Oleh: Najwa Zahra Marsahanna Dzikra (Law School)
Kekuasaan pada hakikatnya bukan hanya hak untuk menduduki jabatan, melainkan juga kesediaan untuk mempertanggungjawabkan setiap proses yang mengantarkan seseorang ke dalamnya. Dalam negara hukum dan demokrasi, legitimasi kekuasaan tidak berhenti pada kemenangan dalam pemilihan umum ataupun terpenuhinya persyaratan formal. Legitimasi juga berkaitan dengan bagaimana proses pencalonan berlangsung, bagaimana kewenangan dijalankan, serta sejauh mana setiap keputusan dapat diuji secara terbuka dan dipertanggungjawabkan.
Pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada 10 November 2026 mengenai niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya telah membuka kembali perdebatan mengenai pertanggungjawaban politik dan hukum. Menurut keterangan tersebut, Gibran disebut telah menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun, perlu dibedakan secara cermat antara penyampaian niat dan pengunduran diri yang secara resmi telah ditempuh melalui mekanisme konstitusional.
Di tengah polemik mengenai persyaratan pendidikan dan proses administrasi pencalonannya, pernyataan tersebut tentu mengundang berbagai tafsir. Sebagian pihak mungkin memandangnya sebagai bentuk tanggung jawab politik. Sebagian lainnya dapat melihatnya sebagai respons terhadap tekanan publik yang semakin besar. Akan tetapi, sebelum menilai makna politik dari niat tersebut, ada persoalan yang lebih mendasar dan belum semestinya dikesampingkan, bagaimana proses yang mengantarkan Gibran menjadi calon wakil presiden berlangsung, dan apakah seluruh tahapan administrasi serta verifikasinya telah memenuhi prinsip hukum, kecermatan, dan keadilan?
Polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat dilepaskan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tertanggal 6 Oktober 2026. Dalam putusan tersebut, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum pemohon (legal standing). Dengan demikian, amar putusan mengenai tidak dapat diterimanya permohonan perlu dibedakan dari pertimbangan hukum yang membahas persoalan pembuktian terkait ijazah atau gelar pendidikan luar negeri yang menjadi bagian dari sengketa.
Dalam pertimbangannya, Mahkamah membahas tidak adanya bukti yang meyakinkan mengenai ijazah atau gelar pendidikan luar negeri sebagai dasar penyetaraan. Bagian ini penting dicermati, tetapi tidak tepat apabila langsung ditarik menjadi kesimpulan bahwa Mahkamah telah menyatakan Gibran tidak memenuhi persyaratan pendidikan. Putusan yang tidak memeriksa pokok permohonan karena persoalan kedudukan hukum tidak dapat begitu saja dimaknai sebagai putusan yang membatalkan seluruh proses pencalonan.
Di sinilah ketelitian membaca putusan menjadi penting. Pertimbangan hukum, amar putusan, dan konsekuensi hukum merupakan bagian-bagian yang saling berkaitan, tetapi tidak selalu memiliki arti yang sama. Kritik terhadap proses pencalonan harus dibangun dengan memahami batas dari apa yang benar-benar diputuskan pengadilan, bukan dengan memperluas makna putusan melampaui pertimbangan dan amar yang tersedia.
Namun, persoalan tersebut juga tidak berarti bahwa seluruh pertanyaan mengenai proses administrasi pencalonan telah selesai. Justru, ketika muncul persoalan mengenai dasar dokumen pendidikan dan proses penyetaraannya, publik memiliki alasan untuk meminta penjelasan yang terang mengenai bagaimana persyaratan tersebut diperiksa dan dinyatakan terpenuhi oleh lembaga yang berwenang.
Ketika Keputusan Administrasi Dipersoalkan
Persoalan menjadi semakin kompleks dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang, sebagaimana diberitakan dalam polemik ini, mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan. Putusan tersebut menghadirkan pertanyaan baru mengenai keabsahan keputusan administrasi yang menjadi bagian dari proses pembuktian persyaratan pendidikan.
Pembatalan suatu keputusan administrasi tentu tidak serta-merta membuktikan bahwa seseorang tidak memenuhi persyaratan pendidikan. Keduanya merupakan persoalan yang berbeda. Seseorang mungkin secara faktual telah menempuh pendidikan setingkat SMA atau sederajat, tetapi dokumen yang digunakan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan tersebut tetap harus diterbitkan dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, persoalan yang perlu ditelusuri bukan hanya mengenai status pendidikan Gibran, melainkan juga mengenai dasar penerbitan surat penyetaraan, kewenangan pejabat yang menerbitkannya, ketepatan prosedur yang ditempuh, serta proses verifikasi oleh lembaga yang menerima dokumen tersebut. Apabila keputusan administrasi yang menjadi bagian dari proses pencalonan kemudian dibatalkan oleh pengadilan, konsekuensi hukum dan administratifnya perlu dijelaskan secara terbuka.
Pernyataan Yusril Ihza Mahendra bahwa tindak lanjut administratif masih diperlukan juga menunjukkan pentingnya membedakan antara adanya putusan pengadilan dan pelaksanaan putusan tersebut. Putusan tidak seharusnya berhenti sebagai dokumen hukum, tetapi perlu ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ruang lingkup dan akibat hukumnya.
Dengan demikian, pembatalan surat penyetaraan tidak boleh digunakan untuk menyimpulkan secara otomatis bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan. Namun, putusan tersebut juga tidak semestinya diperlakukan sebagai persoalan administratif yang tidak memiliki arti lebih luas. Ada pertanggungjawaban kelembagaan yang tetap perlu diperiksa.
Dua Putusan, Satu Persoalan tentang Kepastian Hukum
Putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung perlu ditempatkan dalam ruang lingkup kewenangan serta objek perkara masing-masing. Keduanya tidak dapat disederhanakan seolah-olah menghasilkan satu kesimpulan hukum yang sama. Putusan MK mengenai tidak dapat diterimanya permohonan karena persoalan kedudukan hukum pemohon memiliki konsekuensi yang berbeda dari putusan MA yang mempersoalkan keputusan administrasi terkait penyetaraan pendidikan.
Meskipun demikian, kedua putusan tersebut membuat persoalan mengenai proses administrasi pencalonan semakin penting untuk dijelaskan. Publik perlu mengetahui bagaimana persyaratan pendidikan diverifikasi, dokumen apa yang dijadikan dasar, apakah prosedurnya telah sesuai dengan ketentuan, dan bagaimana tindak lanjut dilakukan setelah muncul putusan pengadilan.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 169 huruf r, mengatur bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Ketentuan tersebut menetapkan standar pendidikan yang harus dipenuhi oleh calon.
Akan tetapi, pemenuhan standar itu tidak dapat dilepaskan dari proses pembuktiannya. Persyaratan substantif dan administrasi yang digunakan untuk membuktikannya merupakan dua hal yang saling berkaitan. Apabila seseorang memang telah memenuhi persyaratan pendidikan, hal itu tetap tidak menghilangkan kewajiban lembaga untuk memastikan bahwa dokumen dan prosedur verifikasinya sah. Sebaliknya, apabila terdapat persoalan dalam suatu dokumen administrasi, hal itu juga tidak otomatis membuktikan bahwa persyaratan pendidikan secara faktual tidak terpenuhi.
Kepastian hukum tidak cukup dibangun melalui pernyataan bahwa suatu syarat telah terpenuhi. Kepastian hukum juga menuntut kejelasan mengenai bagaimana syarat tersebut diperiksa, siapa yang berwenang memeriksanya, dan apakah keputusan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Etika Politik
Dalam perspektif etika politik Franz Magnis-Suseno, kekuasaan tidak cukup hanya memperoleh legitimasi melalui prosedur formal, tetapi juga harus dijalankan berdasarkan prinsip moral, keadilan, dan tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Kekuasaan negara bukanlah sesuatu yang mutlak, sebab setiap kewenangan memiliki batas dan harus tunduk pada hukum yang adil. Pemikiran ini relevan untuk membaca polemik Gibran. Persoalannya bukan semata-mata apakah seorang wakil presiden memiliki hak untuk mengundurkan diri atau mempertahankan jabatannya, melainkan apakah proses yang mengantarkannya memperoleh kekuasaan telah berlangsung secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebab, dalam etika politik, jabatan tidak seharusnya menjadi instrumen untuk mempertahankan kepentingan kekuasaan, melainkan amanah untuk mewujudkan kebaikan bersama (bonum commune).
Ikhtiar untuk membangun kekuasaan politik yang baik tentu harus dimulai dari proses dan cara yang baik pula. Tujuan yang dianggap benar tidak dengan sendirinya membenarkan setiap cara yang ditempuh untuk mencapainya. Dalam konteks ini, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya apakah Gibran secara faktual telah menempuh pendidikan setingkat SMA, melainkan apakah seluruh proses administrasi dan verifikasi yang mengantarkannya memenuhi persyaratan sebagai calon wakil presiden telah dilaksanakan secara benar, cermat, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Apabila kemudian dapat dibuktikan bahwa Gibran memang telah menyelesaikan pendidikan setingkat SMA melalui jalur pendidikan yang sah, apakah fakta tersebut dengan sendirinya cukup untuk membenarkan seluruh proses administrasi pencalonannya? Ataukah masih terdapat persoalan mengenai prosedur, kewenangan, dan pertanggungjawaban lembaga yang terlibat di dalamnya? Dengan demikian, kebenaran mengenai terpenuhinya suatu persyaratan tidak selalu identik dengan kebenaran seluruh proses yang digunakan untuk membuktikan pemenuhan persyaratan tersebut.
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi bagian dari polemik ini. Pembatalan suatu keputusan administrasi tentu tidak serta-merta membuktikan bahwa Gibran tidak memenuhi persyaratan pendidikan. Namun, putusan tersebut juga tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif yang tidak memiliki arti lebih luas. Ada pertanyaan yang perlu dijawab mengenai bagaimana dokumen tersebut diterbitkan, bagaimana proses verifikasi dilakukan, serta bagaimana konsekuensi hukum dari pembatalannya terhadap proses pencalonan yang telah berlangsung. Bahkan, apabila persyaratan pendidikan secara substantif memang telah terpenuhi, persoalan mengenai ketepatan prosedur dan tanggung jawab pejabat yang menerbitkan maupun memeriksa dokumen tetap relevan untuk ditelusuri.
Di sinilah pentingnya membedakan antara kebenaran substantif dan kebenaran prosedural. Keduanya bukan sesuatu yang harus dipertentangkan, melainkan harus berjalan beriringan. Terpenuhinya persyaratan secara substantif tidak dengan sendirinya membenarkan prosedur yang keliru. Sebaliknya, adanya persoalan prosedural juga tidak otomatis membuktikan bahwa persyaratan substantif tidak terpenuhi. Negara hukum menuntut keduanya diperiksa secara proporsional agar keadilan tidak hanya dinilai dari hasil akhir, tetapi juga dari cara hasil tersebut diperoleh. Sebab, proses bukan sekadar jalan menuju tujuan, melainkan bagian dari nilai keadilan itu sendiri.
Namun, pembahasan ini tidak dimaksudkan untuk memberikan kesimpulan bahwa Gibran telah melanggar hukum ataupun bahwa kedudukannya sebagai wakil presiden otomatis tidak sah. Persoalan ini berada pada pertemuan antara hukum, politik, dan etika kekuasaan, yang masing-masing memiliki batas serta kerangka penilaiannya sendiri. Dalam ruang politik, tafsir terhadap suatu peristiwa sering kali dipengaruhi oleh kepentingan, posisi, dan kuasa wacana yang berkembang di masyarakat. Apa yang dianggap sebagai bentuk pertanggungjawaban oleh satu kelompok dapat dipandang sebagai upaya meredakan tekanan oleh kelompok lainnya. Bahkan, fakta hukum yang sama dapat memperoleh penekanan berbeda ketika masuk ke dalam pertarungan narasi politik.
Karena itu, kesimpulan tidak seharusnya dibangun hanya berdasarkan persepsi atau dominasi narasi politik, melainkan harus bertumpu pada fakta, pertimbangan hukum, pelaksanaan putusan pengadilan, dan mekanisme konstitusional yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, yang perlu dijaga bukanlah kepentingan untuk memenangkan suatu tafsir politik, melainkan ruang agar kebenaran dapat diperiksa tanpa terlebih dahulu ditentukan oleh siapa yang paling kuat membangun wacana.
Gibran Mundur?
Pernyataan mengenai niat Gibran untuk mengundurkan diri perlu dibaca secara hati-hati. Dalam politik, pengunduran diri dapat memiliki beragam makna. Ia dapat menjadi bentuk pertanggungjawaban moral, pengakuan atas adanya persoalan, atau keputusan pribadi yang didasarkan pada pertimbangan politik tertentu. Namun, ia juga dapat menjadi respons terhadap tekanan publik yang sedang berkembang.
Karena itu, pertanyaan yang patut diajukan bukan semata-mata apakah Gibran akan mundur, melainkan apa makna pertanggungjawaban yang hendak diwujudkan melalui niat tersebut. Apabila pengunduran diri benar-benar ditempuh, apakah langkah itu akan disertai penjelasan mengenai persoalan administrasi yang menjadi pokok polemik? Apakah lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pencalonan juga akan menjelaskan dasar keputusan dan tindakan mereka? Ataukah perhatian publik justru akan berhenti pada keputusan personal seorang pejabat, sementara persoalan kelembagaan yang mendasarinya tidak lagi diperiksa?
Pengunduran diri, apabila benar-benar dilakukan, tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh pertanyaan mengenai proses pencalonan. Sebab, pertanggungjawaban politik seorang pejabat dan pertanggungjawaban kelembagaan merupakan dua hal yang berbeda. Keputusan personal tidak seharusnya menggantikan kewajiban lembaga negara untuk menjelaskan tindakan administratif yang telah dilakukan.
Dengan kata lain, mundur atau tidaknya seseorang bukan satu-satunya ukuran apakah pertanggungjawaban telah dijalankan. Ada kewajiban untuk memberikan penjelasan, membuka dasar pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa persoalan yang muncul tidak berhenti sebagai polemik sesaat. Tanpa itu, pengunduran diri berisiko hanya menjadi peristiwa politik yang menyerap perhatian publik, tetapi tidak menjawab akar persoalannya.
DPR: Antara Pertanggungjawaban Konstitusional atau Kepentingan Poltik
Dalam perkembangan polemik ini, muncul pula pernyataan mengenai adanya sekitar 50 anggota DPR yang menandatangani usulan terkait persoalan tersebut. Ketua DPR Puan Maharani juga disebut telah menerima laporan dan menyatakan bahwa pimpinan DPR akan menindaklanjutinya. Perkembangan ini memperlihatkan bahwa persoalan tersebut telah memasuki ruang pembahasan politik dan kelembagaan.
Namun, proses politik di DPR tetap harus ditempatkan dalam kerangka konstitusi. Pasal 7A dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya. Mekanisme tersebut bukan sekadar prosedur politik, melainkan mekanisme konstitusional yang memiliki syarat, tahapan, dan batas kewenangan masing-masing lembaga.
Karena itu, pernyataan atau usulan sejumlah anggota DPR tidak dapat serta-merta dimaknai sebagai keputusan pemberhentian. Dukungan politik, aspirasi publik, dan proses konstitusional merupakan hal yang saling berhubungan, tetapi tidak identik. Setiap langkah harus mengikuti ketentuan konstitusi dan tidak boleh didasarkan semata-mata pada tekanan politik atau penilaian yang belum diuji melalui mekanisme hukum.
Di sisi lain, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat tetap memiliki tanggung jawab untuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian penting dari demokrasi. Publik pun memiliki hak untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945. Hak tersebut menjadi dasar bagi masyarakat untuk meminta penjelasan mengenai persoalan yang menyangkut kepentingan publik.
Akan tetapi, penggunaan hak tersebut juga perlu disertai tanggung jawab untuk membedakan fakta, dugaan, penilaian politik, dan kesimpulan hukum. Demokrasi yang sehat tidak hanya memberikan ruang bagi kritik, tetapi juga menuntut agar kritik disampaikan dengan dasar yang dapat diuji.
Setiap Kekuasaan Harus Bersedia Diuji oleh dihadapan Hukum
Pada akhirnya, polemik mengenai Gibran tidak semestinya direduksi menjadi pertarungan antara pihak yang menghendaki pengunduran diri dan pihak yang ingin mempertahankan jabatan. Persoalan yang lebih mendasar adalah bagaimana negara memastikan bahwa setiap proses yang berkaitan dengan jabatan publik berlangsung sesuai hukum, terbuka terhadap pemeriksaan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kekuasaan yang memperoleh legitimasi melalui pemilihan umum tetap harus bersedia diuji. Kemenangan elektoral tidak membuat pejabat publik berada di luar jangkauan hukum, sebagaimana kritik publik tidak dengan sendirinya dapat menggantikan proses pembuktian hukum. Keduanya harus ditempatkan secara proporsional dalam negara demokratis.
Lembaga negara yang terlibat dalam proses pencalonan juga tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa seluruh tahapan telah dilaksanakan sesuai prosedur. Ketika muncul putusan pengadilan yang mempersoalkan keputusan administrasi, penjelasan mengenai dasar penerbitan dokumen, proses verifikasi, dan tindak lanjut putusan menjadi bagian dari tanggung jawab kelembagaan. Transparansi bukanlah ancaman bagi kewibawaan negara. Sebaliknya, keterbukaan justru menjadi salah satu cara untuk menjaga kepercayaan publik.
Dalam konteks ini, pertanggungjawaban tidak semata-mata diukur dari kesediaan seorang pejabat untuk mundur atau bertahan. Pertanggungjawaban juga tercermin dari kesediaan semua pihak yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan keputusan, menerima pengujian, dan memperbaiki proses apabila ditemukan kekeliruan. Hukum tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat untuk membenarkan kekuasaan, tetapi harus menjadi batas yang memastikan kekuasaan berjalan secara adil.
Niat pengunduran diri Gibran, sebagaimana disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, tentu merupakan perkembangan politik yang patut dicermati. Namun, publik tidak seharusnya terburu-buru menjadikannya sebagai jawaban atas seluruh persoalan yang telah berkembang. Niat belum sama dengan keputusan resmi, dan keputusan untuk mundur pun belum tentu menyelesaikan persoalan administrasi serta kelembagaan yang menjadi latar belakang polemik.
Yang perlu terus diperiksa adalah apakah persyaratan pendidikan telah dipenuhi secara substantif, apakah dokumen yang digunakan memiliki dasar penerbitan yang sah, apakah proses verifikasi telah dilakukan secara cermat, serta bagaimana lembaga terkait menindaklanjuti putusan pengadilan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui fakta dan mekanisme hukum yang tepat, bukan melalui tekanan untuk segera menentukan siapa yang benar atau siapa yang harus disalahkan.
Tulisan ini bukanlah kesimpulan bahwa Gibran harus mengundurkan diri, bukan pula pernyataan bahwa ia telah melanggar hukum atau bahwa kedudukannya sebagai wakil presiden otomatis tidak sah. Sikap yang hendak ditegaskan justru lebih mendasar: setiap jabatan publik harus disertai pertanggungjawaban, dan setiap proses yang melahirkan legitimasi kekuasaan harus terbuka untuk diuji.
Sebab, dalam negara hukum, persoalan tidak selesai hanya karena seseorang memilih mundur atau tetap bertahan. Keadilan menuntut agar proses yang dipersoalkan memperoleh penjelasan dan pemeriksaan yang semestinya. Jika pengunduran diri menjadi pilihan politik, biarlah ia menjadi bagian dari pertanggungjawaban, bukan pengganti bagi penyelesaian persoalan. Jangan sampai perhatian publik berhenti pada siapa yang akan meninggalkan jabatan, dan siapa yang akan menggantinya, sementara pertanyaan mengenai bagaimana jabatan itu diperoleh justru tidak pernah benar-benar dijawab, apakah cukup alasan administrasi suket pendidikan menjadikan jabatan cacat proses atau secara subtantif harus melihat keberadaan pendidikannya.*
