Breaking News

Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 66 UUJN

 

#02 Seri Diskusi Hukum Pidana dan Hukum Kenotariatan

Dr. Lalu Syaipudin Gayep SH.,MH
(Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Mataram) 
 

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan menjalankan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan jabatan, notaris menyimpan Minuta Akta dan Protokol Notaris serta terikat kewajiban merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pembuatan akta. Pada saat yang sama, kepentingan proses peradilan dapat mengharuskan penyidik memperoleh dokumen atau meminta keterangan notaris. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 membentuk mekanisme persetujuan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebelum penyidik, penuntut umum, atau hakim mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau memanggil notaris untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanannya.

Tulisan ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum berdasarkan Pasal 66 UUJN, batas kewenangan MKN, dan keseimbangan antara perlindungan jabatan notaris dengan kepentingan penegakan hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Kajian menunjukkan bahwa persetujuan MKN merupakan perlindungan prosedural, bukan imunitas pidana. MKN tidak menentukan kesalahan pidana notaris dan tidak mengambil alih kewenangan penyidik maupun hakim. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXIV/2026 mempertegas bahwa mekanisme persetujuan dimaksudkan melindungi notaris dan kerahasiaan Minuta Akta, bukan menghalangi proses hukum. Oleh karena itu, penerapan Pasal 66 UUJN harus dilakukan secara proporsional, transparan, dan berbasis relevansi permintaan dengan kepentingan proses peradilan.

 

Latar Belakang

Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan dan perlindungan hak warga negara. Dalam sistem hukum perdata, keberadaan alat bukti tertulis yang autentik memiliki arti penting karena memberikan kepastian mengenai perbuatan, perjanjian, dan peristiwa hukum. Notaris sebagai pejabat umum diberi kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik. Kewenangan tersebut disertai kewajiban bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan para pihak, serta merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dan keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta.

Kedudukan notaris menimbulkan karakter khusus dalam proses penegakan hukum. Di satu sisi, notaris dapat mengetahui fakta-fakta yang relevan dengan suatu perkara dan menyimpan dokumen yang diperlukan untuk pembuktian. Di sisi lain, Minuta Akta merupakan bagian dari Protokol Notaris yang wajib dipelihara dan disimpan, sedangkan kewajiban merahasiakan isi akta merupakan bagian dari perlindungan kepercayaan publik terhadap jabatan notaris. Karena itu, akses aparat penegak hukum terhadap dokumen jabatan dan pemanggilan notaris perlu diatur agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Pasal 66 UUJN menyediakan mekanisme khusus. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dapat mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris, serta memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris tersebut, dengan persetujuan MKN. Pengambilan fotokopi wajib dibuatkan berita acara penyerahan. MKN wajib menjawab permintaan persetujuan paling lama 30 hari kerja sejak surat permintaan diterima; apabila tidak menjawab dalam tenggang waktu tersebut, permintaan dianggap diterima.

Mekanisme tersebut merupakan bentuk perlindungan prosedural. Namun, dalam praktik dapat muncul ketegangan antara kebutuhan penyidikan yang cepat dan perlindungan jabatan notaris. Jika mekanisme persetujuan dipahami sebagai hambatan mutlak, proses penegakan hukum dapat terhambat. Sebaliknya, jika persetujuan ditiadakan atau diabaikan, kerahasiaan akta dan kepastian tata kelola Protokol Notaris dapat terancam.

Perkembangan konstitusional terbaru perlu diperhatikan, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan pada 29 April 2026. Mahkamah menolak permohonan pengujian terhadap Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUJN. Dalam keterangan resminya, MK menjelaskan bahwa persetujuan MKN dimaksudkan untuk melindungi notaris dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik dan menjaga keberadaan Minuta Akta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia, bukan untuk menghalangi proses hukum. Putusan tersebut memberi konteks aktual bagi penelitian mengenai fungsi dan batas mekanisme Pasal 66 UUJN.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk menjelaskan secara proporsional ruang lingkup perlindungan notaris, batas kewenangan MKN, serta hubungan antara perlindungan jabatan dan kewenangan penyidikan. Perlindungan hukum harus mencegah kriminalisasi atau tindakan prosedural yang tidak patut, tetapi tidak boleh berubah menjadi kekebalan terhadap pertanggungjawaban pidana apabila terdapat bukti keterlibatan notaris dalam tindak pidana.

Kedudukan dan Kewenangan Notaris

Pasal 1 angka 1 UUJN mendefinisikan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN atau undang-undang lainnya. Akta notaris merupakan akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang. Kewenangan tersebut bersumber dari undang-undang, sehingga pelaksanaannya harus tunduk pada prinsip legalitas, kecermatan, ketidakberpihakan, dan tanggung jawab jabatan.

Notaris bukan aparat penegak hukum dan bukan pula pihak yang menjamin kebenaran materiil seluruh pernyataan penghadap. Dalam batas kewenangannya, notaris memastikan identitas dan kapasitas penghadap sesuai prosedur, membacakan atau menjelaskan akta, memastikan penandatanganan, serta menuangkan keterangan para pihak ke dalam bentuk akta menurut ketentuan UUJN. Batas kewenangan ini penting ketika menilai apakah suatu keterangan palsu yang diberikan penghadap dapat dibebankan sebagai kesalahan pidana notaris.

Minuta Akta, Protokol Notaris, dan Kewajiban Merahasiakan

Minuta Akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Protokol Notaris merupakan kumpulan dokumen yang menjadi arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban merahasiakan berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN meliputi segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, kecuali undang-undang menentukan lain.

Kewajiban merahasiakan tidak dapat dibaca secara terpisah dari Pasal 66 UUJN. Pasal 66 merupakan ketentuan khusus yang memungkinkan akses terbatas untuk kepentingan proses peradilan dengan prosedur persetujuan MKN. Dengan demikian, rahasia jabatan bukanlah alasan absolut untuk menolak setiap permintaan aparat penegak hukum, tetapi juga tidak dapat dikesampingkan tanpa mengikuti mekanisme undang-undang.

Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon lazim membedakan perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif memberikan kesempatan atau mekanisme agar tindakan yang berpotensi merugikan dapat dicegah sebelum terjadi. Dalam konteks Pasal 66 UUJN, persetujuan MKN dapat dipahami sebagai instrumen preventif untuk menilai permintaan akses dokumen dan pemanggilan notaris sebelum tindakan dilakukan. Perlindungan represif berkaitan dengan penyelesaian ketika terjadi pelanggaran hak atau tindakan yang tidak sesuai hukum, melalui mekanisme keberatan, pengaduan, atau upaya hukum yang tersedia menurut hukum acara dan peraturan terkait.

Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menuntut norma yang jelas, dapat diprediksi, dan diterapkan secara konsisten. Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) memberikan batas waktu 30 hari kerja dan akibat hukum apabila MKN tidak menjawab. Ketentuan ini dirancang untuk menghindari ketidakpastian tanpa batas. Namun, kepastian hukum juga menuntut tata cara permintaan yang jelas, pencatatan tanggal penerimaan, serta alasan persetujuan atau penolakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Teori Kewenangan

Teori kewenangan digunakan untuk membedakan kompetensi penyidik dan MKN. Penyidik menjalankan kewenangan penyidikan berdasarkan hukum acara pidana, sedangkan MKN menjalankan kewenangan khusus yang diberikan UUJN terkait persetujuan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan notaris. Kewenangan MKN tidak boleh ditafsirkan sebagai kewenangan menentukan ada tidaknya tindak pidana atau kesalahan seseorang. Penilaian tersebut tetap berada pada aparat penegak hukum dan pengadilan sesuai tahap prosesnya.

Pengaturan Perlindungan Hukum Dalam Pasal 66 UUJN

A. Ruang Lingkup Pasal 66 UUJN

Pasal 66 ayat (1) UUJN mengatur dua tindakan yang memerlukan persetujuan MKN. Pertama, pengambilan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris. Kedua, pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya. Subjek yang dapat meminta tindakan tersebut adalah penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan.

Rumusan norma menunjukkan bahwa persetujuan MKN terkait dengan objek dan tujuan tertentu. Tidak setiap pemanggilan notaris dalam kapasitas apa pun otomatis termasuk Pasal 66. Harus diperiksa apakah pemanggilan berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya. Jika hubungan tersebut tidak ada, dasar dan prosedur pemanggilan perlu dinilai berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku, bukan serta-merta diperluas atau dipersempit tanpa dasar.

B. Berita Acara Penyerahan

Pasal 66 ayat (2) mewajibkan dibuatnya berita acara penyerahan ketika fotokopi Minuta Akta atau surat-surat diambil. Berita acara berfungsi sebagai dokumentasi formal mengenai dokumen yang diserahkan, waktu penyerahan, pihak yang menyerahkan dan menerima, serta ruang lingkup dokumen. Secara praktis, pencatatan yang rinci membantu menjaga integritas arsip, menghindari sengketa mengenai dokumen yang diserahkan, dan memastikan tindakan aparat dapat diaudit.

C. Tenggang Waktu dan Persetujuan yang Dianggap Diberikan

Pasal 66 ayat (3) mewajibkan MKN memberikan jawaban menerima atau menolak paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya surat permintaan persetujuan. Pasal 66 ayat (4) menentukan bahwa apabila MKN tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, MKN dianggap menerima permintaan. Norma ini membentuk batas waktu bagi MKN dan mencegah permintaan menggantung tanpa kepastian.

Konsekuensi persetujuan yang dianggap diberikan tidak menghapus kewajiban untuk memastikan bahwa surat permintaan diterima secara sah dan tanggal penerimaannya dapat dibuktikan. Oleh karena itu, administrasi penerimaan permintaan, pencatatan tanggal, dan dokumentasi tindak lanjut merupakan unsur penting dalam penerapan Pasal 66.

D. Pasal 66 sebagai Perlindungan Prosedural

Pasal 66 tidak memberikan kekebalan dari penyidikan atau penuntutan. Pasal tersebut mengatur prasyarat prosedural terhadap tindakan tertentu yang menyentuh dokumen dan fungsi jabatan notaris. Notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat bukti yang cukup mengenai keterlibatan dalam tindak pidana. Persetujuan MKN tidak menilai unsur pidana, tidak mengikat penilaian pembuktian oleh hakim, dan tidak menghapus kewajiban notaris untuk tunduk pada hukum.

Kewenangan MKN dan Batasannya Dalam Proses Penyidikan

A. Kedudukan dan Fungsi MKN

UUJN melalui Pasal 66A mengamanatkan pembentukan MKN oleh Menteri dalam rangka pembinaan. Keanggotaan MKN terdiri atas unsur notaris, pemerintah, serta ahli atau akademisi. Komposisi tersebut mencerminkan upaya menempatkan penilaian permintaan persetujuan dalam forum yang memiliki pemahaman mengenai praktik kenotariatan sekaligus perspektif pemerintahan dan keilmuan.

Dalam konteks Pasal 66, fungsi MKN adalah memeriksa permintaan persetujuan dan memutuskan menerima atau menolak sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang dan peraturan pelaksana. Pemeriksaan tersebut harus diarahkan pada relevansi dan kepatutan permintaan, bukan menggantikan penyidik dalam menentukan strategi penyidikan atau menentukan apakah tindak pidana telah terjadi.

B. Parameter Penilaian Permintaan Persetujuan

1. Kejelasan identitas notaris dan akta atau Protokol Notaris yang dimaksud.

2. Kejelasan tujuan proses peradilan dan hubungan dokumen atau keterangan yang diminta dengan perkara yang sedang ditangani.

3. Spesifikasi dokumen yang diminta agar pengambilan tidak meluas secara tidak perlu.

4. Kesesuaian permintaan dengan ruang lingkup Pasal 66 UUJN dan ketentuan pelaksana yang berlaku.

5. Perlindungan terhadap kerahasiaan informasi yang tidak relevan dengan kepentingan proses peradilan.

Parameter tersebut merupakan kerangka analitis yang dapat digunakan untuk menilai kualitas keputusan MKN. Parameter tidak boleh diperlakukan sebagai syarat tambahan yang bertentangan dengan undang-undang. Pengaturan teknis harus tetap merujuk pada peraturan menteri yang berlaku dan ketentuan internal MKN yang sah.

C. Batas Kewenangan MKN

MKN tidak berwenang menyatakan seorang notaris bersalah atau tidak bersalah. MKN juga tidak berwenang menghentikan penyidikan, mengarahkan kesimpulan penyidik, atau menentukan kekuatan pembuktian suatu akta di persidangan. Persetujuan atau penolakan hanya berkenaan dengan tindakan yang secara eksplisit diatur Pasal 66. Dengan demikian, keputusan MKN tidak boleh disamakan dengan putusan mengenai pokok perkara pidana.

Di sisi lain, kewenangan MKN tidak bersifat bebas tanpa batas. Keputusan harus berada dalam koridor tujuan perlindungan jabatan, kerahasiaan dokumen, dan kepentingan proses peradilan. Penolakan yang tidak beralasan atau tidak disampaikan dalam tenggang waktu dapat menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi mengganggu proses hukum. Oleh sebab itu, transparansi alasan dan ketertiban administrasi menjadi aspek penting.

D. Hubungan MKN dengan Penyidik

Hubungan MKN dan penyidik seharusnya bersifat koordinatif, bukan subordinatif. Penyidik menjelaskan kebutuhan penyidikan secara terukur, sedangkan MKN menilai permintaan dari perspektif perlindungan jabatan dan kepatuhan prosedur. Koordinasi yang baik dapat menghindari permintaan dokumen yang terlalu luas, pemanggilan yang tidak relevan, dan penundaan yang tidak diperlukan.

Analisis Perlindungan Notaris dan Penegakan Hukum

A. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif melalui persetujuan MKN dimaksudkan agar tindakan pengambilan fotokopi Minuta Akta dan pemanggilan notaris tidak dilakukan secara serampangan. Mekanisme ini memberi ruang pemeriksaan awal atas relevansi permintaan dan memastikan kewajiban jabatan notaris tetap diperhatikan. Perlindungan preventif juga mendukung kepastian bagi penghadap bahwa informasi yang dituangkan dalam akta tidak dapat diakses tanpa dasar dan prosedur hukum.

B. Perlindungan Represif

Apabila terjadi tindakan yang tidak sesuai prosedur, notaris tetap memiliki akses terhadap mekanisme perlindungan hukum berdasarkan hukum yang berlaku. Bentuk dan forum upaya hukum bergantung pada jenis tindakan, tahap proses, serta sifat kerugian yang dialami. Penelitian konkret harus mengidentifikasi tindakan yang dipersoalkan dan tidak mengasumsikan bahwa setiap ketidaksesuaian prosedur otomatis membatalkan seluruh proses pidana.

C. Pasal 66 dan Hakikat Keterangan Notaris

Pemeriksaan terhadap notaris harus membedakan pengetahuan pribadi notaris, tindakan jabatan yang dilakukannya, dan pernyataan substantif yang berasal dari penghadap. Akta autentik membuktikan secara kuat hal-hal yang secara formal dinyatakan atau dilakukan di hadapan notaris sesuai kewenangannya, tetapi tidak serta-merta menjadikan notaris penjamin kebenaran materiil setiap pernyataan penghadap. Dalam penyidikan, pertanyaan kepada notaris sebaiknya diarahkan pada proses pembuatan akta, identifikasi para pihak, pemenuhan prosedur, dokumen pendukung, dan fakta yang benar-benar diketahui notaris.

Apabila dugaan tindak pidana berkaitan dengan keterangan palsu dalam akta autentik, penyidik perlu menguji apakah notaris hanya menuangkan keterangan penghadap sesuai prosedur atau justru mengetahui dan secara sengaja turut memasukkan keterangan palsu. Unsur kesengajaan, peran, hubungan kausal, dan alat bukti harus dinilai secara terpisah. Perlindungan Pasal 66 tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur delik terbukti, tetapi juga tidak membenarkan penarikan kesimpulan pidana hanya karena notaris membuat akta yang kemudian dipersoalkan.

D. Analisis Putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020

Putusan MK Nomor 16/PUU-XVIII/2020 merupakan bagian dari perkembangan pengujian norma UUJN terkait mekanisme persetujuan MKN. Putusan ini relevan sebagai bahan untuk memahami latar konstitusional perlindungan notaris dan perdebatan mengenai kemungkinan mekanisme persetujuan memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Dalam menggunakan putusan tersebut, peneliti perlu merujuk amar dan pertimbangan hukum lengkap, serta tidak hanya mengutip uraian dalil para pihak yang tercantum dalam naskah putusan.

E. Analisis Putusan MK Nomor 65/PUU-XXIV/2026

Pada 29 April 2026, MK mengucapkan Putusan Nomor 65/PUU-XXIV/2026 yang menolak permohonan pengujian Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) UUJN. Dalam penjelasan resmi, MK menyatakan bahwa ketentuan persetujuan MKN dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada notaris dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik serta melindungi Minuta Akta sebagai dokumen negara yang bersifat rahasia, bukan sebagai upaya menghalangi proses hukum. Putusan ini merupakan bahan hukum penting yang memperkuat pemahaman bahwa persetujuan MKN adalah mekanisme perlindungan prosedural.

Secara analitis, putusan tersebut tidak dapat dimaknai bahwa notaris memperoleh kekebalan dari proses pidana. Penolakan pengujian norma mempertahankan keberlakuan mekanisme Pasal 66, sementara proses penyidikan dan penilaian pertanggungjawaban pidana tetap berjalan berdasarkan hukum acara dan hukum pidana. Dengan kata lain, perlindungan jabatan dan penegakan hukum bukan dua kepentingan yang harus saling meniadakan.

F. Model Penerapan Pasal 66 yang Proporsional

1. Penyidik menyampaikan permintaan tertulis yang menyebutkan dasar perkara, identitas notaris, akta atau dokumen yang diminta, tujuan penggunaan, dan relevansinya dengan penyidikan.

2. MKN mencatat tanggal penerimaan dan memeriksa permintaan dalam batas kewenangannya serta tenggang waktu 30 hari kerja.

3. Keputusan persetujuan atau penolakan disusun secara jelas dan terdokumentasi, dengan tetap berpedoman pada UUJN dan peraturan pelaksana.

4. Jika disetujui, pengambilan fotokopi dilakukan secara terbatas dan dibuatkan berita acara penyerahan sesuai Pasal 66 ayat (2).

5. Pemanggilan notaris diarahkan pada fakta yang relevan dengan akta atau Protokol Notaris, dengan menghormati hak-hak notaris sebagai orang yang diperiksa sesuai hukum acara.

6. Apabila ditemukan bukti keterlibatan pidana, penilaian dilakukan berdasarkan unsur delik dan alat bukti, bukan semata-mata berdasarkan kedudukan notaris sebagai pembuat akta.

Model tersebut merupakan rekomendasi akademik untuk memastikan perlindungan prosedural berjalan seiring dengan efektivitas penyidikan. Model ini tidak menggantikan tata cara formal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kesimpulan

1. Pasal 66 UUJN memberikan perlindungan hukum prosedural kepada notaris melalui persyaratan persetujuan MKN sebelum penyidik, penuntut umum, atau hakim mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau dokumen yang dilekatkan atau memanggil notaris untuk pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanannya. Perlindungan ini dilengkapi kewajiban berita acara penyerahan, tenggang waktu jawaban 30 hari kerja, dan ketentuan persetujuan dianggap diberikan apabila MKN tidak menjawab.

2. MKN berwenang memberikan atau menolak persetujuan dalam batas Pasal 66 UUJN, tetapi tidak berwenang menentukan kesalahan pidana, menghentikan penyidikan, atau mengambil alih fungsi penyidik dan hakim. Keputusan MKN harus berorientasi pada relevansi permintaan, perlindungan rahasia jabatan, dan kepastian prosedural.

3. Perlindungan Pasal 66 bukan imunitas pidana. Notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat bukti yang cukup bahwa notaris melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana. Sebaliknya, notaris tidak boleh otomatis dipersalahkan atas keterangan penghadap tanpa pembuktian mengenai perbuatan, kesalahan, dan unsur delik.

4. Putusan MK Nomor 65/PUU-XXIV/2026 mempertegas bahwa persetujuan MKN merupakan instrumen perlindungan terhadap notaris dan kerahasiaan Minuta Akta, bukan sarana menghalangi penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

Adjie, H. (2008). Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Refika Aditama.


Adjie, H. (2011). Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Refika Aditama.


Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. PT Bina Ilmu.


Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Kencana.


Radbruch, G. (1950). Rechtsphilosophie. K.F. Koehler

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi, Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris. (Periksa kembali status dan perubahan peraturan pada JDIH sebelum pengajuan.)

B. Putusan Mahkamah Konstutusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXIV/2026, diucapkan 29 April 2026.

 

Edutech Nusantara Digital

Mitra teknologi terpercaya untuk digitalisasi Pesantren, Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi di Indonesia.

Kunjungi Website

Type and hit Enter to search

Close