memiliki implikasi serius terhadap efektivitas kontrol yudisial. Model pasca-kesepakatan a quo berpotensi memosisikan pengadilan Indonesia dalam dilema psikologis-yuridis; ketika suatu kesepakatan transaksional telah final ditandatangani oleh otoritas negara dan pelaku usaha, kebebasan hakim untuk menolak atau mereformasi pasal-pasal di dalamnya akan terbentur pada realitas bahwa negosiasi telah selesai dilakukan. Pengawasan yang terlambat ini berisiko mengurangi daya kritis hakim dan mengubah fungsi pengadilan menjadi sekadar lembaga peratifikasi formalitas birokrasi, bukan penguji substantif atas keadilan.

Namun demikian, meskipun hukum Inggris melalui Schedule 17 menawarkan mitigasi yang lebih kokoh melalui pre-agreement scrutiny, model tersebut pada dasarnya tidak menghapus seluruh persoalan filosofis yang melekat pada DPA. Pengawasan yudisial yang ketat terbukti berhasil memperkuat legitimasi prosedural (procedural legitimacy), namun tetap menyisakan ketegangan eksistensial yang belum terjawab antara diskresi penuntutan eksekutif, kepentingan publik, dan esensi pertanggungjawaban korporasi.

Keterlibatan hakim sejak tahap awal tidak secara otomatis menghapus kritik utama kaum deontologis dan dworkinian, bahwa esensi hukum pidana untuk menyatakan suatu kejahatan secara moral adalah "salah" (moral condemnation) telah bergeser menjadi sebuah negosiasi komersial. Pada akhirnya, baik di bawah yurisdiksi Crown Court Inggris maupun Pengadilan Negeri di Indonesia, DPA tetap berdiri di atas fondasi pragmatisme hukum. Intervensi yudisial hanyalah sebuah alat pembatas kekuasaan, namun ia tidak pernah benar-benar mampu menyembuhkan cacat bawaan DPA yang membiarkan keadilan substantif dinegosiasikan di balik tirai efisiensi penegakan hukum.

Model Amerika Serikat: Pedoman Internal dan Batasan Diskresi Penuntutan

Amerika Serikat mengembangkan Deferred Prosecution Agreement (DPA) dan Non-Prosecution Agreement (NPA) sebagai bagian integral dari praktik penuntutan organisasi bisnis. Mekanisme ini bertumpu pada pedoman internal Departemen Kehakiman (Department of Justice / DOJ) yang diatur dalam Justice Manual. Dalam menentukan kelayakan korporasi mendapatkan penundaan penuntutan, pedoman tersebut secara komprehensif mempertimbangkan berbagai faktor makro dan mikro, mulai dari tingkat keseriusan tindak pidana, penyebaran pelanggaran di dalam organisasi, riwayat pelanggaran sebelumnya, hingga derajat kerja sama dan pengungkapan sukarela (voluntary self-disclosure) yang dilakukan oleh korporasi. Selain itu, aspek-aspek pemulihan seperti tindakan korektif, efektivitas program kepatuhan (compliance program), perlindungan kepentingan korban, serta kecukupan penuntutan paralel terhadap individu yang bertanggung jawab turut menjadi indikator krusial.

Demi menjaga akuntabilitas publik, Justice Manual juga mengharuskan setiap perjanjian penyelesaian korporasi sedapat mungkin memuat pernyataan fakta yang disepakati (statement of facts) beserta alasan penuntut dalam memilih skema penyelesaian tersebut, yang pada prinsipnya wajib dipublikasikan secara terbuka kepada masyarakat kecuali terdapat keadaan khusus yang mendesak.

Namun demikian, karakter mendasar dari model Amerika Serikat ini memiliki kelemahan struktural yang fatal dalam perspektif hukum tata negara. Justice Manual pada hakikatnya hanyalah sebuah pedoman internal kebijakan lembaga eksekutif (kejaksaan), dan bukan merupakan produk undang-undang yang menciptakan hak substantif maupun prosedural yang dapat dituntut oleh para pihak di muka pengadilan. Penegasan ini bahkan tertulis secara eksplisit di dalam klausul pedoman itu sendiri. Akibatnya, model Amerika Serikat sama sekali tidak dapat disamakan dengan sistem pengawasan yudisial (judicial oversight) yang diatur oleh undang-undang formal. Ketiadaan jangkar legislasi ini mempertegas relevansi kritik yang dilayangkan oleh Jennifer Arlen dan Peter Reilly.

Jennifer Arlen dan Peter Reilly memperlihatkan bahwa luasnya ruang diskresi penuntutan yang dimiliki oleh jaksa di AS tetap memicu persoalan serius terhadap prinsip rule of law dan meruntuhkan doktrin pemisahan kekuasaan (separation of powers). Keberadaan pedoman internal terbukti tidak cukup kuat untuk membendung pemusatan kekuasaan di tangan penuntut umum, yang dalam praktiknya kerap bertindak sebagai investigator, penuntut, sekaligus hakim konstitusional semu dalam ruang negosiasi tertutup tanpa adanya pengujian yudisial yang bermakna.

Relevansi komparatif bagi Indonesia

Pelembagaan Deferred Prosecution Agreement (DPA) dalam Pasal 328 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara sadar menempatkan hukum acara pidana Indonesia di persimpangan jalan antara dua kiblat hukum global. Dengan mengesahkan mekanisme ini dalam bentuk undang-undang formal dan mewajibkan adanya penetapan pengadilan, Indonesia telah melakukan langkah tepat untuk menolak model diskresi absolut Amerika Serikat yang bertumpu pada pedoman internal eksekutif (Justice Manual).

Pilihan legislasi oleh DPR RI ini merefleksikan upaya adopsi terhadap doktrin supremasi peradilan (judicial supremacy) yang dianut oleh model Inggris melalui Schedule 17 Crime and Courts Act 2013. Kendati demikian, potret perbandingan anatomi yuridis antara sistem yurisdiksi Crown Court Inggris dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DOJ) tidak hanya menjadi bahan kajian teoretis, melainkan memberikan alarm konstitusional yang sangat mendalam terhadap efektivitas kontrol yudisial dan penegakan prinsip rule of law di Indonesia.

Relevansi komparatif pertama dan paling krusial bagi Indonesia berpusat pada bahaya pelemahan daya kritis pengadilan akibat perbedaan garis waktu (timeline) pengawasan. Konseptualisasi DPA dalam Pasal 328 KUHAP Baru yang menganut model pasca-kesepakatan di mana hakim baru dilibatkan paling lama tujuh hari setelah dokumen DPA ditandatangani memiliki celah efektivitas yang serius jika disandingkan dengan model pengawasan dua tahap (pre-and-post agreement scrutiny) di Inggris.

Ketertinggalan momentum intervensi ini berisiko menjebak Hakim Pengadilan Negeri di Indonesia ke dalam dilema psikologis-yuridis, di mana kebebasan hakim untuk menolak atau mereformasi draf kesepakatan akan terkooptasi oleh kenyataan bahwa negosiasi transaksional berskala besar antara korporasi dan penuntut umum telah final disepakati. Tanpa adanya kewenangan penjaga gerak (gatekeeper) sejak tahap awal negosiasi seperti di Inggris, pengawasan pengadilan di Indonesia rawan direduksi menjadi sekedar lembaga peratifikasi formalitas birokrasi dan stempel pembuat keputusan (rubber stamp) yang meloloskan pragmatisme penutupan perkara.

Selain itu, relevansi komparatif ini menegaskan perlunya pembatasan ruang ruang diskresi penuntutan yang ketat melalui regulasi turunan agar Indonesia tidak terjebak dalam lubang "ketidakadilan diskresioner" seperti yurisdiksi Amerika Serikat. Kritik Jennifer Arlen dan Peter Reilly terhadap model Amerika Serikat membuktikan bahwa ketiadaan batas kewenangan (boundary of power) yang rigid dan ketiadaan undang-undang formal yang menciptakan hak prosedural akan mengubah jaksa menjadi regulator korporasi semu (quasi-regulator) dalam ruang gelap persidangan. Oleh karena itu, mandat makro dalam Pasal 328 KUHAP Indonesia harus segera dipagari oleh Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Kejaksaan yang transparan, terukur, dan objektif. Regulasi turunan tersebut wajib memuat indikator keberhasilan program kepatuhan (compliance program), kepastian dasar faktual (factual basis), serta keharusan mempublikasikan pernyataan fakta (statement of facts) secara terbuka guna menutup celah terjadinya sweetheart deals atau transaksi hukum di bawah meja antara otoritas negara dan korporasi kaya.

Terakhir, dalam perspektif hukum sebagai integritas (law as integrity), relevansi komparatif kedua negara tersebut memberikan landasan etis bagi pengadilan Indonesia untuk melindungi posisi korban yang secara struktural timpang akibat kalah dalam lotre alam (natural lottery). Ketika aliansi superior antara korporasi dan penuntut umum bertemu demi mengejar efisiensi utilitas makro dan pemulihan kas negara secara instan, pemenuhan hak-hak substantif korban sering kali terancam dikomodifikasi. Melalui cermin empiris Inggris yang secara eksplisit memandatkan kewajiban kompensasi korban dalam Schedule 17, pengadilan di Indonesia harus menggunakan sidang penetapan DPA yang terbuka untuk umum sebagai benteng pertahanan konstitusional.

Efisiensi peradilan tidak boleh berdiri sendiri sebagai alasan yang mengkanibalisasi pertanggungjawaban pidana substantif. Kontrol yudisial di Indonesia harus dipastikan bergerak secara aktif dan substantif untuk menjamin bahwa pemulihan kerugian korban dan pernyataan moral atas kesalahan korporasi tetap tegak sebagai panglima, di atas segala hitung-hitungan kalkulasi manfaat ekonomi penegakan hukum.

DPA berpotensi menggeser orientasi pertanggungjawaban pidana menuju kalkulasi manfaat, pemulihan, dan efisiensi. Pergeseran tersebut menjadi problem ketika manfaat diperlakukan sebagai alasan yang cukup untuk menunda penuntutan tanpa pengujian memadai terhadap kesalahan, kepentingan publik, dan perlindungan korban.

DPA berpotensi menciptakan kesenjangan antara kewenangan penuntutan dan standar konstitusional yang membatasi penggunaannya. Diskresi yang luas, kewajiban korektif yang terbuka, dan pengawasan yudisial yang belum tentu substantif menciptakan risiko bahwa keputusan penuntutan tidak konsisten dan sulit diuji. DPA berpotensi menjadikan akibat penggunaan kewenangan penuntutan sebagai objek negosiasi. Korporasi menawarkan pemulihan dan reformasi, sedangkan negara memberikan penundaan penuntutan. Jika tidak dibatasi secara ketat, mekanisme tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa konsekuensi hukum dapat dinegosiasikan berdasarkan kapasitas ekonomi.

Istilah commodification tidak berarti kewenangan penuntutan secara formal telah diperjualbelikan. Istilah tersebut menggambarkan risiko bahwa keputusan publik dipengaruhi oleh kalkulasi pertukaran manfaat antara negara dan korporasi. DPA dapat mengakhiri perkara tanpa pemeriksaan mengenai pokok perkara. Hal ini menciptakan perbedaan antara pertanggungjawaban yang ditentukan melalui proses pembuktian dan penyelesaian yang didasarkan pada pemenuhan kewajiban hasil kesepakatan.

Korporasi mungkin telah membayar kewajiban dan memperbaiki tata kelola, tetapi belum tentu terdapat penilaian yudisial mengenai kesalahan organisasi. Akibatnya, pengakuan publik terhadap pelanggaran, penentuan tanggung jawab, dan hubungan dengan penuntutan individu dapat menjadi tidak jelas.

Rekonstruksi normatif tidak boleh dimulai dengan asumsi bahwa DPA harus diperluas. Pertanyaan pertama adalah apakah DPA dapat dipertahankan dengan pembatasan yang sesuai dengan prinsip negara hukum. Jika mekanisme tersebut tetap dipertahankan, diperlukan beberapa perubahan mendasar.

Pertama, kategori tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui DPA harus ditentukan secara jelas. Tindak pidana yang dilakukan secara sistematis, berulang, menimbulkan kerusakan publik yang berat, atau mengancam kepentingan fundamental masyarakat harus memperoleh pengujian yang lebih ketat. Untuk kategori tertentu, penuntutan biasa dapat menjadi pilihan utama.

Kedua, perlu ditetapkan ambang bukti khusus. Penuntut umum harus menunjukkan bahwa terdapat dasar faktual yang memadai untuk menghubungkan korporasi dengan tindak pidana dan menjelaskan alasan penggunaan DPA dibandingkan penuntutan biasa. Ketiga, diskresi penuntut umum harus dibatasi dengan standar objektif dan alasan tertulis. Alasan tersebut harus mencakup tingkat keseriusan tindak pidana, kerugian korban, keuntungan ilegal, riwayat pelanggaran, kualitas kerja sama, tindakan korektif, dan kepentingan publik.

Keempat, kewajiban korektif harus memiliki batas hukum. Pasal 328 ayat (12) huruf d perlu diperjelas agar tidak menjadi dasar pembentukan kewajiban baru yang melampaui kompetensi penuntut umum.Kelima, pengadilan harus melakukan pemeriksaan substantif, termasuk menilai dasar faktual, proporsionalitas, kepentingan korban, dan alasan penuntut umum memilih DPA.Keenam, korban dan pihak terdampak harus memperoleh akses informasi, kesempatan menyampaikan pendapat, dan mekanisme keberatan yang bermakna.

Ketujuh, harus ada pemisahan yang tegas antara penyelesaian korporasi dan pertanggungjawaban individu.Kedelapan, penilaian kegagalan kesepakatan harus disertai prosedur keberatan yang adil. Korporasi harus memperoleh kesempatan mengajukan klarifikasi dan pengujian atas penilaian bahwa kewajiban telah dilanggar.Kesembilan, kesepakatan dan hasil pemantauan harus transparan sepanjang tidak terdapat alasan hukum yang sah untuk membatasi keterbukaan, dan Kesepuluh, harus ada ketentuan yang jelas mengenai penggunaan informasi yang disampaikan dalam negosiasi apabila DPA gagal.

Namun, seluruh perubahan tersebut tidak otomatis menghilangkan problem konseptual DPA. Jika mekanisme tetap memungkinkan penuntutan ditunda atau dihentikan berdasarkan negosiasi yang didominasi kalkulasi manfaat, persoalan legitimasi tetap ada. Oleh karena itu, rekonstruksi harus mempertimbangkan dua kemungkinan: mempertahankan DPA dengan pembatasan konstitusional yang sangat ketat, atau mengevaluasi kembali kelayakan konsep penundaan penuntutan melalui negosiasi sebagai mekanisme penyelesaian tindak pidana korporasi.

KESIMPULAN

DPA dalam Pasal 328 UU Nomor 20 Tahun 2025 memperkenalkan mekanisme penyelesaian perkara pidana korporasi yang menggabungkan negosiasi, pemulihan, kepatuhan, dan pengawasan pengadilan. Meskipun memiliki tujuan kebijakan yang dapat dipahami, mekanisme tersebut menimbulkan persoalan filosofis, doktrinal, dan konstitusional yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan alasan efisiensi.

Secara filosofis, DPA memperlihatkan rasionalitas utilitarian yang berpotensi menggeser orientasi pertanggungjawaban pidana menuju kalkulasi manfaat. Kritik Kantian, Rawlsian, dan Dworkinian menunjukkan bahwa manfaat tidak dapat menggantikan kewajiban hukum, persamaan, dan perlindungan hak. Pemulihan kerugian merupakan bagian dari keadilan, tetapi bukan keseluruhan makna pertanggungjawaban pidana.

Secara doktrinal, DPA tidak dapat diperlakukan sebagai kontrak privat biasa karena penuntut umum menggunakan kewenangan publik. Rumusan tindakan korektif lainnya dalam Pasal 328 ayat (12) huruf d menimbulkan persoalan batas kewenangan dan kemungkinan prosecutorial lawmaking. Sementara itu, Pasal 328 ayat (13) menimbulkan persoalan accountability deficit karena perkara dapat dihentikan tanpa pemeriksaan pokok perkara. Pasal 328 ayat (15) juga membutuhkan pengaturan mengenai keberatan dan pengujian atas penilaian kegagalan kesepakatan.

Secara konstitusional, DPA harus diuji berdasarkan prinsip negara hukum, persamaan di hadapan hukum, kepastian hukum yang adil, perlindungan korban, dan independensi kekuasaan kehakiman. Keberadaan dasar undang-undang dan pemeriksaan pengadilan tidak otomatis membuktikan legitimasi konstitusional apabila pembatasan diskresi dan pengawasan substantif belum memadai.

Artikel ini mengidentifikasi empat problem fundamental, yaitu utilitarian displacement, constitutional disconnection, commodification of public prosecution, dan accountability deficit. Keempatnya menunjukkan bahwa persoalan DPA tidak hanya terletak pada potensi penyalahgunaan dalam pelaksanaan, tetapi juga pada struktur konsep yang mempertemukan kewenangan penuntutan dengan negosiasi berbasis manfaat.

Dengan demikian, legitimasi DPA tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan jumlah kerugian yang dipulihkan, penghematan biaya peradilan, atau keberhasilan korporasi memperbaiki tata kelolanya. Legitimasi tersebut harus dibuktikan melalui kesesuaian dengan prinsip konstitusional yang membatasi kekuasaan negara. Apabila batas tersebut tidak dapat dijamin, maka persoalan DPA bukan ansich persoalan perbaikan prosedur, melainkan persoalan legitimasi konsepnya dalam sistem hukum pidana negara konstitusional.

 

DAFTAR PUSTAKA

Bentham, Jeremy. An Introduction to the Principles of Morals and Legislation. Oxford: Clarendon Press, 1907 [pertama kali diterbitkan 1789].

Dworkin, Ronald. Law’s Empire. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.

Dworkin, Ronald. Taking Rights Seriously. London: Duckworth, 1977.

Fuller, Lon L. The Morality of Law. Edisi revisi. New Haven: Yale University Press, 1969.

Kant, Immanuel. Groundwork of the Metaphysics of Morals. Diterjemahkan oleh Mary Gregor dan Jens Timmermann. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

Rawls, John. A Theory of Justice. Edisi revisi. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999.

 

Arlen, Jennifer. “Prosecuting Beyond the Rule of Law: Corporate Mandates Imposed through Deferred Prosecution Agreements.” Journal of Legal Analysis 8, no. 1 (2016): 191–234. https://doi.org/10.1093/jla/law007.

Arlen, Jennifer H. “Removing Prosecutors from the Boardroom: Limiting Prosecutorial Discretion to Impose Structural Reforms.” Dalam Prosecutors in the Boardroom: Using Criminal Law to Regulate Corporate Conduct, disunting oleh Anthony S. Barkow dan Rachel E. Barkow, 62–86. New York: New York University Press, 2011. https://doi.org/10.18574/nyu/9780814787038.003.0020.

Bronitt, Simon. “Regulatory Bargaining in the Shadows of Preventive Justice: Deferred Prosecution Agreements.” Dalam Regulating Preventive Justice: Principle, Policy and Paradox, disunting oleh Tamara Tulich, Rebecca Ananian-Welsh, Simon Bronitt, dan Sarah Murray, 211–227. New York: Routledge, 2017. https://doi.org/10.4324/9781315620978-12.

Campbell, Liz. “Trying Corporations: Why Not Prosecute?” Current Issues in Criminal Justice 31, no. 2 (2019): 269–291. https://doi.org/10.1080/10345329.2019.1613950.

Reilly, Peter. “Corporate Deferred Prosecution as Discretionary Injustice.” Utah Law Review 2017, no. 5 (2017): 839–883. https://doi.org/10.63140/jh.398y4ph.

Wright, Ronald F., dan Marc L. Miller. “The Worldwide Accountability Deficit for Prosecutors.” Washington and Lee Law Review 67, no. 4 (2010): 1587–1658. https://scholarlycommons.law.wlu.edu/wlulr/vol67/iss4/9/.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-.

United Kingdom. Crime and Courts Act 2013, c. 22, Schedule 17. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/22/schedule/17.

United States Department of Justice. Justice Manual, Title 9, Chapter 28: Principles of Federal Prosecution of Business Organizations, https://www.justice.gov/jm/jm-9-28000-principles-federal-prosecution-business-organizations (diakses 1 November 2026).

 

Edutech Nusantara Digital

Mitra teknologi terpercaya untuk digitalisasi Pesantren, Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi di Indonesia.

Kunjungi Website

Type and hit Enter to search

Close