Dr. Lalu Syaipudin Gayep SH.,MH
(Dosen Fakultas Hukum UNRAM)
Perkembangan kehidupan ekonomi dan aktivitas bisnis modern telah menempatkan korporasi sebagai salah satu subjek hukum yang mempunyai peranan penting dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Korporasi tidak lagi semata-mata dipandang sebagai entitas administratif atau badan hukum yang menjalankan kegiatan usaha, melainkan telah menjadi organisasi yang memiliki struktur kewenangan, sistem pengambilan keputusan, kebijakan internal, mekanisme pengawasan, serta kemampuan untuk melakukan tindakan hukum yang berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat.
Sejalan dengan perkembangan tersebut, hukum pidana modern mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup kegiatan dan kepentingannya. Pengakuan tersebut sekaligus menimbulkan persoalan mendasar mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana harus dibebankan ketika suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, khususnya mengenai hubungan antara kesalahan korporasi sebagai entitas hukum dan kesalahan orang perseorangan yang menjalankan fungsi pengurusan, pengendalian, pemberian perintah, atau kepemilikan manfaat dalam korporasi.
Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena tindak pidana yang terjadi dalam lingkungan korporasi pada umumnya melibatkan hubungan organisasi yang kompleks. Dalam suatu korporasi terdapat pemegang saham, direksi, komisaris, pengurus, pegawai, pelaksana operasional, pengendali, dan pihak-pihak lain yang mempunyai fungsi serta kewenangan berbeda. Tidak setiap orang yang berada dalam struktur tersebut mempunyai pengetahuan, kehendak, keterlibatan, ataupun kemampuan untuk mengendalikan seluruh aktivitas korporasi.
Oleh sebab itu, terjadinya tindak pidana dalam lingkungan korporasi tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh pihak yang mempunyai hubungan jabatan dengan korporasi harus dimintai pertanggungjawaban pidana secara bersamaan. Penentuan pertanggungjawaban harus dilakukan dengan memperhatikan dasar hukum, perbuatan, bentuk kesalahan, kewenangan, hubungan kausal yang relevan, serta fakta-fakta yang dapat dibuktikan terhadap masing-masing subjek hukum.
Persoalan mengenai hubungan pertanggungjawaban korporasi dan penanggung jawab korporasi tersebut menjadi objek pengujian konstitusional dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 371/PUU-XXIV/2026. Putusan ini menguji ketentuan Pasal 326 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang sebelumnya menentukan bahwa pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh korporasi dikenakan terhadap korporasi dan penanggung jawab korporasi. Penggunaan kata “dan” dalam rumusan tersebut dipersoalkan karena berpotensi menimbulkan penafsiran bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi harus selalu dibebankan secara kumulatif kepada korporasi dan penanggung jawab korporasi.
Pemohon dalam perkara tersebut pada pokoknya mempersoalkan kemungkinan timbulnya pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang hanya karena kedudukannya sebagai penanggung jawab korporasi, meskipun tidak terdapat pembuktian yang memadai mengenai pengetahuan, kehendak, keterlibatan, pemberian perintah, ataupun bentuk kesalahan lain yang dapat dilekatkan kepada orang yang bersangkutan. Persoalan tersebut dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan perlindungan terhadap diri pribadi, kehormatan, martabat, harta benda, serta rasa aman sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Melalui Putusan Nomor 371/PUU-XXIV/2026, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan bahwa kata “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “dan/atau”. Dengan pemaknaan tersebut, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap korporasi saja, penanggung jawab korporasi saja, atau korporasi dan penanggung jawab korporasi secara bersamaan, sesuai dengan dasar pertanggungjawaban dan fakta hukum yang terbukti.
Putusan tersebut mempunyai arti penting bagi perkembangan hukum pidana korporasi di Indonesia karena menyentuh persoalan fundamental mengenai subjek pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan, individualisasi pemidanaan, serta batas-batas kewenangan negara dalam membebankan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, putusan ini tidak cukup dipahami hanya sebagai koreksi terhadap penggunaan satu kata dalam rumusan undang-undang. Putusan tersebut perlu dianalisis secara lebih mendalam melalui pendekatan filosofis, teoritis, dan yuridis untuk memahami konsekuensi konstitusional serta implikasinya terhadap praktik penegakan hukum pidana korporasi.
Pendapat hukum ini disusun untuk memberikan analisis akademik terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 371/PUU-XXIV/2026, khususnya mengenai kedudukan pertanggungjawaban pidana korporasi dan orang perseorangan yang mempunyai hubungan dengan korporasi. Analisis dilakukan dengan menempatkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai sumber hukum utama, kemudian menghubungkannya dengan prinsip-prinsip filsafat hukum, teori pertanggungjawaban pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi relevan dalam pertimbangan Mahkamah.
Permasalahan hukum utama yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 371/PUU-XXIV/2026 adalah apakah pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi harus selalu dikenakan secara kumulatif terhadap korporasi dan penanggung jawab korporasi, ataukah pertanggungjawaban tersebut dapat dikenakan secara terpisah berdasarkan kedudukan, peran, kesalahan, dan dasar pertanggungjawaban masing-masing subjek hukum. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan penafsiran gramatikal terhadap kata “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) KUHAP "Pertanggungjawaban atas tindak pidana oleh Korporasi dikenakan terhadap Korporasi dan penanggung jawab Korporasi", tetapi juga menyangkut konsistensi norma hukum pidana materiil dan hukum acara pidana dalam mengatur pertanggungjawaban korporasi.
Permasalahan berikutnya adalah apakah kedudukan seseorang sebagai direksi, pengurus, pengendali, pemberi perintah, atau pemilik manfaat dapat secara langsung dijadikan dasar untuk membebankan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkungan korporasi. Persoalan ini harus dianalisis dengan memperhatikan asas kesalahan dan prinsip bahwa pertanggungjawaban pidana seseorang harus mempunyai dasar normatif serta pembuktian yang dapat dilekatkan kepada dirinya. Dengan kata lain, perlu dibedakan secara tegas antara kedudukan seseorang dalam organisasi korporasi dan keterlibatan atau kesalahannya dalam tindak pidana yang terjadi.
Selanjutnya, perlu dianalisis bagaimana hubungan antara pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana orang perseorangan. Apakah pertanggungjawaban korporasi harus selalu mengikuti pertanggungjawaban pengurus, ataukah korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara mandiri berdasarkan kebijakan, manfaat, sistem organisasi, dan kegagalan pencegahan yang dapat diatribusikan kepadanya. Sebaliknya, perlu pula ditentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara pribadi tanpa harus terlebih dahulu membuktikan pertanggungjawaban korporasi.
Permasalahan tersebut pada akhirnya berkaitan dengan bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 371/PUU-XXIV/2026 harus diterapkan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara di pengadilan, sehingga pemaknaan “dan/atau” tidak disalahgunakan sebagai kewenangan yang tidak terbatas, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan pertanggungjawaban pidana yang proporsional.
DASAR HUKUM DAN KERANGKA NORMATIF
Analisis terhadap putusan ini terutama bertumpu pada ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan dan penerapan hukum pidana yang tidak boleh menghasilkan ketidakpastian mengenai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, serta rasa aman. Kedua ketentuan tersebut menjadi dasar pengujian konstitusional terhadap rumusan Pasal 326 ayat (1) KUHAP.
Pada tingkat undang-undang, ketentuan yang menjadi objek pengujian adalah Pasal 326 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Ketentuan tersebut harus dibaca bersama Pasal 326 ayat (2), yang menguraikan kategori pihak yang dapat dipandang sebagai penanggung jawab korporasi, termasuk pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi, pihak yang memberikan perintah, pihak yang melakukan pengendalian, serta pemilik manfaat. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum acara pidana mengenal berbagai kategori orang perseorangan yang dapat mempunyai hubungan dengan tindak pidana korporasi. Akan tetapi, penentuan kategori subjek hukum tersebut tetap harus dibedakan dari pembuktian mengenai dasar pertanggungjawaban pidananya.
Kerangka hukum materiil yang relevan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 45 sampai dengan Pasal 49, dengan memperhatikan penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana, pihak-pihak yang tindakannya dapat berkaitan dengan pertanggungjawaban korporasi, serta keadaan yang dapat menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi.
Secara khusus, Pasal 48 KUHP mengatur sejumlah keadaan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana korporasi. Keadaan tersebut antara lain berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha atau kegiatan korporasi, perolehan keuntungan secara melawan hukum bagi korporasi, penerimaan perbuatan sebagai kebijakan korporasi, kegagalan korporasi melakukan langkah-langkah pencegahan dan kepatuhan yang diperlukan, serta pembiaran terjadinya tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak semata-mata ditentukan oleh fakta bahwa suatu tindak pidana terjadi di lingkungan perusahaan, melainkan harus diuji berdasarkan kriteria pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh hukum.
Pasal 49 KUHP sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 juga mempunyai relevansi langsung terhadap persoalan yang diperiksa Mahkamah. Ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur bahwa pertanggungjawaban atas tindak pidana korporasi dikenakan terhadap korporasi dan dapat dikenakan pula kepada pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pengendali, dan/atau pemilik manfaat di luar struktur organisasi. Penjelasan Buku Kesatu angka 5 juga menerangkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan secara bersama-sama kepada korporasi dan pengurus atau hanya kepada pengurus, sesuai dengan keadaan yang relevan.
Selain itu, Pasal 331 ayat (3) dan Pasal 332 KUHAP serta Pasal 23 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan ketentuan yang relevan dalam memahami hubungan antara pertanggungjawaban korporasi dan pengurus. Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 13 Tahun 2016 pada pokoknya memberikan ruang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus. Keseluruhan ketentuan tersebut menjadi konteks normatif bagi Mahkamah Konstitusi dalam menilai apakah rumusan Pasal 326 ayat (1) KUHAP tentang pertanggungjawaban korporasi dan pengurus, dimana pada ayat (2) pasal menguraikan pertanggungjawaban pidana dengan kata/frase "atau" sehingga pasal 362 KUHAP telah memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan UUD 1945.
Keadilan sebagai Dasar Pembebanan Pertanggungjawaban Pidana
Dalam perspektif filsafat hukum, keadilan merupakan salah satu ukuran fundamental untuk menilai legitimasi suatu norma dan penerapannya. Hukum tidak cukup hanya memberikan kewenangan kepada negara untuk menjatuhkan pidana, tetapi harus memastikan bahwa kewenangan tersebut dijalankan terhadap subjek hukum yang tepat dan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemidanaan yang tidak didasarkan pada hubungan yang jelas antara subjek hukum, perbuatan, dan kesalahan berpotensi menjadikan hukum pidana sebagai instrumen kekuasaan, bukan instrumen keadilan.
Keadilan dalam hukum pidana menghendaki agar seseorang tidak dibebani penderitaan pidana hanya karena kedudukannya dalam suatu organisasi. Jabatan dan kewenangan memang dapat menjadi fakta yang relevan dalam menilai keterlibatan seseorang, tetapi keduanya tidak dapat menggantikan pembuktian mengenai perbuatan dan dasar pertanggungjawaban pidana. Dalam struktur korporasi, seorang direktur tidak selalu mengetahui seluruh tindakan pegawai, seorang komisaris tidak selalu menjalankan kegiatan operasional, dan seorang pemegang saham tidak selalu mempunyai kewenangan untuk menentukan tindakan sehari-hari perusahaan. Karena itu, penyamaan seluruh kedudukan tersebut sebagai dasar otomatis untuk membebankan pidana akan mengabaikan perbedaan fungsi, kewenangan, dan tingkat keterlibatan masing-masing pihak.
Dari sudut pandang keadilan, pemaknaan kata “dan/atau” dalam putusan Mahkamah Konstitusi merupakan koreksi terhadap kemungkinan pembebanan pertanggungjawaban pidana secara mekanis dan kumulatif. Pertanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban individu harus ditentukan berdasarkan dasar hukum serta fakta yang relevan terhadap masing-masing subjek. Apabila kesalahan korporasi terbukti, tetapi kesalahan individu tertentu tidak terbukti, pertanggungjawaban korporasi tetap dapat dipertimbangkan. Sebaliknya, apabila kesalahan seseorang terbukti tetapi persyaratan pertanggungjawaban korporasi tidak terpenuhi, orang tersebut tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan pidana yang berlaku.
Dengan demikian, keadilan dalam perkara pidana korporasi bukan berarti menghilangkan tanggung jawab korporasi atau melindungi pengurus dari pemidanaan. Keadilan justru menghendaki agar setiap subjek hukum bertanggung jawab atas dasar yang secara hukum memang dapat dilekatkan kepadanya. Prinsip tersebut menjadikan pemidanaan lebih rasional, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepastian Hukum dalam Triadik Gustav Radbruch
Gustav Radbruch menempatkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai nilai-nilai dasar dalam hukum. Triadik Radbruch tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang sederhana, tetapi harus dipertimbangkan secara seimbang agar hukum dapat menjalankan fungsinya sebagai pedoman perilaku dan instrumen penyelesaian konflik sosial. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana korporasi, kepastian hukum tidak cukup hanya ditentukan oleh keberadaan rumusan tertulis, melainkan juga oleh kejelasan mengenai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan kondisi yang menjadi dasar pembebanannya.
Rumusan Pasal 326 ayat (1) KUHAP sebelum putusan Mahkamah Konstitusi menggunakan kata “dan” untuk menghubungkan korporasi dan penanggung jawab korporasi sebagai pihak yang dikenai pertanggungjawaban. Secara gramatikal, kata tersebut dapat dipahami sebagai penghubung kumulatif. Persoalan muncul ketika pemaknaan kumulatif tersebut dihadapkan pada ketentuan hukum pidana materiil dan ketentuan lain yang membuka kemungkinan pertanggungjawaban hanya terhadap korporasi, hanya terhadap pengurus, atau terhadap keduanya secara bersamaan.
Ketidakharmonisan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan hukum. Aparat penegak hukum dapat menghadapi kesulitan dalam menentukan apakah setiap perkara tindak pidana korporasi harus selalu melibatkan korporasi dan penanggung jawabnya sekaligus. Pada sisi lain, subjek hukum juga menghadapi ketidakjelasan mengenai apakah kedudukannya dalam struktur korporasi secara otomatis menimbulkan risiko pertanggungjawaban pidana bersama dengan korporasi.
Pemaknaan “dan/atau” oleh Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai upaya memulihkan konsistensi sistem hukum. Kepastian hukum dalam perkara ini tidak diperoleh melalui pemaksaan pertanggungjawaban secara kumulatif, melainkan melalui penegasan bahwa setiap subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan persyaratan dan pembuktian yang relevan. Dalam kerangka pemikiran Radbruch, putusan tersebut memperlihatkan bahwa kepastian hukum yang baik harus berjalan bersama keadilan substantif dan tidak boleh menghasilkan pemidanaan yang tidak proporsional.
Moralitas Internal Hukum Menurut Lon L. Fuller
Lon L. Fuller melalui gagasan The Morality of Law menjelaskan bahwa suatu sistem hukum harus memenuhi persyaratan tertentu agar dapat berfungsi sebagai sistem normatif yang rasional dan dapat dipatuhi. Persyaratan tersebut antara lain mencakup kejelasan aturan, konsistensi antarnorma, tidak adanya kontradiksi, serta kesesuaian antara ketentuan yang diumumkan dan pelaksanaannya. Hukum yang mengandung pertentangan internal berpotensi gagal memberikan pedoman yang jelas kepada masyarakat maupun aparat penegak hukum.
Dalam perkara yang diperiksa Mahkamah Konstitusi, persoalan muncul karena rumusan Pasal 326 ayat (1) KUHAP “harus” dibaca secara kumulatif, sementara ketentuan hukum pidana materiil dan peraturan lain menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi dan pengurus tidak selalu harus dibebankan secara bersamaan. Kondisi tersebut memperlihatkan persoalan konsistensi antarketentuan dalam sistem hukum pidana.
Dari perspektif Fuller, harmonisasi norma menjadi penting agar hukum acara tidak menghasilkan konsekuensi yang bertentangan dengan konstruksi pertanggungjawaban yang ditetapkan hukum pidana materiil. Pemaknaan “dan/atau” dapat dipandang sebagai upaya memperbaiki konsistensi tersebut. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mempunyai arti dalam teknik perumusan peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperkuat kualitas hukum sebagai sistem yang harus jelas, konsisten, dan dapat dijalankan secara rasional.
Negara Hukum dan Pembatasan Kekuasaan Pemidanaan
Prinsip negara hukum menuntut agar setiap tindakan negara didasarkan pada hukum, termasuk tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan. Dalam negara hukum, kewenangan penegakan hukum tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang, sebab tindakan pidana negara dapat membatasi kebebasan, merusak kehormatan, dan menimbulkan konsekuensi serius terhadap kehidupan seseorang.
Dalam perkara korporasi, risiko penyalahgunaan kewenangan dapat muncul ketika jabatan atau kedudukan seseorang dijadikan dasar tunggal untuk membebankan pertanggungjawaban pidana. Penegak hukum memang berwenang memeriksa direksi, pengurus, pengendali, pemberi perintah, atau pemilik manfaat apabila terdapat dasar hukum dan fakta yang relevan. Akan tetapi, kewenangan tersebut harus disertai penjelasan mengenai hubungan orang yang bersangkutan dengan tindak pidana yang diperiksa.
Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dipahami sebagai penguatan prinsip pembatasan kekuasaan pemidanaan. Pemaknaan “dan/atau” menegaskan bahwa penentuan subjek yang dimintai pertanggungjawaban tidak boleh semata-mata didasarkan pada formula administratif atau kedudukan struktural, melainkan harus didasarkan pada hukum dan pembuktian. Hal tersebut sejalan dengan jaminan konstitusional mengenai kepastian hukum yang adil serta perlindungan terhadap diri, kehormatan, martabat, dan rasa aman.
Prinsip proporsionalitas menghendaki agar tindakan negara mempunyai dasar yang sah, relevan, dan tidak melampaui kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Dalam konteks pemidanaan, proporsionalitas mengharuskan adanya hubungan yang wajar antara perbuatan, tingkat kesalahan, peran subjek hukum, dan konsekuensi pidana yang dijatuhkan.
Pertanggungjawaban korporasi dan pertanggungjawaban pengurus tidak selalu mempunyai karakter yang sama. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan kebijakan, kegiatan usaha, keuntungan, dan kegagalan organisasi yang relevan dengan tindak pidana. Sementara itu, pertanggungjawaban pribadi pengurus harus didasarkan pada perbuatan, kewenangan, keterlibatan, dan bentuk kesalahan yang dapat dilekatkan kepada individu tersebut. Oleh sebab itu, pemidanaan keduanya secara bersamaan hanya dapat dibenarkan apabila masing-masing mempunyai dasar pertanggungjawaban yang terpenuhi.
Dalam kerangka proporsionalitas, kata “dan/atau” memberikan ruang untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban yang sesuai dengan keadaan konkret. Namun, ruang tersebut bukanlah diskresi tanpa batas. Pemilihan korporasi, individu, atau keduanya harus dijelaskan melalui pertimbangan hukum yang dapat diuji. Dengan demikian, prinsip proporsionalitas justru menuntut pembuktian dan argumentasi yang lebih terperinci dari aparat penegak hukum dan hakim.
KAJIAN TEORETIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
Asas Kesalahan dan Prinsip Geen Straf Zonder Schuld
Asas Geen Straf Zonder Schuld atau tidak ada pidana tanpa kesalahan merupakan salah satu fondasi penting hukum pidana modern. Asas ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak semestinya hanya didasarkan pada terjadinya suatu perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi harus memperhatikan dasar kesalahan atau dasar pertanggungjawaban yang dapat dilekatkan kepada subjek hukum. Dalam konteks pertanggungjawaban pidana individu, asas tersebut mengharuskan adanya penilaian terhadap perbuatan, bentuk kesalahan, dan hubungan orang yang bersangkutan dengan tindak pidana.
Penerapan asas kesalahan dalam perkara korporasi perlu dilakukan secara cermat karena tindak pidana dapat terjadi melalui pembagian tugas dan kewenangan yang kompleks. Seorang direktur dapat mempunyai kewenangan pengambilan keputusan strategis, tetapi tidak selalu mengetahui setiap tindakan operasional. Seorang pengurus dapat mempunyai tanggung jawab administratif, tetapi tidak selalu mempunyai kendali atas kegiatan yang menimbulkan tindak pidana. Demikian pula, seseorang yang secara formal tercatat dalam struktur organisasi belum tentu mempunyai keterlibatan nyata dalam perbuatan yang didakwakan.
Oleh karena itu, jabatan tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti pembuktian kesalahan. Penegak hukum harus menjelaskan bagaimana tindakan, keputusan, perintah, pengendalian, atau pembiaran orang yang bersangkutan memenuhi dasar pertanggungjawaban menurut ketentuan pidana yang diterapkan. Dalam hal pertanggungjawaban didasarkan pada kelalaian, harus pula diperiksa apakah terdapat kewajiban hukum untuk bertindak, kemampuan untuk melakukan tindakan yang diwajibkan, bentuk kelalaian yang relevan, dan hubungan antara kelalaian tersebut dengan tindak pidana yang terjadi.
Meskipun demikian, asas kesalahan tidak boleh dimaknai secara sempit seolah-olah pertanggungjawaban hanya dapat dikenakan kepada orang yang secara langsung melakukan perbuatan fisik. Hukum pidana mengenal berbagai bentuk keterlibatan dan dasar pertanggungjawaban, termasuk pemberian perintah, turut serta, pengendalian, dan bentuk kelalaian tertentu. Sepanjang bentuk tersebut diakui oleh hukum dan terbukti dalam perkara konkret, pertanggungjawaban pribadi tetap dapat dikenakan.
Dengan demikian, substansi asas kesalahan dalam perkara ini adalah larangan membebankan pidana hanya karena jabatan atau hubungan organisasi, bukan larangan untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pengurus yang terbukti mempunyai peran dan kesalahan menurut hukum.
Teori Identifikasi (Identification Theory)
Teori identifikasi menjelaskan bahwa dalam keadaan tertentu tindakan dan keadaan batin individu yang mempunyai kedudukan sebagai organ atau pengendali korporasi dapat diatribusikan kepada korporasi. Teori ini berangkat dari pemahaman bahwa korporasi sebagai entitas hukum tidak melakukan tindakan secara fisik sebagaimana manusia, melainkan bertindak melalui organ, pengurus, dan pihak-pihak yang menjalankan fungsi organisasi.
Melalui teori ini, tindakan individu tertentu dapat dipandang sebagai tindakan korporasi apabila dilakukan dalam kapasitas dan lingkup kewenangan yang relevan. Dengan demikian, teori identifikasi memberikan penjelasan mengenai bagaimana kesalahan atau tindakan orang perseorangan dapat menjadi dasar untuk membebankan pertanggungjawaban kepada korporasi.
Namun, teori identifikasi tidak dapat dibalik menjadi anggapan bahwa setiap tindak pidana korporasi secara otomatis merupakan tindak pidana seluruh direksi atau pengurus. Atribusi perbuatan kepada korporasi merupakan persoalan yang berbeda dari pembuktian pertanggungjawaban pribadi individu. Fakta bahwa tindakan seseorang dapat diatribusikan kepada korporasi tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh pengurus mempunyai kesalahan yang sama.
Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi, teori identifikasi membantu menjelaskan mengapa pertanggungjawaban korporasi dan individu harus dibedakan. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme atribusi, sedangkan individu harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan dan dasar kesalahannya sendiri. Keduanya dapat berjalan bersamaan, tetapi tidak harus selalu demikian.
Teori Pertanggungjawaban Vikarius (Vicarious Liability)
Teori Vicarious Liability pada dasarnya menjelaskan kemungkinan pembebanan tanggung jawab kepada suatu pihak atas perbuatan pihak lain berdasarkan hubungan tertentu dan persyaratan yang ditentukan hukum. Dalam konteks korporasi, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan dasar pembebanan tanggung jawab kepada korporasi atas tindakan orang-orang yang menjalankan fungsi dalam lingkup kegiatan atau kepentingan korporasi.
Meskipun demikian, penerapan teori tersebut harus memperhatikan ketentuan hukum positif yang berlaku. Teori Vicarious Liability tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa setiap pengurus bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh tindakan pegawai atau bawahan. Pertanggungjawaban korporasi atas tindakan pihak lain tidak identik dengan pertanggungjawaban pribadi pengurus atas tindakan tersebut.
Oleh karena itu, teori Vicarious Liability harus ditempatkan secara proporsional sebagai salah satu kerangka untuk memahami pertanggungjawaban korporasi, bukan sebagai dasar untuk menghilangkan prinsip kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana individual. Dalam perkara konkret, penentuan pihak yang bertanggung jawab tetap harus mengikuti ketentuan mengenai subjek, unsur delik, dan dasar pertanggungjawaban yang berlaku.
Teori Kesalahan Organisasi (Organizational Fault)
Teori kesalahan organisasi menempatkan korporasi sebagai entitas yang mempunyai kebijakan, sistem pengambilan keputusan, budaya organisasi, prosedur operasional, dan mekanisme pengawasan. Berdasarkan pendekatan ini, kesalahan korporasi tidak selalu harus dipahami sebagai penjumlahan kesalahan individu, melainkan dapat berkaitan dengan kegagalan organisasi dalam membangun, menerapkan, dan mengawasi sistem yang diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
Dalam suatu organisasi, tindak pidana dapat terjadi karena kebijakan perusahaan yang mendorong pelanggaran, sistem pengawasan yang tidak memadai, tidak adanya mekanisme pencegahan, atau adanya pembiaran terhadap pelanggaran yang diketahui. Dalam keadaan demikian, penilaian terhadap pertanggungjawaban korporasi perlu diarahkan kepada bagaimana organisasi menjalankan kegiatan dan kewajiban kepatuhannya.
Pendekatan tersebut mempunyai hubungan konseptual dengan Pasal 48 KUHP, yang mengatur kondisi pertanggungjawaban pidana korporasi. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa penilaian terhadap kesalahan korporasi dapat mencakup lingkup kegiatan usaha, keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum, penerimaan perbuatan sebagai kebijakan korporasi, kegagalan melakukan langkah pencegahan dan kepatuhan yang diperlukan, serta pembiaran terhadap terjadinya tindak pidana.
Konsekuensinya, pemeriksaan terhadap korporasi tidak cukup hanya dengan mengidentifikasi siapa individu yang melakukan tindak pidana. Penegak hukum juga perlu memeriksa kebijakan organisasi, struktur pengawasan, sistem kepatuhan, mekanisme pelaporan, tindakan pencegahan, serta respons korporasi terhadap pelanggaran. Namun, keberadaan tindak pidana di lingkungan korporasi tidak dengan sendirinya membuktikan adanya kesalahan organisasi. Kriteria pertanggungjawaban sebagaimana ditentukan hukum tetap harus dibuktikan secara memadai.
Teori Pemisahan Pertanggungjawaban Korporasi dan Individu
Teori pemisahan pertanggungjawaban bertolak dari pengakuan bahwa korporasi dan orang perseorangan merupakan subjek hukum yang berbeda. Korporasi mempunyai kepentingan, kebijakan, struktur organisasi, dan mekanisme pengambilan keputusan sendiri. Sementara itu, pengurus atau pihak yang mempunyai hubungan dengan korporasi mempunyai kewenangan, tindakan, dan tanggung jawab pribadi yang tidak selalu identik dengan tindakan korporasi.
Pemisahan tersebut tidak berarti bahwa korporasi dan individu tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara bersamaan. Pemisahan justru berarti bahwa dasar pertanggungjawaban masing-masing harus diperiksa secara mandiri. Apabila persyaratan pertanggungjawaban korporasi terpenuhi, korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak terdapat dasar yang cukup untuk memidana seorang pengurus tertentu. Sebaliknya, apabila seorang individu terbukti melakukan tindak pidana atau mempunyai dasar pertanggungjawaban pribadi, ia dapat dimintai pertanggungjawaban meskipun persyaratan pertanggungjawaban korporasi tidak terpenuhi.
Dalam keadaan lain, pertanggungjawaban terhadap korporasi dan individu dapat dikenakan secara bersamaan apabila masing-masing mempunyai dasar hukum dan fakta yang terbukti. Konstruksi tersebut merupakan inti pemaknaan “dan/atau” dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, putusan ini memperkuat individualisasi pertanggungjawaban tanpa menghilangkan kemungkinan pertanggungjawaban bersama.
Harmonisasi Hukum Pidana Materiil dan Hukum Acara Pidana
Hukum pidana materiil dan hukum acara pidana merupakan dua bagian sistem hukum pidana yang mempunyai fungsi berbeda tetapi saling berkaitan. Hukum pidana materiil menentukan perbuatan yang dilarang, unsur tindak pidana, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban, dan dasar pemidanaan. Sementara itu, hukum acara pidana mengatur tata cara negara menjalankan kewenangan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan pemidanaan.
Ketidakharmonisan antara kedua bidang hukum tersebut dapat menimbulkan persoalan dalam penerapan hukum. Apabila hukum acara merumuskan pertanggungjawaban secara kumulatif, sedangkan hukum pidana materiil membuka kemungkinan pertanggungjawaban yang terpisah, maka penerapan norma dapat menimbulkan ketidakpastian.
Dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi memperhatikan hubungan antara Pasal 326 ayat (1) KUHAP dengan ketentuan Pasal 49 KUHP sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, penjelasan Buku Kesatu angka 5, Pasal 332 KUHAP, dan Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 13 Tahun 2016. Hubungan antarketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban korporasi dan pengurus tidak selalu harus dibebankan secara kumulatif.
Pemaknaan “dan/atau” menjadi instrumen harmonisasi agar hukum acara pidana tidak menghasilkan konsekuensi yang bertentangan dengan sistem pertanggungjawaban pidana materiil. Dengan demikian, putusan ini mengandung arti penting bagi konsistensi sistem hukum pidana nasional.
ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 371/PUU-XXIV/2026
Permasalahan konstitusional dalam perkara incasu berawal dari rumusan Pasal 326 ayat (1) KUHAP yang menggunakan kata “dan” untuk menghubungkan korporasi dan penanggung jawab korporasi sebagai pihak yang dikenai pertanggungjawaban pidana. Secara gramatikal dan berdasarkan teknik perumusan peraturan perundang-undangan, kata “dan” pada umumnya menunjukkan hubungan kumulatif. Sebaliknya, kata “atau” menunjukkan hubungan alternatif, sedangkan kata “dan/atau” memungkinkan penerapan keduanya secara kumulatif maupun alternatif.
Persoalan tersebut menjadi relevan karena sistem hukum pidana korporasi tidak mengharuskan setiap tindak pidana korporasi selalu berujung pada pemidanaan korporasi dan pengurus secara bersamaan. Pasal 49 KUHP sebagaimana disesuaikan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, beserta penjelasan Buku Kesatu angka 5, memberikan ruang bagi pembebanan pertanggungjawaban kepada korporasi dan pengurus secara bersama-sama ataupun hanya kepada pengurus, sesuai dengan keadaan dan dasar pertanggungjawabannya. Ketentuan Pasal 332 KUHAP yang menggunakan frasa “dapat diajukan bersama-sama sebagai Terdakwa” juga menunjukkan adanya kemungkinan pengajuan bersama, bukan kewajiban mutlak dalam setiap perkara. Hal yang sejalan juga terlihat dalam Pasal 23 ayat (1) PERMA Nomor 13 Tahun 2016.
Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya pada pokoknya menilai adanya ketidakharmonisan antara rumusan Pasal 326 ayat (1) KUHAP dan konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam ketentuan lainnya. Ketidakharmonisan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai apakah pertanggungjawaban harus selalu dikenakan terhadap korporasi dan penanggung jawab korporasi secara bersamaan. Dalam pertimbangan tersebut, Mahkamah menghubungkan persoalan norma dengan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana ditentukan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Mahkamah kemudian memberikan pemaknaan konstitusional bahwa kata “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) harus dimaknai “dan/atau”. Konsekuensinya, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap korporasi saja, penanggung jawab korporasi saja, atau korporasi dan penanggung jawab korporasi secara bersamaan. Penentuan bentuk pertanggungjawaban tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan dasar pertanggungjawaban masing-masing subjek hukum dan fakta yang terbukti dalam perkara.
Pemaknaan tersebut harus dipahami secara hati-hati. Mahkamah tidak menyatakan bahwa korporasi selalu harus dibebaskan apabila pengurusnya tidak terbukti bersalah. Mahkamah juga tidak menyatakan bahwa pengurus tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila korporasi tidak menjadi terdakwa. Putusan tersebut justru memberikan ruang bagi penentuan subjek pertanggungjawaban secara lebih tepat berdasarkan konstruksi hukum dan fakta yang ada.
Dari sudut pandang hukum pidana materiil, pertanggungjawaban korporasi tetap harus diuji berdasarkan kriteria yang ditentukan dalam Pasal 48 KUHP. Sementara itu, pertanggungjawaban pribadi pengurus atau pihak yang mempunyai hubungan dengan korporasi harus diuji berdasarkan ketentuan yang mengatur perbuatan, keterlibatan, kewenangan, dan bentuk pertanggungjawabannya. Dengan demikian, keberadaan hubungan jabatan atau organisasi tidak cukup untuk membuktikan kesalahan pribadi, sebagaimana keberadaan tindak pidana di lingkungan korporasi tidak cukup dengan sendirinya untuk membuktikan seluruh kriteria kesalahan korporasi.
Dalam konteks perlindungan konstitusional, Mahkamah menghubungkan rumusan yang diuji dengan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketidakjelasan mengenai subjek yang harus bertanggung jawab bukan sekedar persoalan teknis perundang-undangan, tetapi dapat berdampak langsung terhadap hak konstitusional seseorang. Pembebanan pertanggungjawaban pidana yang tidak didasarkan pada alasan yang jelas berpotensi mengganggu rasa aman, kehormatan, martabat, dan kepastian hukum orang yang bersangkutan.
Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah dapat dipahami sebagai penegasan bahwa penegakan hukum pidana korporasi harus dilakukan melalui penilaian yang terpisah dan proporsional terhadap masing-masing subjek hukum. Penggunaan “dan/atau” bukan sekedar memberikan pilihan kepada aparat penegak hukum, melainkan menuntut adanya argumentasi yang dapat menjelaskan mengapa pertanggungjawaban dibebankan kepada korporasi, individu, atau keduanya.
Implikasi utama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 371/PUU-XXIV/2026 adalah perubahan cara membaca dan menerapkan Pasal 326 ayat (1) KUHAP. Sejak putusan tersebut diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, ketentuan tersebut harus diterapkan dengan pemaknaan “dan/atau”. Pemaknaan tersebut bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum serta lembaga peradilan dalam menangani perkara tindak pidana korporasi.
Dalam tahap penyidikan, penyidik perlu mengidentifikasi secara jelas hubungan antara tindak pidana, korporasi, dan orang perseorangan yang diduga terlibat. Penetapan seseorang sebagai pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban tidak seharusnya hanya didasarkan pada jabatan formal, melainkan harus dikaitkan dengan fakta dan dasar hukum yang relevan. Penyidik perlu membedakan tindakan yang dilakukan untuk kepentingan korporasi, tindakan yang dilakukan atas perintah atau persetujuan pihak tertentu, serta tindakan yang dilakukan secara pribadi atau di luar kewenangan organisasi.
Dalam tahap penuntutan, penuntut umum perlu menguraikan secara jelas dasar pertanggungjawaban masing-masing terdakwa. Apabila korporasi dan individu diajukan secara bersamaan, dakwaan harus mampu menjelaskan hubungan antara perbuatan yang dilakukan, dasar atribusi kepada korporasi, serta bentuk keterlibatan dan kesalahan masing-masing individu. Penggabungan pertanggungjawaban tidak boleh menyebabkan kaburnya unsur tindak pidana dan dasar pertanggungjawaban yang harus dibuktikan terhadap setiap subjek hukum.
Dalam tahap pemeriksaan di pengadilan, hakim perlu menilai secara mandiri apakah unsur dan persyaratan pertanggungjawaban korporasi telah terpenuhi serta apakah orang perseorangan yang didakwa mempunyai dasar pertanggungjawaban pribadi. Penilaian tersebut harus didasarkan pada alat bukti yang sah, fakta persidangan, ketentuan hukum pidana materiil, dan pemaknaan konstitusional yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Hakim tidak seharusnya menyimpulkan kesalahan individu semata-mata dari kedudukannya dalam struktur organisasi, ataupun menyimpulkan kesalahan korporasi hanya karena tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang mempunyai hubungan kerja dengan korporasi.
Penting pula untuk membedakan standar dan tujuan pembuktian pada setiap tahapan proses pidana. Putusan ini tidak serta-merta mengubah seluruh standar pembuktian dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Namun, putusan ini memberikan pedoman konstitusional bahwa penentuan pihak yang dimintai pertanggungjawaban harus didasarkan pada dasar hukum dan fakta yang relevan, sedangkan pemidanaan harus didasarkan pada pembuktian sesuai ketentuan hukum acara pidana.
Bagi korporasi, putusan ini menegaskan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan sistem kepatuhan yang efektif. Korporasi perlu memastikan bahwa kebijakan pencegahan tindak pidana tidak hanya tercantum dalam dokumen formal, tetapi benar-benar diterapkan dalam kegiatan usaha. Mekanisme pengawasan, pembagian kewenangan, audit internal, pelaporan pelanggaran, dan tindak lanjut atas temuan harus dijalankan secara nyata. Dokumentasi mengenai pelaksanaan sistem tersebut dapat menjadi bagian penting dalam menilai apakah korporasi telah melakukan langkah pencegahan dan kepatuhan yang diperlukan menurut hukum.
Bagi direksi, pengurus, pengendali, pemberi perintah, dan pemilik manfaat, putusan ini memberikan penegasan bahwa pertanggungjawaban pribadi harus didasarkan pada peran dan dasar hukum yang relevan. Setiap individu perlu memahami batas kewenangan, kewajiban pengawasan, serta tanggung jawab yang melekat pada fungsi yang dijalankannya. Namun, putusan ini tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab apabila terdapat bukti bahwa seseorang secara nyata melakukan, memerintahkan, mengendalikan, turut serta, atau mempunyai bentuk kesalahan lain yang diakui hukum.
Dalam perkara tindak pidana korporasi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 371/PUU-XXIV/2026 dapat menjadi dasar argumentasi pembelaan apabila seseorang dimintai pertanggungjawaban hanya karena kedudukan formalnya sebagai direksi, pengurus, pengendali, atau pihak lain yang mempunyai hubungan dengan korporasi. Meskipun demikian, penggunaan putusan tersebut harus disesuaikan dengan konstruksi perkara dan tidak boleh dipahami sebagai alasan pembebasan otomatis bagi setiap pengurus.
Strategi pembelaan perlu dimulai dengan menguji dasar pertanggungjawaban individu sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang digunakan dalam dakwaan. Pembelaan harus menilai apakah terdapat bukti yang menunjukkan bahwa klien melakukan perbuatan yang didakwakan, memberikan perintah, turut serta, mempunyai pengendalian yang relevan, atau melakukan pembiaran yang memenuhi persyaratan pertanggungjawaban menurut hukum. Apabila dakwaan hanya menghubungkan klien dengan tindak pidana berdasarkan jabatan atau kedudukan dalam struktur korporasi tanpa menguraikan perbuatan dan dasar kesalahan yang relevan, keadaan tersebut dapat menjadi bagian penting dari argumentasi pembelaan.
Selain itu, perlu dilakukan pengujian terhadap dasar pertanggungjawaban korporasi. Apabila korporasi juga didakwa, pembelaan perlu memeriksa apakah persyaratan yang ditentukan Pasal 48 KUHP telah terpenuhi. Pemeriksaan tersebut mencakup hubungan tindak pidana dengan kegiatan usaha, keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum, penerimaan perbuatan sebagai kebijakan korporasi, langkah pencegahan dan kepatuhan yang telah dilakukan, serta ada atau tidaknya pembiaran terhadap tindak pidana.
Pembuktian mengenai sistem kepatuhan dapat menjadi bagian penting dalam strategi pembelaan, sepanjang berkaitan langsung dengan unsur dan dasar pertanggungjawaban yang diperiksa. Dokumen seperti standar operasional prosedur, pedoman kepatuhan, pembagian tugas, laporan audit internal, dokumentasi pelatihan, mekanisme pelaporan, dan bukti tindak lanjut terhadap pelanggaran dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana korporasi menjalankan sistem pengawasan dan pencegahannya. Namun, keberadaan dokumen formal saja tidak cukup. Pembelaan perlu menunjukkan bahwa sistem tersebut benar-benar diterapkan dan mempunyai relevansi terhadap tindak pidana yang diperiksa.
Pengujian terhadap konstruksi dakwaan juga menjadi penting. Apabila korporasi dan pengurus didakwa secara bersama-sama, harus diperiksa apakah penuntut umum telah menguraikan secara terpisah perbuatan, unsur, dan dasar pertanggungjawaban masing-masing terdakwa. Dakwaan yang tidak membedakan dasar pertanggungjawaban korporasi dengan dasar pertanggungjawaban individu berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai apa yang sesungguhnya harus dibuktikan terhadap setiap terdakwa. Dalam keadaan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi dapat digunakan sebagai landasan argumentasi bahwa penerapan Pasal 326 ayat (1) KUHAP wajib mengikuti pemaknaan “dan/atau”.
Pada akhirnya, pembelaan harus diarahkan pada pembuktian bahwa tidak terdapat dasar hukum atau fakta yang cukup untuk membebankan pertanggungjawaban kepada klien, apabila memang demikian keadaan perkaranya. Putusan Mahkamah Konstitusi bukanlah pengganti pembuktian, melainkan landasan konstitusional untuk memastikan bahwa pembuktian dan penilaian pertanggungjawaban dilakukan secara tepat terhadap masing-masing subjek hukum.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 371/PUU-XXIV/2026 secara substantif patut dipandang sebagai perkembangan penting dalam sistem hukum pidana korporasi Indonesia. Putusan tersebut memberikan koreksi terhadap rumusan norma yang berpotensi menimbulkan pemahaman bahwa setiap tindak pidana korporasi harus selalu diikuti dengan pemidanaan korporasi dan penanggung jawab korporasi secara bersamaan. Koreksi tersebut diperlukan untuk menjaga keselarasan antara hukum acara pidana dan hukum pidana materiil, sekaligus melindungi prinsip kepastian hukum yang adil.
Dari perspektif filsafat hukum, putusan ini mencerminkan tuntutan agar hukum pidana tidak diterapkan secara mekanis. Keadilan menuntut adanya hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan antara subjek hukum dan tindak pidana. Kepastian hukum menuntut kejelasan mengenai dasar pembebanan pertanggungjawaban. Prinsip negara hukum mengharuskan kewenangan pemidanaan dijalankan berdasarkan hukum dan tidak secara sewenang-wenang. Sementara itu, proporsionalitas menghendaki agar pertanggungjawaban dibebankan sesuai peran dan dasar hukum masing-masing subjek.
Dari perspektif teori hukum pidana, putusan ini memperkuat kebutuhan untuk membedakan pertanggungjawaban korporasi dari pertanggungjawaban individu. Teori identifikasi menjelaskan kemungkinan atribusi tindakan individu kepada korporasi, sedangkan teori kesalahan organisasi menjelaskan kemungkinan adanya kesalahan yang bersumber dari kebijakan atau kegagalan sistem organisasi. Teori vicarious liability memberikan kerangka untuk memahami pembebanan tanggung jawab berdasarkan hubungan tertentu yang diakui hukum. Namun, seluruh teori tersebut harus diterapkan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum positif dan tidak boleh digunakan untuk menghilangkan dasar pertanggungjawaban pribadi.
Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam penerapan putusan ini. Pemaknaan “dan/atau” memberikan fleksibilitas, tetapi fleksibilitas tersebut dapat menimbulkan perbedaan penerapan apabila aparat penegak hukum tidak mempunyai standar argumentasi yang konsisten. Karena itu, pemilihan apakah pertanggungjawaban dibebankan kepada korporasi, individu, atau keduanya harus disertai penjelasan mengenai dasar hukum dan fakta yang mendukung pilihan tersebut. Tanpa penjelasan yang memadai, norma yang semula dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum justru dapat diterapkan secara selektif.
Tantangan lain adalah memastikan agar pemisahan pertanggungjawaban korporasi dan individu tidak berubah menjadi sarana untuk menghindari tanggung jawab. Korporasi tidak boleh berlindung di balik struktur organisasi untuk menghindari pertanggungjawaban atas kebijakan atau kegagalan sistemiknya. Sebaliknya, pengurus juga tidak boleh dibebani tanggung jawab secara otomatis hanya karena tindak pidana terjadi dalam lingkungan perusahaan. Penegakan hukum harus mampu mengidentifikasi dan membuktikan dasar pertanggungjawaban masing-masing pihak secara mandiri.
Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 371/PUU-XXIV/2026 memperkuat prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana dalam perkara korporasi. Putusan ini tidak menghapus kemungkinan pemidanaan bersama, tetapi menolak pemahaman bahwa pemidanaan bersama merupakan kewajiban yang harus diterapkan tanpa memperhatikan perbedaan dasar pertanggungjawaban. Dengan demikian, pemidanaan terhadap korporasi dan pengurus hanya dapat dilakukan apabila masing-masing mempunyai dasar hukum dan fakta yang terbukti.
KESIMPULAN
Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 371/PUU-XXIV/2026 merupakan putusan yang memperkuat kepastian hukum dan perlindungan konstitusional dalam penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi. Pemaknaan kata “dan” menjadi “dan/atau” dalam Pasal 326 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi saja, penanggung jawab korporasi saja, atau keduanya secara bersamaan, sepanjang dasar pertanggungjawaban masing-masing terpenuhi.
Secara filosofis, putusan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan yang menuntut agar pemidanaan dilakukan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata berdasarkan kedudukan formal seseorang. Putusan tersebut juga sejalan dengan gagasan kepastian hukum yang menuntut konsistensi antarnorma dan perlindungan terhadap tindakan negara yang sewenang-wenang. Secara teoritis, putusan ini memperkuat penerapan asas kesalahan, pemisahan pertanggungjawaban korporasi dan individu, serta kebutuhan untuk menilai kesalahan organisasi berdasarkan kriteria hukum yang berlaku.
Secara yuridis, Pasal 326 ayat (1) KUHAP wajib dibaca sesuai dengan pemaknaan konstitusional yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Aparat penegak hukum dan hakim tidak dapat lagi menerapkan ketentuan tersebut dengan pengertian bahwa pertanggungjawaban korporasi dan penanggung jawab korporasi harus selalu dibebankan secara kumulatif. Setiap penentuan subjek yang dimintai pertanggungjawaban harus didasarkan pada ketentuan hukum pidana materiil, unsur tindak pidana, bentuk kesalahan, hubungan dengan tindak pidana, dan fakta yang dapat dibuktikan.
Berdasarkan hal tersebut, aparat penegak hukum perlu menguraikan secara terpisah dasar pertanggungjawaban korporasi dan dasar pertanggungjawaban individu. Hakim perlu melakukan penilaian mandiri terhadap unsur serta persyaratan pertanggungjawaban masing-masing terdakwa. Korporasi perlu memperkuat sistem tata kelola, pengawasan, pencegahan, dan kepatuhan yang diterapkan secara nyata. Sementara itu, penasihat hukum perlu menempatkan putusan ini sebagai salah satu dasar untuk menguji konstruksi pertanggungjawaban yang hanya bertumpu pada jabatan atau kedudukan formal seseorang.
Pada akhirnya, substansi paling mendasar dari putusan ini adalah bahwa hukum pidana tidak boleh menjadikan jabatan sebagai pengganti pembuktian kesalahan. Pertanggungjawaban pidana korporasi harus didasarkan pada kriteria hukum yang dapat diatribusikan kepada korporasi, sedangkan pertanggungjawaban pribadi harus didasarkan pada perbuatan dan dasar kesalahan yang dapat dilekatkan kepada individu. Keduanya dapat dibebankan secara bersamaan, tetapi tidak harus selalu demikian. Dengan konstruksi tersebut, penegakan hukum pidana korporasi diharapkan dapat berjalan secara lebih adil, proporsional, konsisten, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 371/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan dan kepastian hukum. Perubahan pemaknaan kata “dan” menjadi “dan/atau” bukan sekedar koreksi linguistik terhadap norma hukum acara pidana, melainkan koreksi terhadap konstruksi pertanggungjawaban yang berpotensi membebankan pidana secara kumulatif tanpa memperhatikan dasar pertanggungjawaban masing-masing subjek hukum.
Putusan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa perkembangan hukum pidana korporasi harus tetap berada dalam kerangka prinsip fundamental hukum pidana, khususnya asas kesalahan, individualisasi pertanggungjawaban, proporsionalitas, dan perlindungan hak konstitusional. Korporasi harus bertanggung jawab apabila kriteria pertanggungjawaban korporasi terpenuhi, sedangkan orang perseorangan harus bertanggung jawab apabila perbuatan dan dasar pertanggungjawaban pribadinya terbukti menurut hukum.
Oleh karena itu, putusan ini patut ditempatkan sebagai landasan penting dalam membangun sistem penegakan hukum pidana korporasi yang tidak hanya efektif dalam memberantas tindak pidana, tetapi juga mampu melindungi setiap subjek hukum dari pembebanan pertanggungjawaban yang tidak didasarkan pada hukum dan pembuktian yang memadai.
Prinsip yang harus menjadi pedoman dalam penerapan putusan ini adalah bahwa tidak boleh ada pemidanaan hanya karena jabatan, sebagaimana tidak boleh ada pembebasan hanya karena tindak pidana dilakukan melalui struktur korporasi. Setiap pertanggungjawaban harus ditentukan berdasarkan dasar hukum, perbuatan, kesalahan, dan fakta yang terbukti terhadap masing-masing subjek hukum.*
Secara filosofis, putusan tersebut sejalan dengan prinsip keadilan yang menuntut agar pemidanaan dilakukan berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan semata-mata berdasarkan kedudukan formal seseorang. Putusan tersebut juga sejalan dengan gagasan kepastian hukum yang menuntut konsistensi antarnorma dan perlindungan terhadap tindakan negara yang sewenang-wenang. Secara teoritis, putusan ini memperkuat penerapan asas kesalahan, pemisahan pertanggungjawaban korporasi dan individu, serta kebutuhan untuk menilai kesalahan organisasi berdasarkan kriteria hukum yang berlaku.
Secara yuridis, Pasal 326 ayat (1) KUHAP wajib dibaca sesuai dengan pemaknaan konstitusional yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi. Aparat penegak hukum dan hakim tidak dapat lagi menerapkan ketentuan tersebut dengan pengertian bahwa pertanggungjawaban korporasi dan penanggung jawab korporasi harus selalu dibebankan secara kumulatif. Setiap penentuan subjek yang dimintai pertanggungjawaban harus didasarkan pada ketentuan hukum pidana materiil, unsur tindak pidana, bentuk kesalahan, hubungan dengan tindak pidana, dan fakta yang dapat dibuktikan.
Berdasarkan hal tersebut, aparat penegak hukum perlu menguraikan secara terpisah dasar pertanggungjawaban korporasi dan dasar pertanggungjawaban individu. Hakim perlu melakukan penilaian mandiri terhadap unsur serta persyaratan pertanggungjawaban masing-masing terdakwa. Korporasi perlu memperkuat sistem tata kelola, pengawasan, pencegahan, dan kepatuhan yang diterapkan secara nyata. Sementara itu, penasihat hukum perlu menempatkan putusan ini sebagai salah satu dasar untuk menguji konstruksi pertanggungjawaban yang hanya bertumpu pada jabatan atau kedudukan formal seseorang.
Pada akhirnya, substansi paling mendasar dari putusan ini adalah bahwa hukum pidana tidak boleh menjadikan jabatan sebagai pengganti pembuktian kesalahan. Pertanggungjawaban pidana korporasi harus didasarkan pada kriteria hukum yang dapat diatribusikan kepada korporasi, sedangkan pertanggungjawaban pribadi harus didasarkan pada perbuatan dan dasar kesalahan yang dapat dilekatkan kepada individu. Keduanya dapat dibebankan secara bersamaan, tetapi tidak harus selalu demikian. Dengan konstruksi tersebut, penegakan hukum pidana korporasi diharapkan dapat berjalan secara lebih adil, proporsional, konsisten, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 371/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan dan kepastian hukum. Perubahan pemaknaan kata “dan” menjadi “dan/atau” bukan sekedar koreksi linguistik terhadap norma hukum acara pidana, melainkan koreksi terhadap konstruksi pertanggungjawaban yang berpotensi membebankan pidana secara kumulatif tanpa memperhatikan dasar pertanggungjawaban masing-masing subjek hukum.
Putusan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa perkembangan hukum pidana korporasi harus tetap berada dalam kerangka prinsip fundamental hukum pidana, khususnya asas kesalahan, individualisasi pertanggungjawaban, proporsionalitas, dan perlindungan hak konstitusional. Korporasi harus bertanggung jawab apabila kriteria pertanggungjawaban korporasi terpenuhi, sedangkan orang perseorangan harus bertanggung jawab apabila perbuatan dan dasar pertanggungjawaban pribadinya terbukti menurut hukum.
Oleh karena itu, putusan ini patut ditempatkan sebagai landasan penting dalam membangun sistem penegakan hukum pidana korporasi yang tidak hanya efektif dalam memberantas tindak pidana, tetapi juga mampu melindungi setiap subjek hukum dari pembebanan pertanggungjawaban yang tidak didasarkan pada hukum dan pembuktian yang memadai.
Prinsip yang harus menjadi pedoman dalam penerapan putusan ini adalah bahwa tidak boleh ada pemidanaan hanya karena jabatan, sebagaimana tidak boleh ada pembebasan hanya karena tindak pidana dilakukan melalui struktur korporasi. Setiap pertanggungjawaban harus ditentukan berdasarkan dasar hukum, perbuatan, kesalahan, dan fakta yang terbukti terhadap masing-masing subjek hukum.*
Referensi
A. Buku
Ashworth, Andrew, dan Jeremy Horder. 2013. Principles of Criminal Law. Edisi ke-7. Oxford: Oxford University Press.
Braithwaite, John. 1984. Corporate Crime in the Pharmaceutical Industry. London: Routledge & Kegan Paul.
Clinard, Marshall B., dan Peter C. Yeager. 1980. Corporate Crime. New York: Free Press.
Fuller, Lon L. 1964. The Morality of Law. New Haven: Yale University Press.
Michalowski, R. J., & Kramer, R. C. (Eds.). (2006). State-corporate crime: Wrongdoing at the intersection of business and government. Rutgers University Press.
Sutherland, Edwin H. 1949. White Collar Crime. New York: Dryden Press.
Wells, Celia. 2001. Corporations and Criminal Responsibility. Edisi ke-2. Oxford: Oxford University Press.
B. Artikel Jurnal Ilmiah
Clarkson, C. M. V. 1996. “Kicking Corporate Bodies and Damning Their Souls.” The Modern Law Review 59 (4): 557–572. doi.org
Damanik, I., A. Rompas, Z. Nadia, W. Berenschot, dan E. Warburton. 2025. “Business-Politics Relations in Indonesia: The Oligarchisation of Democracy.” Bulletin of Indonesian Economic Studies 61 (1): 39–60. doi.org
Rahman, Yogi Muhammad, Lalu Saipudin, AH. Asari Taufiqurrohman, Anik Kunantiyorini, dan Taufiq. 2024. Legal Protection for Investors against Fraud by Market Manipulation in the Indonesian Capital Market. Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan 12 (3): 517–529. http://doi.org
Saipudin, Lalu, Salim HS., Rodliyah, dan Laely Wulandari. 2025. The Concept of Corporate Criminal Liability in the Indonesian Criminal Law System. Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan 13 (2): 475–499. http://doi.org
Sutherland, Edwin H. 1940. “White-Collar Criminality.” American Sociological Review 5 (1): 1–12. https://doi.org/10.2307/2083937
C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Diselaraskan sebagai hukum positif yang saat ini berlaku menggantikan proyeksi UU tahun 2025).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.
